KPK: Setor Fee Jadi Norma Umum Proyek Pemerintah

Nasional

Editor Angga Haksoro Dibaca : 286

KPK: Setor Fee Jadi Norma Umum Proyek Pemerintah
Jakarta, SP - Tren korupsi pejabat pemerintah dengan modus meminta fee proyek sepertinya akan sering terjadi. Pejabat meminta kontraktor membayar fee atas jasa memberikan proyek.  

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif pernah mengatakan, permintaan fee tampaknya menjadi norma umum pada proyek-proyek pemerintah.  

“Kebanyakan memotong uang dari proyek itu rata-rata hampir 10 persen. Jadi 10 persen ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah,” kata Syarif kepada kompas.com beberapa waktu lalu.  

Menurut Syarif, jumlah fee yang diterima pejabat pengatur proyek jumlahnya tergantung nilai proyek. Alokasi ‘uang jasa’ pejabat ini biasanya disiasati kontraktor dengan mengadakan barang yang kualitasnya dibawah spesifikasi. “Jadi bisa kita bayangkan, bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai,” ujar Syarif.  

Pada 23 Oktober lalu, Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat menangkap Kepala Dina PU dan Tata Ruang Kabupaten Ketapan, DG. Tersangka diduga meminta fee 5 persen kepada kontraktor sejumlah proyek di Ketapang.  

Uang yang disita polisi diduga hasil pungli DG,senilai Rp 28 juta. “Memang yang bertanggung jawab yang bersangkutan, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA),” kata Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, Rabu (24/10). “Jadi dia memanfaatkan itu, meminta 5 persen dari pagu proyek. Semacam fee lah begitu.” (*)