Kemenkeu Sebar Ide Kelola Dana Desa ke 71 Daerah

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 174

Kemenkeu Sebar Ide Kelola Dana Desa ke 71 Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo
JAKARTA, SP - Kementerian Keuangan melakukan diseminasi atau penyebaran gagasan mengenai dana desa ke 71 daerah. Diseminasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman mengenai perencanaan hingga pelaporan dana desa dalam mendukung program padat karya tunai.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, hal itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran dana desa tahap pertama.

"Kami memberikan pemahaman mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa," ujarnya, Selasa (13/3). 

Realisasi penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) sampai dengan 12 Maret 2018tercatat sebesar Rp7,03 triliun, yang terdiri dari penyaluran tahap I Rp7 triliun dan tahap II Rp35,43 miliar.

Realisasi penyaluran tahap I mencapai 58,3 persen dari pagu penyaluran dana desa tahap I yang sebesar Rp12 triliun.

Sementara itu, penyaluran dana desa tahap I untuk 174 daerah lain belum dapat dilakukan lantaran pemerintah daerah belum menyampaikan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa.

Adapun, realisasi penyaluran dana desa tahap II baru mencapai 0,15 persen dari pagu Rp24 triliun. Realisasi penyaluran tersebut mencakup satu daerah, yaitu Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, untuk 126 desa.

Dari dana desa sudah disalurkan ke RKUD tersebut, baru sekitar Rp527 miliar (7,36 persen) yang telah disalurkan ke rekening kas desa (RKD) untuk 41 daerah dan 3.155 desa.

Faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran dari RKUD ke RKD terutama karena belum semua pemerintah desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai syarat penyaluran tahap I dari RKUD ke RKD.

Sebelaumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan akselerasi pencairan dana desa sebesar 20 persen pada Januari 2018 untuk program padat karya (cash for work) belum terealisasi sepenuhnya.

"Ada pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala dalam menyampaikan perkada (peraturan kepala daerah) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa," kata Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan lokakarya penghitungan dana desa sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan dana desa tahap I yang belum dapat disalurkan mencakup 174 kabupaten dan kota.

Ia mengatakan bahwa realisasi penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) sampai dengan 12 Maret 2018 mencapai Rp7,03 triliun.

Realisasi penyaluran tahap I tersebut mencapai 11,7 persen dari pagu alokasi dalam APBN sebesar Rp60 triliun, dan 58,3 persen dari pagu penyaluran tahap I sebesar Rp12,0 triliun.

"Realisasi tersebut mencakup penyaluran kepada 260 daerah dan 44.038 Desa," tutur Boediarso. (antara/lis)