KPK Tangkap Bapak dan Anak, Mantan dan Walikota Kendari

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 205

KPK Tangkap Bapak dan Anak, Mantan dan Walikota Kendari
OTT KPK - Mantan Walikota Kendari, Sulawesi Utara, periode 2007-2012 dan 2012-2017, Asrun dan anaknya, Walikota Kendari periode 2017-2022, Adriatma Dwi Putra tertangkap dalam OTT KPK, Rabu (28/2). (Ist)
KENDARI, SP - Mantan Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asrun dan putranya yang saat ini menjabat Wali kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Sultra, Rabu (28/2).

Bersama Asrun dan Adriatma, diduga ada empat sampai lima orang lainya. Di antaranya, salah satu pengusaha pemilik distributor cat di Kendari, bersama sekuriti, serta dua orang perempuan.

Informasi yang dihimpun, pengusaha yang belum diketahui namanya itu, tiba di Polda Sultra Selasa (27/2) sekitar pukul 22.30 Wita.

Sedangkan Adriatma dan Asrun tiba di Polda Sultra Rabu (28/2) sekitar pukul 05.50 Wita. Keduanya tiba di Polda Sultra melalui pengawalan sejumlah penyidik KPK RI.

Diketahui, timda di Kota Kendari sejak beberapa waktu lalu. Tim ini, sudah berkantor di Kota Kendari sejak beberapa waktu lalu.

Asrun yang turut ditangkap tim KPK dalam OTT, merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara 2018-2023. Asrun maju bersama Hugua dalam kontestasi Pilgub Sultra 2018.

Asrun ayah dari Adriatma Dwi Putra, pernah menjadi Wali Kota Kendari dua periode. Ia dijagokan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk merebut kursi kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 ini.

Asrun dan Hugua diusung PDIP bersama partai lainnya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, dan Partai Gerindra di Pilgub Sultra.

Pengusungan Asrun-Hugua dalam pesta demokrasi lima tahunan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Minggu 17 Desember 2017 lalu.

Menurut Megawati, Asrun adalah pelopor Smart City, Green City, dan sosok di balik yang menjadikan Kendari kota spritual. Sementara itu Hugua merupakan Bupati Wakatobi dua periode. 

Asrun memimpin Kota Kendari selama dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017. Asrun kemudian 'menyerahkan' kursi Kendari 1 pada Adriatma yang terpilih bersama pasangannya Sulkarnain Kadir pada Pilkada serentak 2017.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Sunarto, membenarkan terkait informasi pemeriksaan Wali kota Kendari dan mantan Walikota Kendari dua periode itu.

"Silahkan tanya Humas KPK, silahkan tanya Humas KPK," ujar AKBP Sunarto.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, mengaku sedih dan prihatin atas penangkapan kembali kepala daerah, yang kali ini terjadi di Sulawesi Tenggara, oleh KPK. 

Terkait penangkapan tersebut, Mendagri mengatakan pihaknya telah mendapat "isyarat" dari KPK pada saat dirinya mengikuti rapat dengan pimpinan KPK di Jakarta, Senin (26/2).

"Terkadang teman-teman di daerah itu tidak tanggap," kata Tjahjo, saat menghadiri Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Indikasi Korupsi di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan, dua hari lalu diundang rapat pimpinan KPK. Kemudian minta diajak juga Penjabat Sementara Gubernur Sultra (Teguh Setyabudi). Setelah itu publikasi besar-besaran di media, soal Mendagri dan Gubernur Sultra di KPK. 

“Kok ya tadi subuh, salah satu calon gubernur Sultra kena OTT bersama dengan Wali Kota Kendari. Sedihnya, cagub dan walkot itu bapak dan anak,” ujarnya.

Namun, para kepala daerah seringkali tidak tanggap akan bidikan KPK, terhadap daerah-daerah yang diduga terjadi tindak pidana korupsi. 

Mendagri mengatakan KPK saat ini setidaknya membidik 360 daerah di 22 provinsi yang disinyalir rawan korupsi. "Lokus kegiatan KPK arahnya ke 360 pemerintah daerah kabupaten-kota, hampir seluruh daerah ada," kata Tjahjo.

Selama ini selalu ada imbauan dari Pemerintah dan aparat penegak hukum, bahkan telah diberikan pemahaman area korupsi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK, mengenai area rawan korupsi di pemerintahan daerah.

"Ya kami sedih dan prihatin, ya mau ngomong apa lagi. Sudah ada imbauan, peringatan mulai dari Presiden (Joko Widodo) sampai kepolisian," tambahnya. (ant/cnn/lis)