MA Terima Tiga Permohonan Pengujian PKPU

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1225

MA Terima Tiga Permohonan Pengujian PKPU
Ilustrasi. (Net)
JAKARTA, SP - Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) sudah menerima tiga berkas permohonan pengujian materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menjelaskan tiga berkas permohonan pengujian materi PKPU itu masuk ke Kepaniteraan MA pada Selasa (10/7).

"Tapi saya belum tahu pasal yang diuji itu pasal berapa, karena ini baru masuk dan baru diberi nomor," katanya.

Pengaju permohonan uji materi peraturan tersebut adalah Abdullah Wa Ode Nurhayati, Muhammad Taufik, dan Djekmon Amisi. Setelah berkas permohonan dilengkapi dan teregistrasi, pimpinan MA akan menunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan majelis hakim diberi waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan perkara uji materi tersebut hingga putusan.

"Karena waktu yang singkat, maka prosesnya sederhana, lagi pula yang diuji adalah normanya bukan dalil dan alasannya," kata Abdullah.

KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat 3 dalam peraturan tersebut menyatakan Partai Politik yang melaksanakan seleksi calon legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (e) partai politik juga harus menandatangani dan melaksanakan pakta integritas terkait ketentuan pasal 4 ayat 3 tersebut. Sementara syarat bakal calon anggota legislatif, menurut Pasal 7 huruf g antara lain tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan bahwa Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sah berlaku untuk Pemilu 2019. 

PKPU tersebut sah karena telah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam berita negara. 

Kemenkumham baru saja mengundangkan PKPU No 20 tahun 2018 setelah sebelumnya menolak karena menilai ada nomenklatur yang bertentangan dengan undang-undang. 

"Apabila sudah diundangkan dalam lembaran negara maka sah menjadi peraturan perundang-undangan sebagaimana persyaratan yang diatur Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Bahtiar. (ant/cnn/bls)

Komentar