Senin, 27 Januari 2020


Masyarakat Desak Kekayaan Petinggi KPU Diaudit, Seluruh Komisioner KPU Diduga Terlibat

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 823
Masyarakat Desak Kekayaan Petinggi KPU Diaudit, Seluruh Komisioner KPU Diduga Terlibat

JAKARTA, SP - Madrasah Anti Korupsi (MAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa semua komisioner, baik anggota maupun ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Direktur MAK Gufroni mengatakan, mendengar berita operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan (WS) tentu membuat publik terhenyak, kaget dan tak percaya bahwa KPU juga ternyata rawan suap.

“KPU sekarang sudah terpapar virus korupsi. Kita tentu sedih, kecewa dan marah ada anggotanya yang tak lagi punya integritas dan justru terlibat praktik suap. Nilai-nilai kode etik penyelenggara Pemilu hancur seketika oleh ulah oknum ini. Tentu saja kasus ini akan memberi pengaruh yang berat secara psikologis bagi penyelengara Pemilu di daerah-daerah terutama yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020,” ujar Gufroni dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Gufroni mengatakan pertanyaan buat kita adalah apakah kasus suap ini dilakukan sendiri oleh Wahyu Setiawan dengan tidak melibatkan komisioner KPU lainnya? Mengingat segala keputusan KPU itu harus kolektif kolegial. Tidak bisa diputuskan oleh individu, melainkan harus bersama dengan komisioner lainnya.

“Oleh karena itu, demi mengungkap fakta yang sebenar-benarnya maka seluruh komisioner baik ketua KPU dan anggota harus diperiksa oleh KPK. Juga dilakukan penggeledahan seluruh ruangan KPU untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus suap dan penyalahgunaan wewenang lainnya,” ujarnya.

Diharapkan, dengan adanya OTT KPK ini, menjadi pintu masuk untuk membongkar indikasi penyalahgunaan wewenang di tubuh KPU terkait pengelolaan keuangan dalam kegiatan Pilpres dan Pileg 2019 yang lalu.

“Seperti proyek pengadaan logistik di KPU. Termasuk menelusuri kembali indikasi jual beli suara dan membuka tabir adanya informasi dugaan praktik suap dan gratifikasi yang sempat beredar saat seleksi anggota KPU tingkat daerah,” sebutnya.

Ia mengatakan, KPU sekarang bukan lagi lembaga negara yang bersih dari korupsi. Dimana katanya korupsi politik di KPU selama ini banyak merusak kompetisi politik di Indonesia.

“Salah satu upaya pemberantasan korupsi politik, akarnya bersihkan KPU mulai pusat sampai dengan daerah, transaksi jual beli suara dan lainnya selama ini sudah menjadi rahasia umum. Gara-gara kasus suap ini, integritas penyelenggara Pemilu menjadi ambyaar dan hanya jadi sekadar jargon tak bermakna hanya ada di dalam pasal di UU Penyelenggara Pemilu saja,” ujarnya.

Menurut Madrasah Anti Korupsi, dalam dunia penyelenggara Pemilu kata integritas seolah-olah kata azimat nan sakral. Dalam setiap tahapan seleksi, integritas calon selalu menjadi bahan pertanyaan kepada para calon penyelenggara Pemilu. Sebab integritas menjadi kunci yang sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

“Namun kata integritas sudah tak lagi punya daya sakralnya sebab salah satu komisioner KPU RI terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap berinisial WS kemarin,” sebut Gufroni.

Senada juga disampaikan oleh Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar. Ia menduga ada keterlibatan pihak pengambil kebijakan di KPU selain Wahyu. Untuk itu, dimintanya KPK juga memeriksa para Komisioner KPU RI yang lain. 

"Sejauh mana keterlibatannya, biar saja KPK akan sebagai penegak hukum untuk mencari tahu sejauh mana keterlibatan orang-orang lain. Saya duga ini tidak hanya personal, tapi juga bisa ada pengambil kebijakan yang lain," katanya dalam wawancara dengan Radio Republik Indonesia, Jumat (10/1).

"Kalau mau keluar dari aturan yang sudah ada itu menurut saya tidak bisa dilakukan oleh satu orang aktor saja. Ini pasti kerja-kerja kolektif," lanjutnya.

Masyarakat Curiga

Anggota Komisi II DPR RI, Sodik Mudjahid meminta KPU harus segera bersih dari praktik korupsi.

“KPU harus terus meningkatkan kebersihan jajarannya,” kata dia, kemarin.

Tertangkapnya komisioner KPU, sambungnya, harus menjadi pelajaran bagi anggota KPU lain agar tidak main-main dalam Pemilu.

Sodik Juga menyampaikan, selama ini masyarakat telah banyak menaruh curiga kepada KPU di beberapa daerah atas dugaan jual beli suara.

Buktinya, para caleg dan calon kepala daerah musti mengeluarkan biaya besar untuk sekadar menghadirkan saksi.

“Jika KPU kredibel, parpol, caleg dan calon kepala daerah, calon presiden tidak usah terlalu direpotkan dengan saksi,” lanjutnya.

Dia menilai KPK harus terus mengawasi dengan intens kegiatan pemilu, pilpres dan pilkada.

Sementara direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, pasca-OTT ini KPU juga harus bisa mengatasi kecenderungan meningkatkannya pragmatisme yang muncul di masyarakat.

“Sedangkan sudah berjuang sebaik mungkin di pemilu lalu saja serangan dan pragmatisme ke KPU tetap saja terjadi, apalagi dengan kejadian OTT KPK ini,” ujar Titi.

Menurut Titi, jika KPU tidak mampu memulihkan institusinya pasca OTT, bisa jadi akan mendelegitimasi penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 daerah nanti.

Hal utama yang perlu dilakukan KPU, lanjut Titi, adalah memastikan KPU benar-benar bersih dari korupsi, dan memastikan untuk tetap memegang teguh sikap integritas serta independensi.

Selanjutnya, KPU harus melibatkan KPK dalam melakukan pencegahan korupsi. KPU juga perlu memastikan bersihnya praktik korupsi hingga ke tingkat daerah.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Fahira Idris juga menanggapai OTT terhadap komisioner KPU. Menurut dia, integritas itu nyawa bagi para penyelenggara pemilu. Itulah kenapa UU Pemilu menempatkannya diurutan paling awal syarat menjadi Anggota KPU yaitu mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil

"Karena jika sudah mempunyai integritas sudah pasti pribadinya kuat akan godaan dan jujur serta adil dalam menjani tugasnya," ujar Fahira Idris.

Ini, lanjut dia, juga menjadi peringatan keras bagi semua penyelenggara pemilu terutama para komisioner baik pusat (KPU) maupun daerah (KPUD) bahwa integritas yang merupakan syarat utama dan pertama yang diwajibkan Undang-Undang Pemilu bagi seorang penyelenggara pemilu tidak hanya harus dijalani saat tahapan pemilu berlangsung tetapi sepanjang periode jabatannya.

Kasus suap yang melibatkan komisioner KPU dan eks caleg ini, lanjutnya, menjadi peringatan keras bagi semua partai politik dan para calegnya serta penyelenggara pemilu di semua tingkatan bahwa walau Pemilu 2019 tahapannya sudah usai bukan berarti nilai-nilai integritas ditinggalkan dan luput dari pantuan dan pengawasan penegak hukum.

"Kasus ini juga membuka mata publik bahwa walau tahapan pemilu sudah selesai, praktik kangkalikong antara penyelenggara dengan peserta pemilu masih bisa terjadi," katanya.

Fahira Idris mengapresiasi kerja KPK yang mampu 'mengendus' kasus ini dan mampu menjaring para pelaku lewat OTT.

Pengungkapan kasus ini juga diharapkan tidak berhenti di para pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka saja.

"Kunci pengungkapan kasus ini adalah menguak dari mana saja asal sumber dana untuk menyuap. Apa ini hanya inisiatif eks caleg yang ingin masuk ke senayan lewat PAW atau melibatkan pelaku lainnya. Pengungkapan kasus ini secara tuntas menjadi penting tidak hanya bagi KPU tetapi juga bagi demokrasi kita," tukas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Kolektif Kolegial

Syarif Usmulyadi, Akademisi Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak mengatakan, jika seseorang anggota legislatif meninggal dunia tentu harus dilakukan penggantian.

“Penggantian tersebut tentu berkaitan dengan urutan perolehan suara calon anggota legislatif saat proses pencalonan,” kata dia.

Selanjutnya perolehan suara calon anggota legislatif paling tinggilah yang akan menggantikan posisi tersebut. Namun hal tersebut tergantung kembali lagi kepada partai.

Dalam kasus penyuapan komisioner KPU hak tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut pasti dilakukan secara berkelompok yang dilakukan oleh anggota KPU itu sendiri. Namun keputusan apapun yang diambil ada pada ketua KPU.

“KPU pasti memiliki data calon anggota legislatif yang dengan perolehan suara paling tinggi pada pemilu kemarin. Seharusnya berdasarkan hal tersebut menentukan penggantian anggota legislatif. Hal tersebut kemudian diinformasikan kepada partai yang bersangkutan,” terang Usmulyadi.

Dalam hal ini bisa saja KPU bermain, namun harus melibatkan orang partai itu sendiri. Karena KPU dan partai pasti memiliki data. Misalnya ingin dilakukan tindakan curang hal tersebut harus dipastikan dengan orang partai juga. Hal semacam ini tentu diketahui oleh petinggi partai.

Kerjasama antara petinggi partai dan KPU memungkinkan terjadinya perubahan penggantian nama anggota legislatif. Seharusnya yang menduduki jabatan adalah orang dengan urutan suara tertinggi. Tetapi karena ada permainan, maka akan mempengaruhi partai dan KPU sehingga keputusan bisa berubah.

“Seharusnya dalam hal ini KPK memanggil semua komisioner KPU yang pasti mengetahui dan berkepentingan dalam hal ini. KPK tidak bisa hanya mengambil satu komisioner saja. Dalam hal semacam ini tidak bisa dikerjakan hanya sendirian namun secara kolektif kolegial,” ungkapnya.

Sehingga yang bertanggung jawab adalah KPU secara institusi dan tidak bisa diarahkan kepada perorangan. Apalagi terkait dengan PAW yang sudah ada aturan mainnya. Seharusnya siapa yang mendapatkan suara tertinggi sesuai urutan menjadi pengganti.

Hal yang berkaitan dengan PAW sebenarnya sudah diatur didalam Undang-Undang MD3 dan aturan KPU. Jika terjadi kecurangan maka hal tersebut tidak bisa dilakukan secara perseorangan.

“Sehingga harus melibatkan beberapa orang terkait minimal petinggi partai. Petinggi partai dan KPU pasti memiliki dokumen. Namun jika KPU dan partai bermain bisa saja hal tersebut terjadi,” kata dia.

Kejadian seperti ini harus dilakukan tindakan yang tegas. Sehingga menjadi perhatian semua partai dan calon anggota legislatif. Agar tidak menyalahgunakan dan melanggar ketentuan yang sudah diatur undang-undang serta peraturan lainnya.

Audit Kekayaan

Sementara itu, Forum Pemuda Peduli Bekasi (FPPB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) guna audit harta kekayaan seluruh komisioner baik KPU, dari pusat hingga daerah.

Pasalnya, belum lama ini banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa para penyelenggara dianggap bermain alias tidak netral selama Pileg berlangsung.

Oleh sebab itu diera keterbukaan informasi publik FPBB mendesak agar dilakukan audit rekening para komisioner penyelenggara pemilu untuk membuktikan bahwa tidak adanya permainan.

"Sehinggga anggapan miring atau informasi yang menyesatkan dapat diantisipasi dengan adanya ruang keterbukaan informasi publik," ujar Ketua FPPB, Usman Nazaruddin, belum lama ini.(hid/moe/nus)