Mendagri Cabut 51 Permendagri untuk Pangkas Birokrasi

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 57

Mendagri Cabut 51 Permendagri untuk Pangkas Birokrasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo
JAKARTA, SP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencabut 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk memangkas alur birokrasi yang panjang.

"Hari ini saya mencabut 51 Permendagri yang menghambat birokrasi dan membuat rantai birokrasi cukup panjang. Saya kira ini tahap awal, karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tidak bisa membatalkan Peraturan Daerah," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurut Mendagri, Permendagri yang dicabut di antaranya adalah yang mengatur mengenai pemerintahan, penelitian dan riset, usaha kecil mikro dan menengah, perpajakan, pelatihan dan pendidikan, kepegawaian, penaggulangan bencana, tata ruang dan perizinan, komunikasi dan telekomunikasi, wawasan kebangsaan, serta bidang kepamongprajaan.

Dia berharap setelah pencabutan 51 Permendagri, pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya masing-masing secara lebih optimal.

Tjahjo menambahkan pencabutan puluhan Permendagri tersebut juga telah sesuai dengan arahan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang meminta agar proses perizinan untuk melakukan investasi di Indonesia dipermudah.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengatakan akan segera mencabut ketentuan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), agar para kepala desa dapat fokus pada program bantuan desa.

Selain soal pencabutan Permendagri, rapat koordinasi Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik se-Indonesia itu juga membahas mengenai optimalisasi daerah dalam menangani radikalisme, terorisme, dan bencana alam.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Sejumlah kepala daerah yang turut hadir di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Hadir pula Gubernur Jambi Zumi Zola, kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi senilai Rp6 miliar.
Pada Selasa (6/2), Tjahjo telah terlebih dulu menyatakan membatalkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

Permendagri itu sebelumnya telah menuai kritik dari kalangan akademisi karena berpotensi menyulitkan izin penelitian.

Dalam Permendagri itu disebutkan bahwa Kemendagri berwenang menolak menerbitkan izin apabila tema yang akan diteliti berpotensi menimbulkan 'dampak negatif'. Namun, tidak ada penjelasan mengenai frasa 'dampak negatif' yang dimaksud. Sejumlah kalangan peneliti lantas melontarkan kritik.

"Kembali dulu ke aturan lama," ujar Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan, kemarin malam. (ant/cnn/lis)