Hanura Sah Diketuai OSO

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1357

Hanura Sah Diketuai OSO
JAKARTA, SP – Ketua DPP Bidang Hukum Partai Hanura, Abdul kadir, mengatakan partai Hanura sudah mendapatkan verifikasi final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan sebagai peserta pemilu sah di tahun 2019. Dengan demikian kepengurusan Hanura saat ini berdasarkan verifikasi KPU dan Ketum-Sekjen Hanura tetap dijabat Oesman Sapta Odang (OSO) dan Harry L Siregar.

"Perlu kami sampaikan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak OSO dan Harry L Siregar sebagai Sekjen telah mendapat keputusan verifikasi final dari KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 13," kata Abdul kadir, saat konferensi pers di Rumah OSO, Jl Karang Asem IV, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7).

Kadir mengatakan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sekjen Hanura yang baru Harry L Siregar telah terdaftar secara sah di surat putusan Menkum HAM. Dengan demikian, kepemimpinan OSO dan Harry L Siregar sah berdasarkan surat putusan Menkum HAM. Kepengurusan Daryatmo dan Sudding pun tak ada legalitasnya.

"Dalam hal terdapat Putusan PTUN terkait gugatan yang dilakukan oleh saudara Daryatmo dan Sudding dengan atas nama Partai Hanura perlu saya jelaskan. Pertama DPP Partai Hanura yang diatasnamakan oleh Sudding itu sudah ditolak oleh PTUN untuk disahkan sebagai pengurus Partai Hanura. Dengan demikian tidak ada legalitas dari saudara Daryatmo dan Sudding untuk atas namakan Partai Hanura," tegasnya.

Selain itu, Kadir juga mengklarifikasi kabar yang beredar mengenai adanya surat dari Menkum HAM Yasonna Laoly ke Ketum Hanura OSO. Dia menjelaskan surat tersebut hanya sebatas imbauan dari Kemenkum HAM untuk melakukan rekonsilasi internal partai.

Dia mengatakan surat tersebut dijadikan referensi oleh KPU untuk menganjurkan ke Ketum Hanura agar menyusun kepengurusan kembali. Namun dinilainya anjuran tersebut tidak sesuai dengan hak dan kewenangan KPU.

"Hal ini adalah tindakan yang harus dipertanyakan karena urusan Partai Hanura adalah independensi partai untuk tidak diintervensi dan sudah selesai diverifikasi," ungkap dia.

Terakhir, dia meminta agar masyarakat tidak mengkhawatirkan surat tersebut. Kadir juga meminta KPU independen dalam menentukan sikap.

"Jadi kepada khalayak ramai untuk tidak perhatikan surat tersbeut karena surat tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan yang ada dan kami mengimbau kepada KPU untuk lebih independen untuk ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan partai politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu 2019 untuk dapat pemerintahan yang baik," pungkasnya. (det/bls)