Senin, 17 Februari 2020


Blak-blakan Wahyu Setiawan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 8238
Blak-blakan Wahyu Setiawan

JAKARTA, SP – Perkataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ‘siap, mainkan!’, jadi bahan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kalimat itu dianggap sebagai kode kasus dugaan suap yang menyeret dirinya dan Politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Wahyu mengakui, kala itu dirinya mengirim pesan berbunyi demikian ke mantan anggota Bawaslu Agustiani, Tio Fridellina. Namun, Wahyu membantah bahwa kalimat tersebut bermakna dirinya menyanggupi permintaan untuk mengusahakan Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR 2019-2024 melalui proses pergantian antarwaktu (PAW).

"Saya menggunakan istilah (siap, mainkan!), tetapi perlu diketahui hampir selalui yang berkomunikasi dengan saya, saya sampaikan siap. Mungkin itu disalahkan tapi saya tidak bermaksud," kata Wahyu saat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

"Saya menyadari bahwa kalimat itu bisa ditafriskan lain," kata dia. 

Wahyu mengatakan, kalimat ‘siap, mainkan!’ itu dikirim ke Agustiani Tio Fridellina setelah dia mendapat kabar bahwa surat permohonan PAW dari PDI-P sudah dikirim ke KPU. Saat itu, Wahyu mengaku tak berada di Kantor KPU. Maksud hati, dia ingin meneruskan surat tersebut ke pimpinan KPU. Oleh karenanya, kepada Agustiani, dia menyanggupi untuk meneruskan surat tersebut dengan mengatakan ‘siap, mainkan!’.

"Maksud saya surat yang dikirim ke KPU kemudian ditindaklanjuti. Pada waktu itu saya tidak ada di kantor, saya menghubungi staf saya," ujar Wahyu.

“Saya mengabari ada surat dari PDI-P tolong diterima. Setelah diterima apakah surat ini diteruskan kepada pimpinan ya karena itu surat resmi. Jadi sampai peristiwa itu, saya hanya terima di WhatsApp, tetapi secara fisik saya tidak pernah memegang," ucap dia.

Namun demikian, Wahyu mengaku akan bertanggung jawab terhadap kalimat yang telah disampaikan.

Wahyu Setiawan pun sedikit buka-bukaan mengenai dugaan suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP. Komisioner KPU itu mengaku dalam posisi yang sulit.

"Saya tidak terlibat tetapi saya khawatir pernyataan-pernyataan saya mempengaruhi proses," ucap Wahyu.

Wahyu lantas menceritakan soal proses awal saat PDIP mengajukan nama Harun Masiku sebagai PAW dari Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Dalam prosesnya, KPU menolak nama Harun lantaran ada nama Riezky Aprilia yang mendapatkan suara terbanyak di bawah Nazaruddin.

"Kami dalam posisi melayani peserta Pemilu dalam hal ini para parpol yang akan melakukan... sepanjang prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasti dilaksanakan," ucap Wahyu.

Wahyu mengaku memang sudah berkomitmen dengan KPK untuk tidak terlalu terbuka dalam sidang ini. Sebab, apa yang disampaikannya bisa berpengaruh pada proses hukum.

"Saya juga sudah berkomitmen jadi KPK memilah-milah tidak semua saya sampaikan di sini. Jadi mohon maaf tidak bermaksud tidak terbuka tetapi jelas terkait dengan dugaan ketidakprofesionalan tentu saya menyerahkan kepada majelis hakim," kata Wahyu.

"Memang saya dalam berkomunikasi terkadang menjadi salah tafsir. Sebagai contoh, pada saat Ibu Tio utusan PDI Perjuangan yang memberi informasi kepada saya bahwa PDI Perjuangan akan bersurat kepada KPU, saya menjawab 'siap mainkan',” katanya.

"Sekali lagi saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya, baik kepada media massa, kepada masyarakat, maupun kepada penyelenggara Pemilu itu yang terjadi sebenarnya. Saya dalam posisi yang sulit karena orang-orang ada Mbak Tio, Mas Saeful, Mas Doni. Itu kawan baik saya. Saya sudah menjelaskan dan saya tidak pernah aktif di organisasi itu," imbuhnya.

Sampai suatu ketika Wahyu diajak 'Ibu Tio' bertemu di ruangan Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy'ari. Pandangan Wahyu dan Hasyim serupa bahwa urusan PAW ini adalah keputusan kelembagaan yaitu KPU.

"Di situ pandangan Mas Hasyim sama dengan saya karena itu pandangan KPU, bahwa silakan PAW tapi sesuai prosedur, maka itulah yang mulia," kata Wahyu.

"Kenapa saya sampaikan ini masalah pribadi saya karena dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan lembaga itu tidak bisa. Insyaallah saya jadi anggota KPU saya paham aturan yang harus dijalankan tapi memang dalam berkomunikasi mungkin karena saya anggap Ibu Tio itu senior saya yang sangat saya hormati. Jadi saya bilang sulit situasinya" imbuhnya.

Tio yang dimaksud Wahyu diduga adalah Agustiani Tio Fridelina yang oleh KPK disebut sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu yang berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu. Sedangkan nama Saeful hanya disebut sebagai swasta oleh KPK.

PDIP menepis pernyataan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang mengatakan Agustiani Tio Fridelina atau Bu Tio adalah utusan mereka.

"Iya (PDIP membantah pernyataan Wahyu). Kan boleh saja orang sekarang-sekarang kan... nanti ditelusuri, baru PDIP sebagai institusi atau orang per orang kan, kan begitu maksudnya. Atau supaya jangan... karena kalau PDIP sebagai institusi saya pastikan itu harus lewat rapat pleno dan saya pasti hadir juga kan," kata Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.

Komarudin menegaskan tindakan Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu bukanlah kebijakan organisasi. Dia menuturkan PDIP mendukung KPK dalam menangani kasus dugaan suap tersebut.

"Nah bagian ini (suap-menyuap), sekali lagi saya tegaskan, ini bukanlah kebijakan partai. Oleh karena itu, kami mendukung penuh KPK, 200 persen kita beri dukungan KPK untuk membongkar mafia-mafia jual-beli kursi itu. Karena itu tindakan orang per orang. Bukan tindakan organisasi seperti itu," ucap Komarudin.

PDIP pun membentuk tim hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wahyu Setiawan dan politisi PDIP Harun Masiku. Pembentukan tim hukum tersebut diumumkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly.

"DPP memutuskan membentuk tim hukum," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Setelah Hasto, giliran Yasonna yang bicara. Menteri Hukum dan HAM ini menyinggung pemberitaan terkait kasus dugaan suap yang mengarah 'ke mana-mana' tanpa didukung data.

"Pemberitaan semakin mengarah ke mana-mana tanpa di dukung data dan benar, DPP partai menugaskan bagian fraksi kami menunjuk beberapa lawyer," ucap Yasonna.

Dia kemudian mengumumkan nama-nama tim hukum PDIP. Tim tersebut terdiri dari beberapa pengacara mulai dari I Wayan Sudirta, Yanuar Prawira Wasesa, Teguh Samudera, Nurul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombi, Heri Perdana, Benny Hutabarat, Kores Tambunan, Johannes L Tobing serta Roy Jansen Siagian.

"Nanti Pak Maqdir (Maqdir Ismail) akan membantu tim kita," ucapnya.

Pernyataan DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan mengakui sempat bertemu dengan pihak-pihak yang akan menyuapnya. Namun, Wahyu mengaku sulit menolak ajakan itu karena alasan pertemanan.

"Kami sempat tanyakan, kenapa tidak berusaha mencegah pertemuan di luar kantor, beliau dalam posisi sulit, karena alasan pertemanan. Tentu bagian itu kami nilai dalam perspektif kode etik," kata pelaksana tugas Ketua DKPP, Muhammad.

Muhammad mengatakan DKPP mencecar Wahyu terkait pertemuan dengan orang-orang tersebut. Menurut dia, pertemuan itu rawan konflik kepentingan. "Majelis mendalami dan menanyakan kenapa Anda tidak berusaha menolak pertemuan yang bisa membuat konflik kepentingan itu," katanya.

Menurut dia, aturan di DKPP menyatakan anggota KPU dilarang bertemu dengan pihak yang rawan konflik kepentingan di luar kantor. "Setiap penyelenggara Pemilu itu harus mampu menjaga potensi konflik kepentingan," kata dia.

Muhammad berkata setelah sidang ini DKPP akan melakukan rapat pleno untuk menentukan status Wahyu sebagai komisioner KPU. Hasil rapat ditargetkan dapat dipublikasikan hari ini.

Jadi Buron

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memproses surat untuk memasukkan caleg PDIP Harun Masiku ke dalam Daftar Pencarian Orang alias buron. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya tengah membuat surat tersebut yang akan dikirimkan ke polri.

"Mudah-mudahan suratnya bisa dikirim hari ini ke polri," katanya.

Nawawi mengatakan Deputi Penindakan KPK sedang membuat surat permintaan bantuan polri untuk status DPO. Meski demikian, dia yakin kepolisian akan memberikan perhatian dalam kasus ini mengingat ada nota kesepahaman dengan KPK.

KPK menetapkan Harun bersama pihak swasta, Saefulah sebagai tersangka pemberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan bekas Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Dia diduga memberikan Rp 900 juta untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu.

KPK menangkap Wahyu, Agustiani dan Saeful dalam rangkaian OTT yang dilakukan 8 Januari 2020. Akan tetapi, Harun kabur dalam operasi ini. Keberadaan Harun memiliki dua versi berbeda. Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan bahwa Harun masih berada di luar negeri sejak 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan.

Akan tetapi, KPK mengidentifikasi bahwa Harun masih berada di Indonesia pada hari OTT. Tim penyidik KPK bahkan sempat membuntuti Harun saat menuju ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. (ant/det/cnn/tem/bls)

Buru Masiku

KEPOLISIAN mengklaim telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pengejaran terhadap tersangka kasus suap Harun Masiku.

"Sudah dikomunikasikan. Polri back up penuh kasus tersebut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, (15/1).

Harun Masiku yang merupakan caleg PDIP hingga kini masih menjadi target pencarian KPK. Dia adalah tersangka penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Harun gagal ditangkap oleh KPK pada operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Menurut Argo, selain dengan KPK, polisi akan berkoordinasi dengan Interpol untuk mengeluarkan red notice. Argo menyebut pihaknya memastikan akan melakukan pemenuhan syarat dikeluarkannya red notice terhadap politikus PDIP itu.

Kendati demikian, Argo tidak dapat memastikan apakah benar Harun Masiku berada di Singapura. "Nanti ada beberapa aturan membuat red notice. Penyidik yang akan memastikan," ujarnya.

Berdasarkan informasi terakhir dari Imigrasi, Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari lalu atau dua hari sebelum OTT KPK dilakukan. Pada 13 Januari lalu, Imigrasi telah menerima surat permintaan pencekalan dari KPK atas nama Harun Masiku. Namun sampai kemarin, belum tercatat Harun telah kembali ke Indonesia. (cnn/bls)