MUI Tidak Tolak Imunisasi MR, Pemerintah Tetap Lanjutkan Vaksinasi

Nasional

Editor Indra W Dibaca : 687

MUI Tidak Tolak Imunisasi MR, Pemerintah Tetap Lanjutkan Vaksinasi
Ilustrasi. (Net)
JAKARTA, SP - Majelis Ulama Indonesia (MUI)  menyampaikan tegas, tidak menolak kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan dan jajarannya di daerah.

“Tidak ada MUI menolak imunisasi. Karena MUI sudah punya fatwa terkait imunisasi (Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi). Imunisasi itu dibolehkan,” ujar Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, dalam silaturahmi antara Kemenkes dan pimpinan MUI, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, MUI hanya meminta kejelasan kehalalan vaksin MR yang digunakan dalam imunisasi. Pertemuan Kemenkes dan MUI menghasilkan solusi kampanye imunisasi MR tetap dilanjutkan. Di samping itu dilakukan percepatan sertifikasi kehalalan vaksin.

MUI juga mengimbau masyarakat memperhatikan aspek keagamaan dengan tidak terlepas pada pertimbangan aspek kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi.

“Hukum imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit yang sebelumnya ditetapkan boleh, bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Kalau imunisasi sebagai salah satu mekanisme pencegahan penyakit, yang jika tidak dilakukan imunisasi akan menyebabkan bahaya secara kolektif, maka imunisasi yang asal hukumnya boleh, bisa bergerak menjadi wajib," katanya.

Ia menambahkan, vaksin MR asal India memang belum mendapatkan sertifikasi halal MUI, namun itu tidak berarti vaksin tersebut haram.

Kehalalan vaksin tersebut baru bisa diketahui setelah ada pengujian. Kalau menurut hasil pengujian vaksin itu tidak mengandung unsur haram, MUI akan mendukung kampanye imunisasi MR sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit.

Kalau pun hasil pengujian menunjukkan adanya unsur haram di dalam vaksin itu, penggunaannya tetap diperbolehkan dengan mempertimbangkan kedaruratan sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Jika vaksin MR yang digunakan dalam kampanye imunisasi kali ini mengandung unsur haram, penggunaannya diperbolehkan dengan syarat belum ada bahan vaksin yang halal atau suci dan kalau imunisasi dengan vaksin itu tidak dilakukan maka bisa menyebabkan kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan pemerintah tetap melanjutkan imunisasi MR tahap II pada 28 provinsi luar Jawa.

"Kami tetap melakukan imunisasi bagi yang tidak mempermasalahkan isu halal ini, jadi itu tetap kita lakukan," kata Menkes.

Sebagian warga yang masih mempermasalahkan kehalalan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SSI), pemerintah mempersilakan mereka menunda imunisasi sambil menunggu fatwa MUI mengenai vaksin MR.

MUI akan mengeluarkan fatwa mengenai halal tidaknya vaksin yang digunakan dalam kampanye imunisasi MR di Indonesia setelah mengetahui hasil pengujian kandungan vaksin.

Menteri Kesehatan juga menyurati SSI untuk meminta dokumen-dokumen terkait kandungan vaksin MR untuk mengetahui ada tidaknya unsur haram di dalam vaksin tersebut.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI akan mengkaji unsur-unsur yang terkandung dalam vaksin MR produksi SSI dan kajiannya akan digunakan sebagai dasar MUI menetapkan fatwa secara khusus terkait status kehalalan vaksin MR. (rilis)