DPR Wacanakan DPRD Pilih Kepala Daerah

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 118

DPR Wacanakan DPRD Pilih Kepala Daerah
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI 
"Kita tidak ingin politik Indonesia dipenuhi praktik kotor. Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan,”

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri 
“Bukan sistemnya yang salah, tapi perilaku budaya yang harus diluruskan oleh aturan-aturan. Kalau secara prinsip, saya secara pribadi ya biar dipilih oleh rakyat,”

JAKARTA, SP
- Usulan pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD kembali mencuat dari beberapa kalangan Parpol. Salah satunya disuarakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.

Bamsoet beralasan, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang selama ini dijalankan, dianggap rentan kasus korupsi. Menurutnya, praktik politik uang dalam sistem demokrasi Indonesia sudah dalam taraf mengkhawatirkan.

Ia pun tak mau praktik ini merusak masa depan demokrasi bangsa. "Kita tidak ingin politik Indonesia dipenuhi praktik kotor. Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan,” tutur Bamsoet, kemarin. 

Banyak kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati ditangkap KPK. Hal itu sangat menyedihkan, kata Bamsoet. Sebagai jalan keluar, ia menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, kembali dilakukan melalui pemilihan di DPRD. 

Menurut dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah, merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut. 

“Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat," imbuhnya.

Hal ini juga pernah ia sampaikan kepada KPK. Menanggapi hal ini, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku akan melakukan kajian. Nantinya, KPK akan memberikan saran terbaik yang didapatkan.

Ketua MPR RI Zulkfili Hasan juga mendukung wacana ini. Sebab, biaya calon kepala daerah dalam pemilihan membutuhkan biaya yang besar dan rawan korupsi. 

"Kan dari dulu itu, sebetulnya kan kita sudah sepakat, karena gara-gara Perppu saja kan Pak SBY ngeluarin Perppu, enggak jadi. Sekarang berapa banyak yang kena OTT? Kita enggak punya jalan keluar. Pilkada itu biayanya besar," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen. 

Zulkifli melihat wacana tersebut sebagai salah satu jalan, menghindari para calon kepala daerah dari politik uang. Sebab biaya kampanye dan saksi bagi calon kepala daerah cukup mahal. 

"Contoh saja Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kan TPS-nya bisa 80.000 kali Rp 200.000 saja udah Rp160 miliar. Biayanya dari mana? Gaji gubernur Rp100 juta, kan dia nyari sumbangan, sumbangan kan kadang sumbernya bisa enggak jelas," kata Zulkifli.

Saran serupa disampaikan Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Ia menyarankan untuk kelas gubernur dipilih langsung oleh presiden.

Tommy beralasan gubernur merupakan perwakilan presiden di daerah, sehingga harus dipilih langsung oleh yang bersangkutan, sama halnya seperti menteri.
Tak Setuju

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak setuju atas saran Tommy Soeharto soal gubernur dipilih oleh presiden. “Saya secara pribadi kok tidak setuju,” kata Tjahjo.

Tjahjo menilai, pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat itu merupakan sebuah proses kedaulatan rakyat. Sebab, masyarakat bisa menentukan pemimpin yang bisa dianggap sesuai dengan kriterianya.

“Karena ini proses kedaulatan rakyat pemilihan kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat, pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat, sebab dalam memilih pemimpin yang amanah,” papar dia.

Meski selama ini dalam pemilihan umum secara langsung masih terdapat hal-hal yang dianggap tak memenuhi ekspektasi, seperti banyaknya kepala daerah yang terkena OTT, Tjahjo menilai hal bukan lantaran sistem yang salah. Misalnya, masih ada OTT korupsi. 

“Bukan sistemnya yang salah, tapi perilaku budaya yang harus diluruskan oleh aturan-aturan. Kalau secara prinsip, saya secara pribadi ya biar dipilih oleh rakyat,” tukas dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, pemilihan kepala daerah lewat DPRD tidak akan menyelesaikan masalah korupsi dan politik uang. Ia meyakini, korupsi akan tetap ada, apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Ini namanya kita menyelesaikan masalah tidak pada akarnya. Kalau genteng bocor kena sofa, menurut saya usulan ini cuma menggeser sofa. Tidak menyelesaikan masalah bocor di gentengnya," kata Mardani.

Usul mengubah sistem Pilkada dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi diwakilkan lewat DPRD, pernah diusulkan oleh Partai Golkar dan beberapa partai lain, pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usul ini sudah gol di dalam rapat paripurna DPR dan disahkan dalam Undang-Undang Pilkada. Namun, karena protes keras publik, SBY akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang kembali membuat Pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

Seperti diketahui, pada 2018 akan berlangsung Pilkada serentak di 171 daerah. Kemudian disusul Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak 2019. 

Tahapan konsolidasi demokrasi pada 2024 akan berlangsung bersamaan. Setidaknya di tahun 2024 ada 500 lebih Pilkada serentak, ditambah Pemilu DPR, DPRD, DPD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Pada tahun 2015 saat menyelenggarakan Pilkada serentak di 269 daerah, dana yang dihabiskan mencapai Rp7 triliun dan dana ini melonjak Rp3 triliun dari perkiraan awal Rp4 triliun. 

Semantara pada 2017, biaya Pilkada di 101 daerah mencapai Rp5,9 triliun. Tahun 2018, diperkirakan dalam Pilkada serentak di 171 daerah, akan butuh biaya Rp15,5 triliun dan bisa tembus Rp20 triliun.


Pro-Kontra


Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin menilai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, akan mengembalikan gaya lama dalam demokrasi yang tidak memberi ruang kepada rakyat, memberikan penilaian sendiri kepada calon pemimpinnya. Gaya macam ini seperti mengembalikan Indonesia para era Orde Baru.

"Harusnya bukan demokrasinya yang diubah, tetapi praktik-praktik berdemokrasinya yang diubah," katanya.

Praktik demokrasi yang dimaksud adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berdemokrasi secara berdaulat. Dia tegas menyampaikan, cara pemilihan kepala daerah yang ditentukan oleh DPRD, tentu bertentangan dengan prinsip bernegara, yaitu kedaulatan rakyat.

Selain itu, pemilihan kepala daerah dengan penunjukan DPRD juga memiliki peluang tindak korupsi yang besar. Dalam penentuan kepala daerah, proses yang terjadi terkesan tertutup, dan bukan tidak mungkin akan banyak kompromi politik yang dilakukan. Salah satunya pembagian jatah tertentu, untuk dapat memenangkan hati DPRD dalam memberikan suara ke calon kepala daerahnya.

"Praktik KKN tidak akan bisa terhindarkan di situ, sehingga ruang demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat akan hilang," ucapnya.

Anggota DPRD Provinsi dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, mengatakan, usulan itu sangat tepat bila melihat sistem pemilihan saat ini.

Menurut dia, sistem pemilihan ini sudah benar. Namun harusnya bisa dilengkapi dengan beberapa hal. “Kalau saya melihat sistemnya tidaklah salah, sudah benar. Tetapi ini harus dilengkapi dengan perangkatnya,” ujarnya.

Menurut dia, tiga perangkat yang mesti dipenuhi dalam pemilihan secara langsung, yaitu, perhitungan sudah harus dengan teknologi yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

“Jadi tidak ada lagi dibebankan kepada si calon untuk biaya saksi,” katanya.

Kedua, kampanye yang terlalu lama sehingga membebankan para kadindat. Dan yang ketiga, tingkat SDM masyarakat Indonesia yang belum siap sehingga mudah sekali percaya isu-isu yang negatif.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Kalbar, tidak berkomentar banyak berkenaan usulan dari DPR RI tersebut. Sebagai penyelenggara, pihaknya adalah pelaksana undangan-undang.

“Kalau kami pelaksana undang-undang,” komentar singkat Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah. 


Dua Solusi


Mantan Ketua MK, Profesor Mahfud MD mengatakan, tingginya biaya politik dalam setiap pemilihan kepala daerah, melahirkan pemimpin yang korup. Potret ini menjadi keprihatinan sejumlah pihak di tanah air. Hingga saat ini ada 245 kepala daerah yang menjadi tahanan KPK.

Menyelesaikan hal itu, ada dua pilihan bisa dilakukan. Pertama, melakukan gerakan moral secara besar-besaran, agar masyarakat sadar bahwa pemilihan dilakukan dengan caranya membayar itu, haram dan pelanggaran terhadap hukum negara.

Kedua, sistem pemilihan kepala daerah diubah dari pemilihan langsung dikembalikan ke DPRD. "Kalau pemilihan dikembalikan ke DPRD, rakyat akan selamat  tinggal kita fokus pengawasan difokuskan ke Anggota DPRD," ujarnya. 

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak 2010-2017, sudah ada 245 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurut Peneliti ICW Donal Faris, desentralisasi kekuasaan ke daerah-daerah menjadi salah satu sebab banyaknya kepala daerah yang melakukan korupsi.

"Tapi, terlepas dari itu, dalam pandangan ICW, korupsi di daerah paling tidak direpresentasikan dalam tiga perilaku. Perilaku partai politik, kepala atau calon kepala daerah itu sendiri, dan masyarakat," ungkapnya.

Representasi perilaku partai politik erat kaitannya dengan mahar yang dibebankan kepada calon kepala daerah. Hal ini pun terkonfirmasi dengan wawancara investigasi yang dilakukan ICW, bahkan studi yang dilakukan oleh KPK. (bls/umr/rah/ant/rri/met/lis)

Dukung KKP Proses Hukum Anggota Korupsi


Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menyatakan lembaganya akan mendukung langkah hukum KPK jika anggotanya terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu dikatakannya terkait proses hukum anggota DPR dari Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla RI.

"DPR akan mendukung langkah hukum untuk kepentingan hukum dan kepentingan negara. Kami anggota DPR tidak bisa menghindar kepada tuntutan itu, kami terbuka saja," kata Bambang seusai menghadiri undangan KPK dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan KPK dan juga acara "KPK Mendengar" di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa setiap anggota DPR akan mematuhi panggilan jika KPK membutuhkan keterangan.

"Kalau dibutuhkan pasti DPR akan mematuhi tuntutan itu atau mematuhi aturan yang sudah ada, selain sebagai saksi maupun yang lainnya," tuturnya.
Ia pun menyatakan bahwa baik anggota DPR dan masyarakat lainnya berdiri sama di depan hukum sehingga harus mentaati proses hukum yang berlaku.

"Artinya anggota DPR dan semua masyarakat di mana berdiri sama di depan hukum, harus memenuhi kebutuhan. Ini kebutuhan hukum ini kebutuhan negara, dia harus didahulukan dibanding kepentingan lainnya," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyatakan bahwa kinerja dari KPK sudah baik terkait penanganan pemberantasan korupsi.

"Kinerja KPK sudah baik tetapi kami harap lebih baik ke depan dalam rangka menangani pemberantasan korupsi," katanya Menurut pria yang diakrab dipanggil Bamsoet itu, dalam pertemuan tersebut lembaganya juga memberikan banyak masukan bagi KPK.

"Komisi III juga memberikan banyak masukan, kritik yang membangun tentunya dan kami minta KPK mempertahankan ini dan meningkatkannya dalam hari-hari ke depan," tuturnya. (ant/lis)