Pemerintah Beri Imbalan Pelapor Korupsi

Nasional

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 119

Pemerintah Beri Imbalan Pelapor Korupsi
Grafis Koko (Suara Pemred)
Presiden Indonesia, Joko Widodo
"Kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi."

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie
“Saya hanya berharap dengan adanya aturan seperti ini semua daerah terlebih Pemkot Singkawang dalam mengelola anggaran lebih transparan.

JAKARTA, SP - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberian imbalan bagi masyarakat yang melaporkan perkara korupsi.

PP yang ditetapkan 17 September 2018 itu menyebutkan, peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasalnya, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

"Kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Kita ingin ada sebuah partisipasi masyarakat," kata Presiden Joko Widodo, Rabu (10/10).

Amanat dari PP itu mengatakan penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia berhak memberikan maksimal Rp200 juta bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum. Sedangkan untuk mekanismenya sudah diatur oleh lembaga terkait.

"Nanti mekanismenya saya kira akan diatur kementerian atau nanti setelah ditindaklanjuti, bisa tanya Menteri Keuangan. Kita ingin memberikan penghargaan, apresiasi kepada masyarakat melaporkan tindak kejahatan luar biasa itu," tegas Presiden.
 
Dalam aturan disebutkan, masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan pada masyarakat yang secara aktif, konsisten dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, atau pelapor.

Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, dan atau premi. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan penegak hukum dalam memberikan penghargaan. Pertama, peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Kedua, kualitas data laporan atau alat bukti. Ketiga, risiko faktual bagi pelapor.

Jika diberi premi, besarannya 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara dengan jumlah paling banyak Rp200 juta. Bila tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 permil dari nilai uang suap, dan atau uang dari hasil lelang barang rampasan. Besarannya, paling banyak Rp10 juta rupiah.
   
Pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara. Pemberian premi itu pun tidak dapat dibatalkan, bila narapidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK), seperti dalam pasal 21, yaitu upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada pelapor.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menilai positif penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut. Prasetyo meminta, masyarakat harus menyertakan bukti yang cukup, apabila melaporkan suatu perkara.

"Bagus dong, ya kalau sudah ada peraturan pemerintah seperti itu ya justru langkah maju untuk lebih konkret warga masyarakat bisa melaporkan," kata Prasetyo. 

Pelajari Aturan

Kapolres Singkawang, AKBP Raymond M Masengi mengatakan, akan mempelajari Peraturan Pemerintah tersebut. "Saya belum baca aturan tersebut, akan saya pelajari dulu bagaimana ketentuannya," kata Raymond.

Dia menjelaskan, Polres Singkawang sepanjang 2017-2018 menangani tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. 

"Kalau yang sudah selesai belum ada, tapi kalau yang lagi proses ada tiga kasus korupsi," ujarnya. 

Hanya saja, kasus yang ditangani belum bisa diekspos ke media, sebelum ditemukan indikasi kerugian negaranya.

Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin menilai keberadaan peraturan tersebut merupakan terobosan yang baik. Hanya terkait teknis penghargaan pada pelapor, dia belum terlalu mengetahuinya.

"Saya belum baca soal PP baru ini, tapi tentunya tujuannya juga untuk membuka ruang bagi masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan berbagai dugaan tindak pidana korupsi," katanya.

Selama ini, kata Fadlin, partisipasi masyarakat atau kelompok dalam pelaporan kasus korupsi sudah biasa dilakukan. Banyaknya kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, berawal dari laporan masyarakat.

"Ada juga yang memang merupakan hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Artinya sumber pelaporan ini bisa saja dari dua-duanya. Dari laporan masyarakat juga tentunya akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh kepolisian," katanya.

Di Polres Melawi, terang Fadlin, penanganan kasus korupsi masih pada tingkat penyelidikan. Dia pun berharap, terobosan baru ini juga bisa semakin memperbanyak pengungkapan kasus Tipikor. 

"Untuk alur pelaporan kasus korupsi, sama saja dengan kasus pidana umum lainnya. Hanya khusus justice collaborator, kami siap merahasiakan pelapornya," ujarnya. 

Didukung Daerah

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, semua aturan yang diberlakukan untuk kebaikan sudah pasti didukung. 

"Saya hanya berharap dengan adanya aturan seperti ini, semua daerah terlebih Pemkot Singkawang dalam mengelola anggaran lebih transparan," katanya. 

Namun, katanya, tidak semua korupsi dikarenakan upaya kerugian negara, tapi juga bisa disebabkan kesalahan administrasi. "Yang kita inginkan adalah aturan yang lebih jelasnya itu. Sehingga yang membuat kebijakan tidak ada kesalahan,” ungkapnya.

Dia menilai, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan langkah baik untuk semua, khususnya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. 

"Artinya tidak ada lagi korupsi, dan itu yang kita harapkan bersama," ungkapnya. 

Untuk Pemerintah Kota Singkawang sendiri, dalam mengantisipasi tindakan tersebut akan mengadakan pembelajaran untuk memahami segala sesuatunya. Salah satunya pengelolaan anggaran secara elektronik, sehingga bisa terintegrasi dan terencana dengan baik.  

"Dengan begitu Kota Singkawang tidak lagi terjadi kesalahan dalam mengelola anggaran. Yang akhirnya dapat menimbulkan korupsi dan sebagainya," jelasnya. 

Dia pun menilai, jika peran media dalam membantu memberantas korupsi di Kota Singkawang sudah cukup baik.

Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad menegaskan akan mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemda pun akan mengeluarkan hadiah yang diatur dalam Perpres. Pemerintah pusat membuat peraturan dengan maksud dan tujuan yang baik. 

“Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya Perpres ini, pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan di daerah-daerah,” sebutnya. 

Perpres ini disebutnya dapat jadi upaya, agar masyarakat bisa berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan. "Yang penting itu diawasi Tuhan, serta masyarakat," katanya.

Khusus untuk Kabupaten Kayong Utara, pihak Pemda akan mengadakan penyuluhan hukum, yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Pihaknya akan meminta aparat penegak hukum, untuk memberikan penyuluhan. Karena kadang-kadang yang melanggar itu tidak mengetahui dan memahami mengenai hukum. 

“Karena faktor ketidaktahuan inilah perlu diberikan penyuluhan hukum. Yang sudah tahu, perlu diberikan kesadaran hukum. Jadi penyuluhan dan kesadaran hukum," tutur Effendi Ahmad.

Menurutnya, media massa memiliki peran sangat besar dalam upaya pencegahan korupsi. Namun untuk membuat berita, harus berimbang. Jika ada tuduhan, perlu klarifikasi. 

"Dan yang terpenting adalah mengedepankan asas praduga tidak bersalah," tutupnya.

KPK Apresiasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK sebenarnya terlibat sejak awal dalam revisi peraturan pemerintah, untuk pemberian penghargaan pada pelapor kasus korupsi. 

“Meskipun apa hasil akhir yang ditandatangani tentu perlu kami baca lebih lanjut," katanya.

Febri mengatakan para pelapor kasus korupsi perlu, bahkan harus diberikan penghargaan yang patut. Patut dalam artian jumlah dan juga cara. Sehingga diharapkan nanti masyarakat semakin banyak melaporkan kasus korupsi.

Menurut Febri, ketika kasus korupsi itu dilaporkan tentu saja pengawasan di sekitar lingkungan pelapor tersebut akan lebih maksimal.

"Namun tentu kami perlu baca secara lebih rinci. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Febri. (ant/eko/rud/bls)

Penerapan Harus Ketat

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Evi mengatakan dirinya menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan tersebut.

Menurut dia, Perpres tersebut bisa meredam terjadinya korupsi di Indonesia. Hanya saja ke depan, perlu dilihat juga kebenaran dari pelaporan yang masuk.

"Jangan sampai orang ngada-ngada hanya mau mengambil upah hasil laporan. Kalau bicara untuk kebaikan, aturan tersebut baik juga," jelasnya.

Menurut dirinya, langkah tersebut cukup efektif untuk menekan korupsi di Indonesia. Hanya saja dalam tahap penerapan harus sesuai dengan prosedur. Dia tidak ingin aturan tersebut dibuat untuk kepentingan sehubungan dengan adanya pelaporan. Menurut dia, hal itu harus jelas terlebih dahulu. 

"Yang penting sesuai dengan prosedural dan tidak mengandung unsur kepentingan pribadi pelapor," ujarnya.

Terkait dengan aturan tersebut, tentunya harus dikaji secara mendalam dengan waktu yang cukup lama. Mesti dipastikan aturan tersebut dipelajari terlebih dahulu. Menurutnya, apa pun aturan yang dibuat, baik untuk negara. 

"Kalau terkait dengan ada muatan politik kita tidak tahu," tuturnya.

Dia menegaskan bahwa DPRD sangat komitmen mencegah terjadinya korupsi itu sendiri. Di antaranya dengan mengikuti tahapan sesuai dengan aturan. Sehingga ketika sudah sesuai aturan, itu adalah bentuk nyata dari pencegahan terjadinya korupsi. 

"Saya berharap aturan tersebut benar-benar memperkecil angka korupsi di Indonesia," tutupnya. (iat/bls)