Rabu, 29 Januari 2020


Gratifikasi Tanah BRU Masih Diproses Kejati, BPN Kalbar Diciduk KPK

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 2918
Gratifikasi Tanah BRU Masih Diproses Kejati, BPN Kalbar Diciduk KPK

Grafis: koko

JAKARTA, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dari Badan Pertanahan Negara (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat. Nilai gratifikasi yang diterima mencapai Rp 22,23 miliar.

Mereka adalah Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018); dan Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat.

"KPK meningkatkan status perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Negara terhitung tanggal 4 Oktober 2019," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Salah satu penerimaan gratifikasi disebut berkaitan dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Praktik ini disebut Syarif sebagai salah satu penghambat investasi.

"Hal ini tentu dapat saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan/pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya dipersulit," sebut Syarif.

Gusmin tercatat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar pada 2012 hingga 2016, kemudian pindah menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur sejak 2016. Dia memiliki wewenang untuk memberikan hak atas tanah seperti HGU atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 juta meter persegi.

Dalam melaksanakan aksinya, Gusmin dibantu Siswidodo. Uang gratifikasi yang diterima Gusmin diduga KPK terjadi pada kurun waktu 2013 hingga 2018.

"Pada tahun 2013-2018, tersangka GTU (Gusmin Tuarita) diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka SWD (Siswidodo)," kata Syarif.

"Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya," imbuhnya.

Selain itu Siswidodo diduga KPK turut menerima uang tersebut yang digunakan untuk uang operasional tidak resmi. Uang-uang itu juga digunakan untuk pembayaran honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, hingga rekreasi pegawai.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa total 25 saksi. Para saksi itu seperti PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan di daerah lain di Kalbar, serta sejumlah Direksi, Kepala Divisi Keuangan dan pegawai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Kalbar.

Aktivis Lembaga Gemawan, Sri Haryanti mengatakan Kalbar merupakan salah satu daerah yang memiliki catatan kelam kasus korupsi sumber daya alam (SDA). Khususnya di sektor kehutanan. Salah satu contohnya adalah kasus mantan Bupati Sintang 2000-2005, Elyakim Simon Djalil terkait korupsi penyalahgunaan dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

“Sulitnya menjerat kasus korupsi SDA karena menghitung kerugian negara yang ditimbulkan itu tidak mudah, seperti kerugian negara APBN atau APBD karena korupsi SDA menimbulkan kerugian yang lebih besar dan lebih luas. Seperti akan berdampak pada bencana dan kelestarian sumber daya alam kita,” terangnya.

Sesulitan menghitung kerugian itu karena akibat yang ditimbulkan juga masuk hitungan. Misalkan di sektor kehutanan, akan dihitung berapa penerimaan pajak jika tak ada korupsi. Demikian pula dampak ketika ada korupsi di dalamnya, termasuk dari aspek sosial ekonomi.

“Jadi penghitungannya ini lebih pada potensi kehilangan sumber pendapatan negaranya,” katanya.

Bukti dari adanya korupsi masif di sektor SDA Kalbar adalah, dengan wilayah kawasan hutan dan pengelolaan lahan yang besar, tapi masih timpang pengelolaan antara perusahaan dengan masyarakat. Perbandingannya, masih lebih besar dikelola oleh perusahaan.

“Buktinya saat kebakaran hutan beberapa waktu lalu tercatat yang paling banyak lahan konsesi yang terbakar dan penyumbang asap terbanyak,” katanya.

Salah satu bentuk korupsi SDA seperti penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin. Contoh paling menyita perhatian belakangan ini adalah kasus yang menimpa Gubernur Riau. “Jadi pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak dan korup, akan menyebankan dampak negatif lebih besar termasuk bencana,” sebutnya.

Sri berharap kasus grafitikasi di BPN Kalbar bisa jadi pendorong pengungkapan kasus korupsi SDA lainnya. Pasalnya, dipastikan pelaku korupsi tidak dapat berdiri sendiri, baik yang membantu, penerima dan pemberi.

“Diharapkan dengan terungkapnya kasus ini akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap yang lainnya. Hal ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan uang negara, namun lebih besar lagi demi menyelamatkan sumber daya alam kita,” katanya.

Terlebih belakangan kementerian terkait mewacanakan akan menghapus Izin Mendirikan Bangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam syarat investasi. Hal ini justru bisa jadi blunder.

“Jangan sampai demi investasi lantas mengorbankan hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu keberlanjutan lingkungan hidup dan masyarakat secara lebih luas yang akan terdampak,” katanya.

AMDAL memiliki peran penting untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan pangaruh dari suatu kegiatan khususnya suatu proyek, terhadap lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia. Pembangunan atau investasi tentu tujuan utamanya adalah demi perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Namun bukan berarti harus mengabaikan dampak yang akan ditimbulkan.

“Temuan menteri terkait investor yang batal menanam modal di Indonesia karena izin dipersulit, berarti pertama yang harus diperbaiki adalah mekanime perizinannya. Sulitnya memperoleh izin tidak dapat terlepas juga dari kasus-kasus korupsi yang selama ini banyak terjadi saat mengurus perizinan. Demi mendapatkan izin cepat lantas suap menyuap pun terjadi. Tidak akan ada yang sulit jika dilakukan sesuai  dengan regulasi atau kebijakan yang ditentukan,” sebutnya.

Buka Data HGU

Direktur Link AR Borneo, Agus Sutomo mengatakan praktik culas di BPN sangat merugikan masyarakat, terutama hak tanah masyarakat. Perihal lingkungan, jika bicara HGU, tentu berdampak pada pembukaan hutan, menanam di gambut, dan sebagainya. Belum lagi diskriminasi hukum terhadap masyarakat yang bisa saja terjadi.

“Dampak secara sosial sangat berdampak sekali kepada masyarakat, lingkungan juga pasti banyak,” katanya.

Dia menilai sebenarnya kasus serupa yang belum terungkap lebih banyak. Selama ini, semua terkesan dibiarkan. Kejadian ini pun bisa jadi pelajaran bagi presiden untuk mengevaluasi BPN/ATR dan memerintahkan mereka untuk segera membuka data HGU.

“Selama ini kenapa data HGU itu tidak mau dibuka, karena bermasalah HGU-nya. Alasan persaingan bisnis dan sebagainya itu hanya alasan yang dibuat-buat,” sebutnya.

Di Kalbar indikasi-indikasi itu jelas ada dan banyak jumlahnya. Namun ditutupi dari publik. Ketika BPN melakukan kadaster untuk menentukan wilayah atau konsesi, seharusnya BPN melakukan sosialisasi dan pertemuan kepada masyarakat. Tapi selama ini, kebanyakan hal itu tidak dilakukan.

“Masyarakat tidak pernah tahu HGU keluar berapa, tiba-tiba perusahaan sudah keluar HGU-nya. Di sisi lain masyarakat tidak bisa menggugat kalau sudah lebih dari satu tahun, kecuali yang mempunyai sertifikat,” katanya.

“Presiden harus mengevaluasi ATR/BPN seluruh Indonesia, membuka semua daftar HGU, proses bagaimana cara mendapatkan dan pengeluaran sertifikat peta HGU secara keseluruhan.”

Momentum Evaluasi

Direktur Elpagar Kalbar, Furbertus Ipur mengatakan penetapan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan momentum baik terlepas dari asas praduga tak bersalah. Hal ini juga ada hubungannya dengan niat Presiden untuk mengevaluasi HGU yang dimulai dari hulu.

“Penetapan ini juga bisa dijadikan momentum dari instansi terkait untuk melakukan evaluasi keberadaan HGU. Karena sudah menjadi rahasia umum saat ini HGU banyak yang tumpang tindih. Di sebuah desa bahkan ada yang sampai lebih dari lima atau enam HGU, bahkan ada yang belasan," ucapnya.

Hal tersebut menunjukkan penetapan HGU masih sembrono. Penetapan HGU yang tumpang tindih sangat tidak mungkin jika tidak melibatkan pejabat. Maka saat ini, kondisinya sedang panen masalah.

“Dalam kasus ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi. Apalagi dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Terlebih, beberapa waktu lalu Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebun Sawit Berkelanjutan. Jika HGU perkebunan kelapa sawit bermasalah tentu akan menjadi persoalan.

“Permasalahan HGU bisa dilihat dari berbagai segi. Di antaranya tumpang tindih antar HGU, tumpang tindih HGU dengan kawasan hutan, HGU dengan perkampungan dan HGU dengan lahan gambut,” jelasnya.

Menurut Fubertus, di Indonesia HGU dijadikan sebagai alas hak sebuah korporasi bekerja. Namun kenyataan di lapangan, ada HGU yang diterbitkan di atas kampung yang sudah defenitif. Sehingga program pembangunan yang ada di kampung tersebut dianggap ilegal.

Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena kampung tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum HGU masuk ke desa tersebut. HGU seperti itu harusnya batal demi hukum. Kemudian, regulasi lain yang bisa digunakan untuk menertibkan hal tersebut adalah Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

"Ini kesempatan baik untuk melakukan perbaikan di tata kelola hutan, lahan dan perkebunan," jelasnya.

Direktur Elpagar ini menyampaikan saat ini kasus seperti ini sudah bukan menjadi rahasia. Karena penetapan HGU sudah menjadi bisnis tersendiri bagi para pejabat namun sulit untuk dibuktikan. Akan tetapi tampak di lapangan.

“Contohnya, bagaimana HGU bisa tumpang tindih dan sembrono. HGU jika dilihat dari rangkaian pemberian izinnya yang terakhir. Setelah ada izin prinsip, izin usaha. Juga harus dirasionalisasi, untuk yang tidak layak harus dikeluarkan baru bisa menjadi HGU.”

"Setelah dirasionalisasi, klarifikasi masih juga bermasalah, artinya ada persoalan besar di sektor investasi perkebunan," katanya.

Fubertus menilai, penetapan tersangka ini juga jadi preseden hukum yang baik untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan kelapa sawit. Jika dihubungkan dengan pemerintah Provinsi Kalbar juga persis, di mana Gubernur Kalimantan Barat ingin ada perbaikan sektor perkebunan.

"Sehingga daerah mendapatkan keuntungan yang signifikan di PAD," pungkasnya. (ant/din/sms/bls)

Rugikan Negara

DALAM Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) yang diterbitkan KPK pertengahan Juni 2019, mengungkapkan praktik korupsi yang marak dalam pengelolaan SDA telah mengakibatkan hilangnya baik potensi peneriman negara maupun kekayaan negara.

Di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) misalnya, KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun.

Sementara itu hingga tahun 2017, koordinasi dan supervisi (Korsup) yang digawangi KPK mengungkapkan bahwa tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba mencapai Rp25,5 triliun. Kajian tersebut juga menjelaskan bahwa dari 7.519 izin usaha pertambangan yang tercatat di Ditjen Pajak, 84 persen di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun, di sektor perkebunan sawit, KPK juga menemukan sekitar Rp18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah. Potensi pajak di sektor ini sebesar Rp40 triliun, namun pemerintah hanya mampu memungut sebesar Rp21,87 triliun.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP), dengan tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi hanya 6,3 persen dan WP Badan masih berada di tingkat 46,3 persen.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, otoritas terkait perlu memperhatikan soal potensi dan kerawanan di sektor tersebut. Apalagi bentuk-bentuk permasalahan di sektor tersebut cukup besar. Pertambangan minerba terutama baru bara misalnya, sangat sulit diidentifikasi dan rawan terjadinya praktik-praktik penggelapan pajak.

“Ya untuk transfer pricing cukup rawan, karena di batu bara juga ada kalori. Jadi mereka bisa bermain di situ, terutama perusahaan delapan besar yang generasi pertama,” ungkap Pahala.

Pahala menyebut lemahnya pengawasan terhadap sektor batu bara menjadi persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah. Ekspor sawit jauh lebih mudah diidentifikasi, sedangkan batu bara sangat sulit dilihat karena ada beberapa kebijakan khusus yang membuat pemerintah sulit untuk memetakan potensi kerawanan di sektor tersebut.

Oleh kerena itu, menurutnya, perlu sinkroniasasi data antara instansi terkait. Apalagi dengan adanya rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perusahaan yang mendapatkan izin juga sudah terdaftar sebagai wajib pajak atau punya NPWP .

KPK pernah berkoordinasi dengan otoritas pajak untuk memetakan persoalan di sektor tersebut. Ditjen Pajak juga disebutnya telah menindaklajuti kajian yang telah dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

“Cuma persoalannya, yang meningkat itu yang mana? Risiko korupsi di batu bara cukup besar ada persoalan izin, royalti, transfer pricing juga ada,” tegasnya.

Adapun soal sawit, Pahala menyebut untuk memetakan berapa kewajiban pajak perusahaan sawit cukup mudah. Pasalnya otoritas pajak seharusnya mengetahui peta persebaran kepemilikan perkebunan sawit yang bisa dilihat dari hak guna usaha (HGU)–nya. Ditjen Pajak diminta untuk tidak pandang bulu melakukan untuk meminimalisir hilangnya potrensi penerimaan pajak.

“Masa’ kantor wilayah [Kanwil] itu tidak tahu HGU-nya punya siapa. Tempelin aja di alat di pengolahan kelapa sawit [PKS]-nya, enggak peduli siapa pun, pokoknya digiling jadi CPO, misalnya CPO ini biaya produksinya 40 persen berarti bayar pajak segini. Terserah siapa pemiliknya,” tegasnya.

KPK berkeyakinan ada potensi penggelapan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan CPO dengan modus adanya ketidaksesuaian antara HGU dengan produksinya.

“Mereka bisa bilang HGU-nya 20.000, dia nanem di sekitarnya jadilah 30.000, belum sawit rakyat. Kan yang dikenakan pajak hanya HGU-nya saja,” jelasnya. (bis/bls)