DPR Dukung BI Naikkan Suku Bunga

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 2421

DPR Dukung BI Naikkan Suku Bunga
Ketua DPR, Bambang Soesatyo
JAKARTA, SP - Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa lembaganya akan mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) bila nantinya mereka menaikkan suku bunga, sebagai tindak lanjut atas kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika, The Fed. Syaratnya, kenaikan tersebut diimbangi insentif kepada perbankan nasional, agar bunga kredit tidak naik.

Maklum saja, bila kenaikan bunga kredit tidak bisa ditahan, masalah tersebut bisa berdampak pada ekonomi dalam negeri. Kondisi tersebut bisa menurunkan permintaan kredit dan melemahkan pertumbuhan ekonomi

"Rasanya memang sulit di kondisi sekarang. BI akan menaikkan bunganya, tapi kalau bisa BI juga melonggarkan kebijakan, agar bunga kredit bank tidak naik," katanya, Senin (18/6).

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng mengatakan, kenaikan bunga acuan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan Amerika memang diperlukan. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah arus modal keluar (capital outflow) mengalir deras.

Selain itu kebijakan tersebut juga diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau pasar bereaksi karena kebijakan AS dengan mengeluarkan dana dan membuat dolar AS menguat, BI memang perlu menjaga agar dana itu tidak keluar dan rupiah tetap stabil," katanya.

Mekeng yakin, kalaupun suku bunga acuan BI nantinya naik, itu semua tidak akan langsung membuat bank menaikkan bunga kredit mereka. Menurutnya, likuiditas bank sampai saat ini masih berlimpah dan kuat, untuk menopang penyaluran kredit dengan bunga rendah.

"Kecuali bunga deposito dinaikkan, mungkin akan turut membuat bunga kredit naik. Tapi rasanya kredit tidak cepat, masih bisa tahan sampai 1-2 bulan," terangnya.

The Fed pekan ini kembali menaikkan bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 1,75-2,0 persen. Perry Warjiyo, Gubernur BI menyatakan, lembaganya akan menerapkan kebijakan antisipasi (preemptive) agar kebijakan tersebut tidak mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri.

"Preemptive bisa berupa kenaikan bunga diikuti dengan relaksasi kebijakan makroprudensial," katanya. (cnn/bls)

Komentar