Jokowi Soroti Minimnya Pencegahan Terorisme

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 4191

Jokowi Soroti Minimnya Pencegahan Terorisme
RAPAT TERBATAS - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Selasa (22/5). Presiden menyoroti minimnya pencegahan terorisme di Indonesia. (Setpres)
JAKARTA, SP - Presiden Joko Widodo menyoroti minimnya pencegahan terorisme di Indonesia. Menurut Jokowi, aparat selama ini lebih mengedepankan cara represif dalam menanggulangi terorisme.

"Pendekatan hard power jelas sangat diperlukan. Tapi itu belum cukup. Sudah saatnya menyeimbangkan dengan pendekatan soft power," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (22/5).

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas sore ini. Jokowi menyatakan rentetan teror yang terjadi di Indonesia belakangan ini juga terjadi di banyak negara. Terorisme kini dianggap menjadi musuh bersama.

Langkah preventif, kata Jokowi, tak hanya melalui deradikalisasi bekas narapidana terorisme. Presiden menginstruksikan seluruh pembantunya mencegah sedini mungkin melalui seluruh lembaga terutama pendidikan serta ruang publik dari penyebaran ajaran terorisme.

"Langkah preventif ini jadi penting ketika melihat serangan teror bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan keluarga dan anak di bawah umur," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Instruksi itu disampaikan langsung kepada Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BNPT Suhardi Alius di sana. 

Jokowi berpendapat pencegahan sama pentingnya dengan penanggulangan melalui penegakkan hukum, membongkar jaringan hingga ke akar penting.

"Ini peringatan kepada semuanya, betapa keluarga sudah menjadi target indoktrinasi terorisme," ujar dia.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengusulkan adanya penambahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (rutan) dengan keamanan maksimum untuk para tersangka, terdakwa dan narapidana kasus terorisme.

"Kami juga mengajukan usul penambahan Lapas keamanan maksimum karena nantinya kalau ada penegakan hukum akan berujung pada Lapas tersebut karena pengelolaannya tidak sama dengan napi lain. Jika digabung maka napi lain akan terpengaruh," kata Tito di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Tito menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja.

Tito juga mengusulkan pembangunan rutan berkeamanan maksimum menggantikan Markas Komando Brigadir Mobil (Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok.

"Polri mengajukan agar dibangun rutan maksimum karena ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan dimana tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan rutan Salemba dan Cipinang," ungkap Tito.

Apalagi pada Selasa (8/5) lalu terjadi rusuh di Mako Brimob yang dipicu oleh tahanan kasus terorisme Wawan Kurniawan sehingga menyebabkan tewasnya lima orang anggota Brimob.

"Pernah kami punya pengalaman kasus pelatihan militer teroris di Aceh itu dikoordinasikan di Lapas Cipinang oleh Abu Bakar Baasyir, Aman Abdurrahman, Iwan Rois dari 3 kelompok yang berbeda,” ujarnya.

Tito mengusulkan ada rutan cabang Salemba di Cikeas, mengganti Mako Brimob, karena ada markas satu Resimen Brimob di sana, sehingga ada rutan 'maximum security' karena di Mako Brimob tidak dipakai lagi, karena tidak layak untuk tersangka terorisme.

Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan aksi terorisme yang dihadapi saat ini adalah aksi terorisme yang prosesnya tidak datang tiba-tiba.

"Prosesnya panjang, dari proses rekruitmen, ada proses 'brain washing', proses pelatihan, ada proses ajakan sehingga satu ujung dari proses itu adalah aksi-aksi yang dilakukan terorisme. Terorisme hidup di kalangan mayarakat, mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kita tentu menghadapi adalah kita bersama, bukan musuh polisi, bukan musuh TNI saja," kata Wiranto.

Kemenkopolhukam pun berusaha untuk mengkoordinasikan kekuatan kementerian dan lembaga dalam porsi masing-masing untuk mentralisir kekuatan terorisme dari awal sampai akhir.

"Yang penting adalah bagaimana kita mengamankan kegiatan nasional yang akan kita gelar pada tahun ini dan tahun depan, ada Asian Games, pilkada serentak, perhelatan di Bali IMF dan tahun depan ada pemilu dan pilpres dan semuanya penting," ungkap Wiranto. (cnn/ant/lis)