Minggu, 26 Januari 2020


KPK OTT Anggota KPU

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 441
KPK OTT Anggota KPU

JAKARTA, SP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, yaitu Wahyu Setiawan.

"Benar. Siapa saja yang diamankan dan dalam kaitan apa, serta berapa uang yang diamankan masih didalami penyidik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (8/1).

Saat dipastikan nama anggota Komisioner KPU tersebut, Alexander tidak membantah. "Informasi awalnya seperti itu," katanya.

Dia mengatakan gelar perkara rencananya akan dilangsungkan pada Kamis (9/1) pukul 11.00 WIB. Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terjadi pada Rabu siang.

"Iya siang tadi di KPU," ucap Wakil Ketua Komisi KPK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ketua KPK Firli Bahuri juga membenarkan pihaknya telah melakukan OTT.

"Kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap. Kami masih bekerja," kata Firli.

Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sendiri mengaku telah putus kontak dengan Komisioner Wahyu Setiawan sejak sore hari. Dia bercerita, mulanya semua komisioner KPU saling berkomunikasi seperti biasa sejak pagi. Namun tiba-tiba Wahyu tak bisa dihubungi. Putus kontak dengan Wahyu terjadi tepat setelah beredar kabar OTT KPK terhadap komisioner KPK.

"Kami biasa lewat grup Whatsapp, biasa saja. Tadi pagi masih saling respons. (Saat kabar OTT), sudah enggak bisa tadi, sore tadi," kata Arief.

Arief mengaku mendapat informasi ada Komisioner KPU terjaring OTT KPK dari wartawan. Dia langsung mengecek ke sekretariat KPU untuk mengonfirmasi. Namun setelah mencari tahu, semua Komisioner KPU, selain Wahyu, bisa dihubungi. Evi Novida Ginting sedang dinas ke Taiwan, Viryan Azis ke Makassar, dan sisanya di Jakarta.

Sementara Wahyu punya tugas dinas ke Belitung. Namun Arief mendapat kabar Wahyu juga sempat menghilang dari barisan kunjungan kerja KPU.

"Saya enggak hapal pesawat jam berapa, pesawat siang. Tapi pas landing kok yang turun hanya humas, Pak Wahyu enggak ada dalam rombongan," tuturnya.

Mengonfirmasi hal itu, KPU pun datang langsung ke KPK, Rabu sore. KPU mendapatkan kepastian soal komisioner Wahyu Setiawan yang terkena operasi tangkap tangan. Wahyu Setiawan masih diperiksa intensif tim KPK.

"Jadi hari ini kita dapat mengonfirmasi benar yang diperiksa Pak WS," kata Arief Budiman di gedung KPK.

Konfirmasi dilakukan komisioner KPU kepada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang didampingi Jubir KPK Ali Fikri dan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Dari informasi KPK, total ada empat orang yang diperiksa intensif.

"Hari ini yang diperiksa empat orang tapi terkait apa belum tahu. Jadi setelah proses pemeriksaan 1x24 jam, besok siang KPK akan memberikan jumpa pers," sambung Arief Budiman.

Menurut Arief, Wahyu Setiawan hari ini dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Bangka Belitung. Namun KPU belum mendapat informasi rinci mengenai kronologi OTT hingga perkara yang menyeret komisioner Wahyu Setiawan.

"Kami juga menanyakan statusnya apa, statusnya terperiksa," kata Arief.

Peringatan Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan operasi tangkap tangan KPK terhadap KPU berinisial WS adalah peringatan bagi seluruh penyelenggara Pilkada 2020. Menurutnya, OTT KPK ini mengingatkan seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dan tetap fokus melaksanakan tugas penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Tentu warning, peringatan bagi kita semua bagi teman-teman penyelenggara pemilu untuk tidak main-main," kata Arwani.

Dia pun menyatakan bahwa pihaknya menyesalkan peristiwa OTT ini bila benar terjadi. Politikus PPP itu menyerahkan seluruh prosesnya pada KPK dan menyatakan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Apa yang terjadi jika ini benar terbukti kita menyesalkan," ucap Arwani.

Dia menambahkan, PPP mendukung dan menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun, demikian Arwani mengaku belum mengetahui ihwal kasus yang membuat WS terjaring OTT KPK. Dia menyatakan masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPK.

Sementara Arief Budiman memastikan Pilkada Serentak 2020 tak terganggu meski ada kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Wahyu Setiawan.

Arief menyampaikan pihaknya punya sistem kerja yang ajeg khususnya dalam Pilkada 2020, sehingga tidak bergantung pada orang tertentu.

"Persiapaan pilkada sebagaimana adanya. KPU dibangun dengan sistem bagus, semua bisa kerja sebagaimana yang bisa dikerjakan," kata Arief.

Arief enggan berspekulasi terkait kemungkinan proyek yang menjerat Wahyu. Namun ia memastikan saat ini Wahyu menjabat Komisioner Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.

Dia juga menyangsikan jika OTT terkait dengan kerja-kerja KPU selama Pemilu 2019. Menurutnya, Pemilu 2019 berjalan sukses tanpa gangguan.

"Pemilu 2019 sudah kita jalankan, dan tidak ada masalah. Saya yakinkan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan undang-undang," tuturnya.

Tanpa Izin

Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK ternyata tanpa seizin Dewan Pengawas (Dewas). Namun Dewas KPK tidak mempermasalahkannya.

'Karena masih transisional dari UU lama ke UU baru, Dewas dapat memahami langkah Pimpinan KPK," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris.

Syamsuddin menyebutkan kemungkinan penyelidikan untuk dua OTT terakhir ini terjadi pada kepemimpinan KPK era Agus Rahardjo cs. Dewas KPK sendiri bersandar pada UU KPK baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan bila Dewas KPK memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Terkait OTT KPK di Sidoarjo maupun Komisioner KPU tidak ada permintaan izin penyadapan kepada Dewas. KPK masih menggunakan prosedur UU yang lama. Sangat mungkin penyelidikan dan penyadapan sudah berlangsung sejak kepemimpinan KPK jilid 4 (Pak Agus cs). Dewas sendiri belum memiliki organ karena Perpres tentang organ Dewas baru turun," ucap Syamsuddin.

Sebelumnya OTT pertama dilakukan KPK pada Selasa (7/1) malam terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dia diduga terlibat transaksi suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Lantas OTT kedua berlangsung pada Rabu (8/1) hari ini. Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga terlibat transaksi suap.

Dewas KPK memang sebenarnya sedang dalam induksi atau masa pengenalan tentang tugas-tugasnya, termasuk seluk-beluk KPK sejak Senin (6/1) dan berakhir pada Rabu (8/1). Padahal peran Dewas KPK cukup penting dalam penindakan KPK terkait OTT bila menilik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari UU KPK lama, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam UU baru itu terdapat peran Dewas KPK berkaitan dengan pemberian izin penyadapan.

Hal ini senada dengan pandangan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang ragu operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah hasil kinerja pimpinan KPK yang baru si bawah komando Firli Bahuri. ICW mempertanyakan OTT tersebut benar-benar hasil kinerja Firli cs atau memang sudah diselidiki sejak lama.

"ICW sendiri tidak terlalu yakin tangkap tangan ini berhasil dilakukan atas kontribusi dari Pimpinan KPK baru," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

ICW, kata Kurnia, khawatir banyak pihak menilai OTT Bupati Sidoarjo sebagai suatu keberhasilan undang-undang KPK yang baru direvisi, yakni UU No. 19 tahun 2019. Dia menegaskan bahwa operasi tangkap tangan tidak serta merta menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 efektif untuk menjerat pelaku korupsi.

"Sebab, ke depan proses perizinan tindakan pro justicia dipastikan akan melambat dengan hadirnya kelembagaan Dewan Pengawas," imbuhnya.

Kurnia bicara demikian merujuk dari kerumitan untuk meminta izin penyadapan berdasarkan UU No. 19 tahun 2019. Penyidik harus mendapat izin dari Dewan Pengawas untuk bisa melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga berencana melakukan korupsi.

Kendati begitu, ICW mengapresiasi KPK yang kembali melakukan operasi tangkap tangan. ICW tidak mengapresiasi pimpinan KPK baru, melainkan penyelidik dan penyidik.

"ICW mengapresiasi kerja penyelidik dan penyidik KPK karena berhasil melakukan tangkap tangan di Sidoarjo beberapa waktu lalu," ujarnya lagi.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dilakukan berdasarkan pengintaian sebelum Dewan Pengawas dilantik. Artinya, tidak diperlukan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penindakan.

"Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan dewan pengawas itu, kan. Informasi yang sebelumnya; sudah lama," kata Alex.

Riwayat Korupsi KPU

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berinisial WS melalui operasi tangkap tangan (OTT). Pimpinan KPK sudah membenarkan kabar tersebut dan akan segera dipublikasikan.

Ihwal kasus dugaan korupsi di lingkungan KPU, bukan baru kali ini saja terjadi. Ada riwayat buruk mengenai kasus korupsi yang dilakukan komisioner KPU.

Nazaruddin Syamsuddin

Nazaruddin adalah ketua KPU pada 2001-2005. Pada 2006, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Nazaruddin dengan hukuman tujuh tahun penjara. Dia terbukti bersalah dalam pengadaan asuransi bagi petugas Pemilu 2004 dan dalam pengelolaan dana rekanan KPU, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,1 miliar.

Vonis yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Nazaruddin divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan harus membayar uang pengganti Rp 14,1 miliar.

Mulyana W. Kusumah

Mulyana merupakan Komisioner KPU yang mulai menjabat sejak 2001. Pada 2006, Mulyana divonis dua tahun tujuh bulan penjara plus denda Rp50 juta.

Mulyana terbukti bersalah telah menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Khairiansyah Salman. Mulyana juga dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Umum 2004.

Daan Dimara

Daan divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 2006 silam. Daan dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi pengadaan segel surat suara Pemilihan Umum legislatif 2004.

Vonis tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Daan 6 bulan penjara. Daan sendiri merupakan komisioner KPU yang menjabat sejak 2001.

Rusadi Kantaprawira

Rusadi juga merupakan Komisioner KPU yang menjabat sebagai 2001. Rusadi divonis 4 tahun penjara plus denda Rp200 juta. Rusadi dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi pengadaan tinta dalam Pemilu 2004.

Selain komisioner, sejumlah pejabat KPU juga divonis bersalah terkait pelaksanaan Pemilu 2004 silam.

Mereka yang divonis antara lain Wasekjen KPU Susongko Suhardjo yakni 2 tahun 6 bulan penjara dan Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin yaitu 4 tahun penjara. Wakil Kepala Biru Keuangan Mohammad Dentijk turut divonis. Dia dihukum 18 bulan penjara.

Jumlah komisioner KPU tingkat daerah yang pernah divonis penjara jauh lebih banyak. Kasus-kasus korupsi oleh pejabat KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota kerap terjadi mengenai pengadaan barang. (cnn/bls)