KLHK: Perhutanan Sosial Capai 1,75 juta ha

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 654

KLHK: Perhutanan Sosial Capai 1,75 juta ha
FOTO BERSAMA - Perwakilan LPDH di Kubu Raya dan Hutan Adat berfoto bersama Presiden Jokowi usai menerima SK Hak Pengelolaan Hutan Desa, di Istana Negara, Rabu (25/10). (Ist)
JAKARTA, SP - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan luas perhutanan sosial yang izin dan hak kelolanya telah diberikan kepada kelompok masyarakat dan masyarakat adat hingga Juli 2018 mencapai 1,75 juta hektare (ha). Sampai 20 Juli 2018, total ada 4.620 Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk izin dan hak kelola masyarakat dikeluarkan.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto berharap dengan dikeluarkannya SK Menteri LHK, tidak ada lagi kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan.

"Dengan Perhutanan Sosial mereka merasa lebih nyaman. Mereka yang kebanyakan petani bisa lebih tenang merencanakan bercocok tanam," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/8).

Pada 5 September 2018, menurut dia, rencananya Presiden Joko Widodo akan menyerahkan lagi SK izin dan hak pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial di sembilan provinsi, di antaranya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

"Jadi SK-SK baru yang belum sempat disampaikan Presiden nanti akan diberikan di situ, tapi nanti hanya ketua kelompoknya saja yang akan diundang," kata Bambang.

Pada kesempatan sama akan diserahkan pula 10 SK Menteri LHK, untuk hak Hutan Adat. 
Dengan demikian, akan ada 28 Hutan Adat di Indonesia, karena sebelumnya telah diserahkan masing-masing sembilan SK Hutan Adat pada 2016 dan 2017.

"Kita memang ingin percepatan pemberian SK untuk Hutan Adat. Menteri LHK juga sudah tanda tangan SK percepatan pengakuan masyarakat adat pada 5 Juni 2018, para pihak ikut di dalamnya, termasuk pakar yang tugasnya pertama mengevaluasi lagi hasil rakor kemarin," ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan para pihak akan melihat kabupaten mana saja yang mengajukan Hutan Adat, dan tim akan turun ke lapangan melakukan pembinaan.

"Tetapi memang syarat penting suatu Perda Pengakuan Masyarakat Adat. Kami akan susun template-nya supaya lebih mudah dibahas di daerah dan mediasi juga dijalankan untuk menyelesaikan konflik jika memang ada," katanya.

Pemerintah melalui KLHK melaksanakan program nasional Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Perhutanan Sosial menjadi benda legal masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta ha. (ant/bls)

Komentar