Rapor Kinerja Pemkot Pontianak Sandang Predikat BB

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 255

Rapor Kinerja Pemkot Pontianak Sandang Predikat BB
PENGHARGAAN - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerima plakat predikat "BB" atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) tahun 2017, yang diserahkan langsung Menpan-RB, Asman Abnur di Gedung Bali Nusa Dua C
BALI, SP - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Pontianak, mendapat predikat BB atau Sangat Baik dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) tahun 2017, diserahkan langsung Menpan-RB, Asman Abnur kepada Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Gedung Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (31/1).

Dari keseluruhan, hanya ada 17 provinsi, kabupaten/kota wilayah regional II yang menyandang Predikat “BB”. Yang menggembirakan, Kota Pontianak jadi satu-satunya pemerintah daerah yang dapat di wilayah Kalimantan. Prestasi itu membuat Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono didaulat jadi narasumber dalam dialog dengan semua Kepala Daerah Wilayah Regional II.

Usai acara, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, raihan predikat ini merupakan prestasi yang membanggakan. Peningkatan tiap tahun terus terjadi. Di tahun 2015, Pontianak mendapat Predikat CC. Tahun 2016, meraih Predikat B. Tahun 2017, berhasil meraih predikat BB. 

Hal ini menunjukkan, jajaran Pemkot Pontianak berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam tata kelola pemerintahan, selaras dengan visi dan misi Kota Pontianak.

“Kita pahami bahwa konsep SAKIP ini sangat bermanfaat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dari situ kita terus bersemangat untuk meningkatkan kualitas dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian, dan menekankan kepada OPD lebih serius dan berkomitmen bagaimana kita melaksanakan program pemerintah, sehingga pelayanan publik bisa berkualitas," ucapnya.

Menurutnya, SAKIP merupakan tolak ukur sistem akuntabilitas kinerja yang sudah berjalan dengan baik, termasuk dalam pelaporannya. Hal itu pula menunjukkan pemanfaatan APBD efektif dan efisien untuk pembangunan kota. 

Dia meyakini jajarannya terus berupaya mengejar target, untuk meraih nilai yang lebih tinggi secara bertahap. Upaya tersebut tidak terlepas dari proses yang memerlukan sumber daya manusia, komitmen bersama dan kerja sama (teamwork) yang kuat dari seluruh jajaran OPD.

“Tahun 2018, targetnya tentu kita akan mengejar target A. Kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, karena kita sudah mengetahui prosedur yang benar dari RPJMD ke RKA. Kita yakin harapan itu bisa kita raih,” ungkap Edi.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Asman Abnur memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Atas upaya tersebut, terdapat satu provinsi yang berpredikat “A”, 17 Pemprov, kabupaten/kota berpredikat “BB” dan 52 kabupaten/kota dengan predikat “B”.

Untuk wilayah II, Menteri Asman ingin para Bupati, Wali Kota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi, dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

“Untuk 81 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “C” dan “CC”, saya sarankan segera melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik, dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas,” ujarnya. (bls/lis)