Pemerintah Luncurkan Sistem Pelayanan Perizinan OSS

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1364

Pemerintah Luncurkan Sistem Pelayanan Perizinan OSS
LUNCURKAN – Peluncuran Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia di Jakarta, Senin (9/7). (Ist)
JAKARTA, SP - Pemerintah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia.

"Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peresmian sistem OSS di Jakarta, Senin (9/7).

Darmin menjelaskan sistem OSS dapat diakses secara daring dan terintegrasi di semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem ini, izin usaha akan didapat dalam waktu kurang dari satu jam.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan konsepnya telah diuji coba konsep di Purwakarta, Batam dan Palu. 

 Sistem berbasis teknologi informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem juga didukung oleh sistem dari berbagai kementerian dan lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk sementara, operasi sistem OSS dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan INSW serta kementerian dna lembaga terkait lainnya. Setelah persiapan selesai sepenuhnya, operasi sistem akan diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kita lakukan di Kemenko hanya untuk menunggu persiapan lebih baik oleh BKPM. Semoga tidak lebih dari enam bulan. Setelah itu, kita menyerahkan ini ke BKPM, sehingga akan permanen betul dan ada pengembangan yang berlanjut," kata Darmin.

Ia mengakui sistem baru itu belum sempurna sepenuhnya, masih membutuhkan saran atau masukan untuk perbaikan dari para pemangku kepentingan. Pelaku investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan selanjutnya dapat menyesuaikan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Pemerintah juga menyediakan OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar dalam semua PTSP. OSS Lounge mencakup pelayanan mandiri, pelayanan bantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi dan klinik berusaha. (ant/bls)