Pemerintah Siapkan Dana Penyetaraan Honorer

Nasional

Editor Angga Haksoro Dibaca : 1844

Pemerintah Siapkan Dana Penyetaraan Honorer
Jakarta, SP - Kementerian Keuangan mengaku telah menyiapkan anggaran penyetaraan gaji tenaga honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).   Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kunta Wibawa Dana Nugraha mengatakan anggaran penyetaraan kesejahteraan tenaga honorer ini sudah masuk dalam RAPBN 2019.

"Kalau sudah dalam rencana tahun 2019, berarti sudah masuk (alokasi anggarannya)," kata Kunta, Selasa (25/9).
  Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN. Untuk tenaga honorer kategori 2 jika ingin diangkat menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi terlebih dahulu.

Aturan penyetaraan ini juga nantinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengangkatan tenaga honorer lewat skema P3K. Skema ini diutamakan untuk guru honorer K2 dan tenaga kesehatan.

Menurut Kunta, anggaran penyetaraan tenaga honorer ini terpisah atau tidak masuk dalam alokasi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan gaji ke-13 di tahun depan. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk kenaikan gaji PNS 5 persen dan gaji ke-13 tahun depan sekitar Rp 6 triliun.
  Selanjutnya, pemerintah juga akan memasukkan komponen dana untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 PNS dalam dana alokasi umum (DAU) ke daerah yang tahun depan ditetapkan Rp 414,9 triliun. Angka itu lebih besar dari tahun ini Rp 401,5 triliun.

Untuk kenaikan gaji pokok PNS sebesar 5 persen, dimaksudkan untuk menyesuaikan pemasukan para PNS yang sejak 2015 tidak mendapatkan kenaikan gaji. “Beda lagi (anggarannya)," ujar Kunta.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, Kemenkeu Sri Mulyani akan menghitung kemampuan anggaran sesuai data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Jadi tadi dalam rapat dengan presiden, menteri keuangan meminta waktu 1 samai 2 minggu untuk menghitung kemampuan keuangan negara berdasarkan data yang diberikan Mendikbud dan Menristek,” katanya di Kantor Staf Presiden. (bls)