Senin, 27 Januari 2020


Anggaran KPU Rp24,9 Triliun Diduga Bermasalah, KPK Bidik Tersangka Baru

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 18796
Anggaran KPU Rp24,9 Triliun Diduga Bermasalah, KPK Bidik Tersangka Baru

JAKARTA, SP – Sejumlah pihak menengarai keterlibatan komisioner lain dalam kasus suap Wahyu Setiawan. Pasalnya, Pergantian Antar Waktu (PAW) juga merupakan produk Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara kolektif.

“Jika benar dan sudah final dirapat plenokan dan dinyatakan nama Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena meninggal dunia. Terus  kenapa lagi komisioner masih ‘mau berani mengubah’ hasil rapat pleno KPU dan ‘mau diakali’ dan dijanjikan pada Harun Masiku, ini masalah utamanya artinya keputusan di KPU masih bisa ditawar atau berubah?” kata pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syahputra, Senin (13/1).

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu menyebut keputusan KPU tidak bisa diputuskan sendiri. Keputusan itu mesti bersifat kolektif kolegial.

“Harus rapat dengan lima komisioner dan minimial disetujui empat komisioner. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai apalagi yang ditujukan pada individual (otomatis PAW jatuh pada nama caleg  suara terbanyak berikutnya), prosedur dan mekanismenya demikian, jadi final dan konkrit, tentunya karena sudah tahu demikian Wahyu Setiawan sebagai komisioner tidak bisa main sendiri?” sindirnya.

Karena itu Azmi membaca potensi keikutsertaan komisioner lain atau ada tekanan yang luar biasa dari eksternal KPU.

“Karena dia tidak mungkin dapat mengubah keputusan dalam pleno sendiri harus ada peran dan persetujuan komisioner yang lainnya, karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial apalagi sampai detik akhir satu hari sebelum OTT, Komisioner KPU tetap pada keputusan plenonya bukan tunduk pada judicial review MA,” pungkasnya.

Sebelumnya pakar hukum dari Universitas Al-Azhar (UAI), Suparji Ahmad mendorong KPK untuk memeriksa seluruh Komisioner KPU dalam kasus yang menjerat Wahyu Setiawan. Menurutnya, kode ‘Siap, mainkan’ yang disampaikan Wahyu bisa menjadi indikasi adanya keterlibatan Komisioner KPU lainnya.

“Saya kira ini memang menjadi sesuatu yang penting ya momentum betul bagi KPK termasuk juga membongkar di internal KPU sendiri apakah Wahyu itu bisa main sendiri,” terangnya.

“Kalau kalimat dia mainkan, berarti dia kan ada teman lain kan, gak mungkin bermain sendirian gitu, berarti ada partnernya,” tambahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menggeledah Mess Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus Wahyu Setiawan. Diketahui Mess Bank Indonesia menjadi kantor sementara komisioner KPU karena Gedung KPU di sebelahnya tengah direnovasi.

"Empat mobil toyota hitam tiba di sini. Sekitar satu jam yang lalu," ujar petugas keamanan Mess Bank Indonesia, Gazaly.

Ruang kerja Wahyu di Mess Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu tempat yang disegel terlebih dahulu oleh tim KPK sebelumnya. Tempat lainnya yang disegel adalah rumah dinas Wahyu yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kepercayaan Publik

Mantan komisioner KPU 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan pengembalian kepercayaan publik, penting mengingat KPU akan menyelenggarakan Pilkada serentak September mendatang.

"Kepada KPU ini menjadi warning, menjadi perhatian yang sangat serius, bagaimana membangun kembali kepercayaan kepada publik apalagi kita akan menyongsong Pilkada 2020," kata Ferry.

Dia menegaskan KPU harus memegang nilai-nilai ideal dalam penyelenggaraan Pemilu. "Soal integritas, independensi, dan profesionalitas, itu menjadi harga mati untuk betul-betul disuarakan kembali," kata dia.

Menurut Ferry, kasus yang menimpa Wawan jangan sampai menjadi bola liar yang melebar ke mana-mana sehingga penyelesaiannya menjadi tidak fokus.

"Kasus ini harus dilokalisasi, maksudnya ini tidak terkait dengan yang lain-lain, tidak terkait dengan pilpres, dan lain-lain. Ini terkait dalam konteks proses pergantian antarwaktu saja," kata dia.

Dia menyebut KPU bertanggung jawab menjelaskan setransparan mungkin kepada publik duduk posisi yang terjadi dalam kasus ini. Dengan begitu, publik mengerti dan informasi-informasi liar di medsos yang berseliweran tidak muncul kembali.

Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk tidak merekayasa mekanisme PAW.

"KPU sangat memahami mekanisme pergantian antarwaktu. Bahkan ketika terjadi problem dalam konteks pergantiannya, pasti akan diminta klarifikasi terkait dengan aktivitas tersebut kepada lembaga yang berkompeten, atau kepada partai politiknya langsung," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Consulting, Pangi Chaniago, meyakini KPU dapat melewati masa sulit dan krisis kepercayaan dari masyarakat.

"Kita masih yakin, masih banyak orang berintegritas dan baik di KPU yang mampu menahan diri dari godaan suap dan perilaku jual-beli suara yang sangat rawan bisa terjadi pada jajaran anggota KPU di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan setelah penangkapan Wahyu Setiawan, KPU harus berupaya memperbaiki citra dan kinerja. Jajaran elite atau petinggi KPU harus segera kembali memulihkan kepercayaan publik.

"Apalagi upaya pemulihan kepercayaan publik yang sudah terluka ini bukan perkara yang sepele. Jangan coba-coba masuk ke pusaran korupsi atau jual-beli suara," kata Pangi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan akan mengingatkan jajarannya di tingkat daerah, provinsi dan kota/kabupaten, untuk tetap menjaga integritas. Terutama, di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 di 270 daerah.

"Ini peringatan bagi siapa pun agar lebih mawas diri, hati-hati, lebih jaga integritasnya. Jadi ini mengingatkan kepada yang lain juga. Nanti KPU RI kirim edaran mengingatkan menjalankan pemilihan kepala daerah dengan penuh integritas," kata Arief.

Arief akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan anggota KPU dalam menjaga integritas. Sehingga tidak ada lagi yang terlibat dalam kasus rasuah.

Dia mengakui tidak mudah mengembalikan kepercayaan publik kepada KPU setelah kasus yang menjerat Wahyu.

"Tentu KPU enggak bisa memastikan (kepercayaan publik), karena itu terserah kepada publik. Tapi saya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa sampai saat ini kerja-kerja KPU dilakukan dengan mengikuti ketentuan undang-undang," tegas Arief.

‘Cuci’ di Pilkada

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pilkada 2020 bisa menjadi momentum bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah Wahyu Setiawan kena OTT KPK. KPU dinilai harus meningkatkan integritas dalam kinerjanya saat pilkada.

"Saya berpandangan justru Pilkada 2020 adalah momentum yang bisa dimanfaatkan KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik. Justru KPU dibantu dengan agenda pilkada sebagai akselerator mengembalikan kepercayaan publik dengan lebih cepat," ujar Direktur Perludem, Titi Anggraini.

Titi menyebut indikator kinerja KPU akan naik apabila berhasil melaksanakan Pilkada 2020 dengan baik. Dia juga mengingatkan jajaran KPU harus menjaga integritas.

"Karena indikator kinerjanya lebih terukur kalau Pilkada bisa diselenggarakan dengan profesional, dengan baik. KPU bisa menjaga integritas jajarannya. Kan ini menjadi pemicu publik bahwa, 'oh KPU serius untuk bersih-bersih di internalnya untuk menjaga profesionalitas jajarannya'," tutur Titi.

Dia juga mengingatkan KPU harus menyiapkan sistem yang lebih baik untuk mencegah masalah terjadi. Menurutnya, KPU bisa melibatkan KPK hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk membangun sistem pencegahan korupsi di kalangan internal.

"Tetapi kan tidak cukup hanya niat baik, KPU harus menyiapkan sistem, apalagi rentang kendalinya sangat jauh, ada 270 daerah. Keterlibatan pihak lain, KPU membuka diri misalnya melibatkan KPK, membangun sistem pencegahan, organisasi antikorupsi. Bahkan, kalau perlu, dengan PPATK, Ombudsman untuk pelayanan publik yang optimal," jelas Titi.

"Itu yang perlu dilakukan, jadi ada diagnosa atau audit atas sistem yang ada di KPU saat ini, lalu diagnosa dan audit itu melahirkan rancang bangun sistem yang lebih baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan di internal KPU," imbuh Titi.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Harun Masiku, sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP, serta Saeful sebagai swasta. Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Harun dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu Setiawan diduga menerima duit Rp600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR PAW. Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola Agustiani Tio Fridelina. (det/kum/pol/med/bls)

Prediksi Masalah Lain

TAK hanya persoalan integritas dan kredibilitas para penyelenggara Pemilu saja yang jadi sorotan, terutama pasca kasus suap Wahyu Setiawan. Jauh sebelum itu, sederet masalah lain sudah lebih dulu diprediksi akan terjadi dalam perhelatan Pilkada 2020 mendatang.

Perludem melihat masalah yang akan dihadapi tak akan jauh berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Misalnya saja salah satu persoalan yang paling nyata adalah masalah anggaran penyelenggaraan.

“Anggaran penyelenggaraan Pilkada selama ini kan diambil dari APBD. Berdasarkan pengalaman, realisasi anggaran dari APBD bisa terlambat atau bahkan kurang pendanaannya,” kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil pada kesempatan yang sama.

Tak hanya itu saja, Fadli melihat persoalan lain yang mungkin masih akan muncul adalah perihal perekaman identitas. Di satu sisi, pemilih diwajibkan memiliki KTP elektronik (e-KTP). Namun, hingga saat ini perekaman e-KTP belum juga mencapai angka 100 persen.

Selain itu, masalah lain yang perlu dilihat adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang boleh tidaknya mantan narapidana kasus korupsi dan mantan pengguna narkoba untuk maju sebagai calon kepala daerah. Fadli mengatakan bahwa hal itu perlu diperjelas dalam peraturan KPU.

“Putusan MK itu harus didetailkan dalam PKPU. Putusan MK itu harus dipahami secara sama oleh semua partai politik dan calon kepala daerah, terutama menyangkut kapan perhitungan waktu mantan napi korupsi bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Hal ini bertujuan memberikan batasan yang jelas dan kepastian hukum terhadap teknis pencalonan kepala daerah. Penyelenggara Pemilu, terutama KPU dan Bawaslu mesti segera menuntaskan seluruh regulasi penyelenggaraan Pilkada. Hal ini bertujuan agar penyelenggara Pemilu di daerah bisa tersosialisasi dengan baik terkait dengan regulasi tersebut.

Tak hanya itu saja, Perludem menilai tantangan untuk menjaga integritas penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat paling bawah adalah tantangan yang tidak mudah, apalagi di tengah kemungkinan munculnya pragmatisme masyarakat pada kelembagaan KPU akibat efek domino kasus OTT KPK terhadap Wahyu.

Apalagi kepercayaan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada juga akan sangat tergantung kepada integritas penyelenggara Pemilu. Dilema ini harus dijawab KPU dengan strategi kelembagaan yang efektif dan holistik.

Pilkada 2020 juga diprediksi masih akan dibayangi isu mahar politik dan praktik politik uang atau jual beli suara sebagai jalan pintas untuk menang. Sehingga, Perludem menekankan pentingnya menegakkan aturan soal transparansi dana kampanye.

Dalam pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2019 lalu misalnya, tidak ada sanksi tegas atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas dana kampanye yang dilaporkan.

Masalah lainnya adalah soal potensi meningkatnya kehadiran calon tunggal yang terjadi secara tidak alamiah. Ada juga kemungkinan penggunaan hegemoni politik identitas dan politisasi SARA untuk kepentingan daya saing dalam berkompetisi terutama di daerah-daerah yang keragamannya terpolarisasi adalah sederet persoalan yang harus diantisipasi dengan segera.

Pilkada 2020 merupakan pilkada transisi gelombang terakhir sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional. Perludem melihat situasi ini justru sangat tidak ideal. Hal itu lantaran penyelenggaraan Pilkada serentak nasional diagendakan pada November 2024, di mana pada tahun yang sama juga akan digelar Pemilu nasional (Pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dari situasi itu, Perludem berharap jadwal pilkada bisa ditata ulang. Apalagi kalau dilihat kembali, daerah yang menggelar Pilkada pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu, masa jabatan kepala daerahnya akan habis di tahun 2022 dan tahun 2023. Misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Aceh pada 2022, serta Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua pada 2023.

“Bisa dibayangkan, berapa banyak nanti daerah yang tidak memiliki pemimpin definitif dalam waktu yang cukup panjang,” katanya.

Maka dari itu, sebelum berbicara tantangan Pilkada 2020, mestinya di tahun 2022 dan tahun 2023 tetap dilaksanakan pilkada. Namun dengan catatan, masa jabatannya mesti disesuaikan, di mana nanti pilkada serentak nasional akan dilaksanakan pada tahun 2026. (asm/bls)