Samadikun Bayar Uang Denda ke Negara

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 3904

Samadikun Bayar Uang Denda ke Negara
DIBEBASKAN - Anwar Ibrahim dibebaskan setelah mendapatkan grasi dari pemerintah Malaysia. Anwar mendekam di penjara karena tuduhan sodomi, dan berbau politik. (AFP)
JAKARTA, SP - Terpidana kasus korupsi dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, resmi melunasi kewajibannya membayar denda Rp169 miliar kepada negara.

Samadikun pada Kamis (17/5) siang, melunasi sisa tunggakannya kepada negara sebesar Rp 87.472.960.461 miliar, secara tunai. 

Pembayaran dilakukan di Plaza Bank Mandiri, Jakarta Selatan. Uang kertas pecahan Rp100.000 milik Samadikun, bertumpuk menggunung di sebuah ruangan. 
Uang-uang itu dijaga petugas keamanan Bank Mandiri. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tony Spontana secara resmi menyerahkan uang tersebut kepada negara.

"Secara resmi menyerahkan uang pengganti pelunasan kewajiban dari terpidana perkara korupsi atas nama Samadikun Hartono yang berdasarkan putusan PN hingga MA yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana diwajibkan membayar uang pengganti Rp169 miliar," ujar Tony. 

Samadikun adalan mantan Komisaris Utama PT Bank Modern yang divonis bersalah karena terbukti melakukan korupsi dana BLBI sebesar Rp169 miliar. Dia divonis empat tahun penjara dan diwajibkan mengembalikan uang korupsinya oleh Mahkamah Agung. 

Samadikun sempat kabur dan menjadi buronan sejak tahun 2003 atau tak lama setelah vonis tersebut.

Tony mengatakan Samadikun telah membayar kewajiban denda itu sejak 2016 secara mencicil. Pembayaran pertama sebesar Rp41 miliar, kemudian diikuti cicilian berikutnya sebesar Rp20 miliar sebanyak dua kali pada 2017, dan Rp1 miliar pada awal 2018.

"Dan pada hari ini yang bersangkutan telah melunasi membayar kali terakhir kewajiban kepada negara sebesar Rp87 miliar," kata Tony.

"Secara resmi sudah saya serahkan bayaran ini melalui Bank Mandiri untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara," imbuh dia.

Kasus BLBI terjadi saat krisis moneter terjadi di Indonesia pada 1997—1998. Sejumlah bank memiliki saldo negatif akhirnya mengajukan permohonan likuiditas kepada BI saat itu, namun akhirnya diselewengkan. 

Total dana yang dikucurkan mencapai Rp144,53 triliun untuk sedikitnya 48 bank. Pada Januari 1998, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk untuk menagih kewajiban para obligor.

Ada enam orang yang dihentikan penyidikan saat Kejagung merilis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); tujuh orang divonis di bawah 5 tahun penjara; tiga orang dihukum di atas 5 tahun penjara; serta tiga vonis seumur hidup.

Mereka yang mendapatkan SP3 adalah Kaharudin Ongko; Leonard Tanubrata; Leo Ardyanto; Sjamsul Nursalim; Hokianto; dan Jean Ronald Pea. 

Pelaku yang mendapatkan vonis di bawah 5 tahun penjara adalah Hendrawan Haryono; Setiawan Haryono, Samadikun Hartono, Hendri Sunardyo, Jemy Sutjiwan, Supari Dhirjo Prawiro, serta Soemeri. (cnn/lis)