KPK Undang Pemprov Kalbar Bahas Pembenahan Pengelolaan APBD

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 204

KPK Undang Pemprov Kalbar Bahas Pembenahan Pengelolaan APBD
Ilustrasi. Net
JAKARTA, SP – KPK mengundang 10 pemerintah provinsi dalam rapat koordinasi supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi. Rapat dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang terjadi di berbagai daerah. 

Salah satu hal yang menjadi fokus dalam rapat tersebut adalah, pembenahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

KPK mendorong pemerintah daerah untuk membangun e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah, adalah komitmen bersama seluruh stakeholder. 

“Jadi bukan hanya kepala daerahnya, tapi juga harus disertai dukungan dan komitmen kuat dari jajaran perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan stakeholder lainnya,” kata Syarif dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (1/1).

Rapat ini akan menjadi langkah awal KPK pada tahun 2018 untuk mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif di 10 provinsi tersebut. Setelah rapat ini, KPK akan menindaklanjuti dengan terjun langsung untuk melakukan pemetaan di provinsi-provinsi tersebut. 

"Nantinya, hasil dari pemetaan ini akan dibuat menjadi rencana aksi yang berisi langkah perbaikan yang harus dilakukan bersama. KPK akan terus melakukan pemantauan kemajuan rencana aksi melalui monitoring dan evaluasi," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Kesepuluh daerah itu, adalah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. (ant/kum/lis)

Komentar