Jumat, 06 Desember 2019


Pro Kontra Ahok Pimpin Pertamina

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 856
Pro Kontra Ahok Pimpin Pertamina

JAKARTA, SP – Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir langsung membuat kejutan di awal masa jabatannya sebagai pejabat negara. Ia mengagetkan publik karena menyatakan akan melibatkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ahok kepada wartawan usai bertemu dengan Erick Thohir. Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN pada Rabu pagi kemarin. Ia mengaku diajak bicara oleh Erick Thohir soal BUMN, dan akan dilibatkan. Tapi Ahok mengatakan, ia tak tahu akan ditempatkan di mana oleh Erick Thohir. 
 
"Intinya kami bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (pejabat) BUMN. Gitu aja," ujar Ahok di Kantor Kementerian BUMN, kemarin.

Ahok menegaskan siap untuk mengemban amanat tersebut, karena membuatnya bisa kembali mengabdi pada negara. Bahkan ia mengaku belum tahu akan ditempatkan di mana. Ahok mengaku selalu siap berbakti untuk negara. "Saya (BUMN) apa aja juga boleh. Yang penting bantu negara," tuturnya. 

Dia pun mengaku belum bisa memastikan kapan akan mulai bekerja. Tapi, kapan pun diminta dia siap langsung bekerja. "Mungkin Desember atau November saya tak tahu. Tanya ke pak menteri," ungkapnya. 

Pelibatan Ahok untuk mengurus BUMN dibenarkan oleh Erick Thohir. "Segera, mungkin di awal Desember. Pak Basuki Tjahaja Purnama akan menghandle sebuah BUMN," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Tetapi Erick belum mau mengungkapkan ke mana Ahok akan ditempatkan. 

Erick juga menolak menjawab pertanyaan, apakah nama Ahok untuk menjadi petinggi BUMN dimunculkan oleh Jokowi. Ia hanya mengatakan, semua pertimbangan dilaporkan kepada presiden sebagai Ketua Tim Penilai Akhir. 

Jika benar Ahok jadi bergabung dengan BUMN, maka ada sejumlah konsekuensi yang akan diterima oleh Ahok. Salah satunya, Ahok harus melepas statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Berdasarkan aturan BUMN, menjadi seorang direksi atau pun komisaris di perusahaan harus bersih dari latar belakang politik.

Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, salah satu syarat untuk bisa ikut menjabat sebagai direksi atau komisaris di BUMN adalah tidak terlibat dalam partai politik. Padahal Ahok adalah kader PDIP.

"Nah, kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel.
Mengapa Ahok?

Meski penuh dengan kontroversi karena gaya kepemimpinannya yang blak-blakan dan kadang penuh makian, tapi bagi Erick Thohir Ahok sudah terbukti berhasil menjalankan kepemimpinan dengan bersih dan penuh gebrakan. Erick mengaku membutuhkan banyak figur untuk membantu kinerja BUMN ke depan. Dan Ahok, menurut Erick, dinilai sebagai figur 'pendobrak' yang dibutuhkan BUMN.

"Yang sudah jelas rekam jejaknya, sudah bisa membangun," katanya beralasan. 
Erick memastikan Ahok sudah bersedia untuk membantu pemerintah lewat BUMN. "Silahkan ditanya beliau, mestinya sudah (bersedia)," katanya memastikan. 

Menurut kabar yang beredar, Ahok sedang disiapkan untuk mengisi posisi strategis di Pertamina. Kuat informasi, Ahok kemungkinan besar ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Jika benar, artinya Ahok menggantikan posisi mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng, di holding migas itu. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, hanya meminta wartawan menunggu. Ia tak memastikan, juga tak menolak informasi yang beredar.  "Lihat saja nanti," kata Arya. 

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama diproyeksi menjadi salah satu petinggi perusahaan plat merah. Namun dia meminta publik bersabar tentang kabar Ahok tersebut, lebih baik menunggu pengumuman dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Rencana ada tugas yang mau diberikan ke beliau. Tapi saya rasa lebih baik tunggu waktu," kata Budi saat ditemui dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.

Menurut Budi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap punya kompetensi dan pantas memimpin perusahaan milik negara.
"Aku rasa kalau kita punya orang yang berprestasi, kita berikan kesempatan. Ini saya pribadi. Nanti lebih baik Pak Menteri yang menyampaikan," kata dia.

Ketika disinggung apakah status Ahok yang pernah jadi narapidana akan menjadi kendala untuk menjadi direktur salah satu BUMN, Budi menegaskan hal tersebut sudah dipertimbangkan. 

Di samping itu, Budi menilai publik dan juga media massa terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Ahok akan menjadi direktur di salah satu BUMN strategis. Sebab penugasan di BUMN tidak melulu sebagai direktur utama. 

Peran Ahok selanjutnya selama ini terus menjadi pergunjingan di kalangan pekerja media massa, termasuk apakah menjadi salah satu direktur atau komisaris di BUMN. "Itu kan asumsi kalian kalau akan jadi Dirut. Bantu BUMN tidak cuma jadi Dirut," ujar Budi.

Antara Didukung 

Rencana Menteri BUMN melibatkan Ahok sebagai pejabat BUMN disambut antusias oleh Djarot Syaiful Hidayat. Mantan Wakil Ahok ini  menilai Ahok  sebagai pribadi yang baik dan profesional.

"Dia detail, dan dia seorang pekerja keras yang lurus dan sangat kreatif. Jadi sebagai seorang sahabat ya saya akan dukung kalau misalnya dia diberikan tanggung jawab untuk mengelola BUMN, saya enggak tahu BUMN apa," kata Djarot.
Menurut Djarot, selain pekerja keras, Ahok juga orang sangat detail, kreatif, dan inovatif. Demi kepentingan bangsa dan negara, juga untuk membantu orang lain, Ahok tentu akan sangat bersemangat.

"Orang ini kalau untuk kepentingan bangsa, negara, untuk kepentingan kebaikan dan untuk bisa membantu orang lain, orang ini sangat bersemangat," kata Djarot.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menilai wajar seorang profesional seperti Ahok diberi kesempatan untuk membantu negara. Khususnya, menggenjot kinerja BUMN menjadi lebih baik. "Kalau BUMN dari profesional itu kan biasa, kalau BUMN, terutama posisi komisaris kan kemarin juga banyak dari tokoh masyarakat. Jadi, itu bukan suatu yang aneh," kata Airlangga.
Dukungan kepada Ahok bahkan juga datang dari Sandiaga Uno. Kandidat wakil presiden pada Pemilu 2019 kemarin meminta Ahok, agar ingat bahwa BUMN adalah milik rakyat, bangsa dan negara. Sandiaga juga meminta pada Ahok agar selalu mengingat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

"BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan pasal 33 UUD 45, yaitu memberikan peran sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sandiaga.

Sandiaga meminta kepada publik agar tak berspekulasi berlebihan terkait isu pengangkatan Ahok sebagai dirut BUMN. Sandiaga percaya jika nantinya Ahok benar diangkat menjadi dirut BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan memberikan penjelasan dan latar belakang dipilihnya Ahok.

"Kita jangan berspekulasi dulu, karena kita menunggu saja hasil akhirnya. Jangan kita judge dulu. Jangan langsung memberikan komentar. Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick disampaikan kepada publik," urai Sandiaga.
Sandiaga menilai bahwa Ahok memiliki latar belakang ijazah pertambangan dan cocok dengan BUMN yang bergerak di bidang energi.

Ditolak Serikat Pekerja

Posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam jajaran manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang belum pasti, namun rencana penempatan Ahok tersebut sudah mendapat penolakan.

Serikat Pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tidak setuju jika Ahok ditunjuk menjadi pejabat di perusahaan migas tersebut. Pasalnya isu yang beredar luas menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan ditugaskan menjadi Komisaris Utama di Pertamina.

Hal ini diketahui dari viralnya foto spanduk pernyataan dari FSPPB soal penolakan masuknya Ahok yang menyebar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. 

Saat dikonfirmasi, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan Ahok merupakan sosok yang kerap membuat gaduh dan memiliki sikap yang tidak terpuji. Menurutnya, banyak orang dalam Pertamina yang lebih pantas untuk menduduki posisi pimpinan.

Dengan sosok seperti itu, menurutnya tidak pantas untuk memimpin Pertamina sebagai perusahaan strategis dalam melayani masyarakat.

"Kalau dari kami bahwa yang paham Pertamina. Yang paham Pertamina ya pastinya orang Pertamina. Ya silahkan pilihlah kader-kader Pertamina. Saya pikir tidak kurang orang Pertamina kader-kader yang baik," kata Arie, Sabtu (16/11). 
Dipercaya Publik

Berita tentang akan dingkatnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai salah satu direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di antaranya Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), telah viral dan menjadi pembicaraan hangat di masyarakat juga di media sosial. 

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, jika Ahok yang nanti ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina, maka Ahok  termasuk orang ke lima berturut-turut  yang duduk sebagai Dirut Pertamina yang bukan berasal sebagai orang karier Pertamina.

"Selama ini sudah empat kali berturut-turut, kursi Dirut Pertamina diduduki oleh orang non karier dan ternyata hasilnya pun biasa-biasa saja. Apakah pemerintah yang berkuasa tak percaya dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga tidak mau menempatkan mereka menduduki kursi Dirut Pertamina?".
 
Jika Ahok atau orang luar Pertamina lagi nanti  yang terpilih sebagai Dirut Pertamina, maka hal itu bisa dipercaya publik dan membuktikan bahwa pemerintah masih tetap tidak "percaya" dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga kembali memilih orang luar memimpin Pertamina.

"Jika nanti Dirut Pertamina diganti lagi, dan ternyata orang luar yang dipercaya kembali sebagai dirut pertamina maka itu bisa saja dipahami bahwa Pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi gagal membina orang Pertamina sehingga belum dipercaya memimpin bumn ini,” tuturnya. 

Juga yang akan menjadi pertanyaan, apakah selama ini Dirut Pertamina dan atau Menteri BUMN tidak berhasil membina orang karier Pertamina sehingga mereka tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin Pertamina.  Jadi sesungguhnya siapa yang tidak mampu dalam hal ini .

Sebagai sebuah BUMN besar, memang Orang Pertamina yang berkarir di luar BUMN Migas, tergolong bisa dihitung dengan lima jari saja . Antara lain Dirut PELNI Insan Tobing, Nina Sulityowati yang pernah sebentar menduduki kursi Direktur Pemasaran Garuda, dan Insanudin di Pelindo . 

Dimasa SBY memimpin negeri ini, pun hanya satu orang karier Pertamina yang dipercaya sebagai Dirut yakni hanya Ari Soemarno orang karir yang menggantikan posisi Widya Purnama yang juga orang non karir pertamina .

Setelah dicopotnya Ari Soemarno oleh SBY yang diganti dengan Karen Agustiawan yang juga bukan orang karir pertamina , maka di masa pemerintahan Jokowi berturut-turut kursi Dirut Partamina diduduki oleh orang luar pertamina, yaitu Dwi Sucipto, Elia Masa Manik, dan Nicke Widyawati.

“Apakah kali ini, jika Nicke Widyawati dicopot dari kursi Dirut Pertamina maka kursi nomor satu Pertamina, tak akan diduduki lagi oleh orang karir Pertamina? Mengapa? Hanya Presiden dan menteri BUMN lah yang bisa menjawab ini,” ujarnya. (vvn/dtk/bob)