Tahun 2018, 10 Kampus Asing Dibuka di Indonesia

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 225

Tahun 2018, 10 Kampus Asing Dibuka di Indonesia
KAMPUS DUNIA - Dua mahasiswi berjalan di sekitar kampus Universitas Indonesia (UI). Pemerintah bakal memberi izin pada kampus asing untuk membuka kampus di Indonesia. (Antara Foto)

Ada Gemuruh Penolakan dan Persetujuan


Sejak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) terkait peluang operasional perguruan tinggi asing di Tanah Air pekan lalu, gemuruh penolakan terus berlanjut. Penyelenggaraan perguruan tinggi asing di Tanah Air tidak tepat karena akan mengancam keberadaan perguruan tinggi yang sudah ada.

SP - Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko pihaknya akan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah, jika pemerintah terus melanjutkan rencana memberi izin perguruan tinggi asing (PTA) tanpa memberikan kesempatan perbaikan optimal terhadap PTS.

"Kami sepakat tidak menerima, karena bisa 'membunuh' perguruan tinggi yang sudah ada," ujar Budi Djatmiko.

Menurut Budi, izin operasional kampus asing tidak tepat karena setiap tahun, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi setiap tahunnya hanya sekitar 30,1 persen sehingga tidak naik-naik.

"Jika perguruan tinggi asing diizinkan, tentu akan berebut padahal APK kita setiap tahun cuma segitunya. Saya kira ini kebijakan yang ngawur atau tidak tepat," tambah dia.

Menurut dia, yang harus dibenahi adalah perekonomian Indonesia agar APK pendidikan tinggi semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun sebenarnya segmennya berbeda, yakni mahasiswa dari kalangan menengah atas.

Sementara itu, pemerhati pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Said Hamid Hasan mengatakan kampus asing akan mendapatkan keuntungan besar jika beroperasi di Tanah Air.

"Hal itu terjadi karena tingkat kelahiran yang rendah di negara asal dan kesulitan dalam peminat dan dapat menjadi ancaman bagi eksistensi perguruan tingginya," kata Hamid.

Jika perguruan tinggi asing didirikan di Indonesia maka tersedia pasar calon mahasiswa yang berlimpah, terlebih ketika beberapa perguruan tinggi di Tanah Air, tidak mau menambah jumlah mahasiswa dengan alasan kualitas.

Selain itu jumlah dosen memang dipersulit pengangkatannya dan ketersediaan fasilitas yang kurang, biaya operasional yang mahal, dan cara kerja dosen yang tidak produktif.

Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Edy Suandi Hamid mengatakan, peraturan mengenai perguruan tinggi asing harus jelas agar yang masuk ke Indonesia adalah perguruan tinggi asing berkualitas, "Peraturan mengenai perguruan tinggi asing ini harus jelas. Jangan sampai nanti tiba-tiba sudah perguruan tinggi asing yang masuk dan Jakarta belum siap. Untuk itu harus diatur, perguruan tinggi asing seperti apa yang boleh masuk ke Indonesia," kata Edy.

Edy yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) mengatakan jangan sampai perguruan tinggi asing yang masuk tidak berkualitas. Harus diatur, perguruan tinggi asing yang diizinkan masuk adalah perguruan tinggi yang berkualitas serta unggulan.

"Lalu, bagaimana dengan mitranya di Tanah Air, kualifikasi mitranya juga harus jelas. Jangan sampai malah hanya menjadi mitra pasif".

Ide mengenai perguruan tinggi asing masuk ke Tanah Air ini, lanjut Edy, sudah lama sejak The General Agreement on Trade in Services (GATS) 1995. Kemudian ada Perpres 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Kemudian dilanjutkan pada UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

Wakil Ketua FRI Asep Saipuddin mengimbau perguruan tinggi swasta tidak khawatir dengan perguruan tinggi asing. "Kita tidak usah khawatir dengan beroperasinya perguruan tinggi asing, karena hal itu merupakan rencana induk Kemristekdikti sehubungan dengan pendidikan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0," kata Asep.

Langkah tersebut, juga bagian dari arah menuju masyarakat yang berpengetahuan. Untuk itu, perguruan tinggi asing yang diizinkan haruslah kampus yang berbasis riset yang mengisi daerah-daerah perbatasan yang sumber dayanya belum teroptimalkan.

Rektor Universitas Tarumanegara (Untar) Profesor Agustinus Purna Irawan mengatakan tak perlu khawatir dengan dibukanya peluang perguruan tinggi asing beroperasional di Tanah Air.

"Keberadaan kampus asing tidak perlu ditakuti atau dikhawatirkan, karena mahasiswa ini kalau mau ke luar negeri karena memang ingin tinggal disana dan menimba ilmu di kampus sana. Tentu saja beda misalnya, Harvard yang di Amerika Serikat dengan yang di Cibinong," ujar Purna.

Menurut Purna, dengan beroperasinya kampus asing di Tanah Air maka terdapat ancaman dan juga peluang. Ancamannya karena perguruan tinggi asing akan membawa kualitas yang baik, kalau PTS tidak siap maka akan menjadi ancaman.

Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) Bimo Sasongko menilai keberadaan kampus asing di Tanah Air tidak akan mengurangi minat mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri.

Menurut Bimo, kampus asing dengan rektornya maupun dosen yang asing, tapi mahasiswanya lokal dan masih berlokasi di Jakarta, sama saja dengan perguruan tinggi swasta.

"Hanya ganti nama, tidak ada bedanya dengan kampus swasta," kata Bimo.

Pertengahan tahun Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan sejumlah perguruan tinggi kelas dunia menyatakan ketertarikannya untuk beroperasi di Indonesia seperti University of Cambridge, Melbourne University, Quensland, National Taiwan University, hingga sejumlah kampus di Timur Tengah menyatakan ketertarikannya. Kampus asing itu, akan beroperasi pada pertengahan tahun. (antara/lis)