Wiranto Imbau Parpol Tak Gunakan Politik Identitas

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 200

Wiranto Imbau Parpol Tak Gunakan Politik Identitas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto
JAKARTA, SP - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pelaksanaan pemilihan umum harus menjadi penanda keberhasilan demokrasi Indonesia, bukan dijadikan sumber konflik.

"Saat pemilu, biasanya muncul konflik tatkala ada kampanye hitam yang merendahkan martabat orang lain, lalu penggunaan 'money politic' saat kampanye, terus politik identitas. Jadinya sesama teman sendiri konflik. Inilah penyakit kita," ujar Menko Polhukam Wiranto di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan bahwa munculnya berbagai macam konflik sosial saat menjelang pilkada maupun pemilu, tidak lain merupakan kesalahan para kandidat, partai, maupun para penyebar hoaks atau berita bohong.

"Dan yang jadi korban adalah masyarakat. Sekarang pun ada persepsi bahwa pemilu menjadi sumber konflik. Ini sudah salah," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, mantan Panglima TNI itu meminta penyelanggara pemilu, aparat keamanan, kepala daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ikut membangun persepsi positif mengenai pilkada dan pemilu.

"Mari sama-sama buat pemilu dan pilkada nanti menjadi penanda keberhasilan bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki hampir 1.000 suku dan masih bisa hidup rukun dan berdampingan," katanya.

Wiranto menekankan, "Jangan sampai tahun politik ini menyebabkan trauma di masyarakat, seakan-akan pasti ada konflik."

Wiranto mengimbau kepada semua pihak, agar tidak memanfaatkan politik identitas dalam rangka pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum.

"Siapapun yang masuk dalam konteks pemilukada itu putra Indonesia, jangan sampai ini (disebut) keturunan itu, dan lain-lain, politik identitas jangan sampai berkembang ," kata Wiranto.

Menurut Wiranto penggunaan politik identitas sangat berpotensi merambah ke isu SARA. Apabila terjadi, kata Wiranto, akan sulit untuk ditangani. Karenanya, ia mengimbau kepada partai politik, agar tidak menggunakan politik identitas.

Tak hanya partai politik, Wiranto pun juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menerapkan politik identitas dalam memilih pemimpinnya.

"Jangan membeda-bedakan bahwa calon bupati ini bukan putra daerah, ada keturunan suku ini, enggak apa-apa kita jadikan bupati, wali kota, gubernur, bukan dari mana asalnya tapi bagaimana kemampuannya," tuturnya.

"Harusnya itu hilang karena pemilu kan kontes kompetensi," imbuhnya. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak seluruh elemen bangsa, senantiasa membangun perspektif perdamaian, terutama sepanjang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 serta Pemilu Legistaltif dan Pemilu Presiden 2019.

"Pilkada Serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan tinggi. Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, dengan menerapkan konsep 'peace building', dan membangun perspektif perdamaian," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan agar politisi tidak menggunakan isu agama dan uang selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara, untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan politik uang. (ant/cnn/lis)