Senin, 17 Februari 2020


Lasarus Siap Turun Tangan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1250
Lasarus Siap Turun Tangan

JAKARTA, SP - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar), Lasarus, mengatakan pemekaran Kapuas Raya bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalbar. Apalagi saat ini moratorium pemekaran masih berlaku di Indonesia.

“Sejauh ini masih moratorium, tergantung bagaimana kuatnya kita mendesak Pemerintah Pusat. Kami di DPR sana tinggal menunggu saja, asal buka kerannya kita langsung gerak,” kata Laraus di Jakarta, kemarin.

Politikus PDIP ini menjelaskan, permasalahan pemekaran sebelumnya ada di kesepakatan daerah, bukan pada kebijakan pemerintah pusat.

“Kita punya pengalaman pemerintah daerahnya tidak aware dengan pemekaran, ini harus dijawab dengan gubernur sekarang, bahwa sekarang kita perlu pemekaran, tidak sama dengan yang dulu,” terangnya.

Namun melihat upaya yang dilakukan Gubernur Kalbar, Sutarmidji kini, Lasarus menilai, lebih baik. Semua memang harus lewat peran pemerintah daerah yang proaktif.

Apalagi Sutarmidji bersedia menyiapkan anggaran pembuatan gedung perkantoran dan dana operasional provinsi baru. “Saya lihat upaya beliau sudah lumayan,” ungkapnya.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota negara baru, menurut Lasarus, memang lebih baik jika Kapuas Raya mekar duluan.

“Kalau bicara lebih baik, tentu lebih baik, tapi ini (pemekaran) kebijakan Presiden dan pemekaran itu kan kepentingan daerah. Kalau bicara lebih baik ya tentu lebih baik tanpa harus melihat ada ibu kota baru atau tidak, kita lebih cepat mekar lebih baik,” jelasnya.

Sedang urusan infrastruktur pendukung, seperti menjadikan Pelabuhan Kijing, Mempawah jadi pusat ekspor-impor di Kalimantan, semua perlu studi mendalam. Terutama kebutuhan akan jalur kereta api. Pasalnya, ada banyak pelabuhan besar di Indonesia, namun tidak memiliki angkutan kereta.

“Kita harus studi dulu, banyak pelabuhan besar di daerah lain tapi mereka juga tidak punya kereta api, jadi harus lihat penting atau tidak. Tapi kalau memang lebih baik ada kereta api ya lebih baik kita bikin. Keperluannya untuk apa dulu, pergerakan orang atau komoditas, jadi tetap harus ada studi,” tutupnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kalbar, Cornelis yang juga mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode mengatakan, saat ini pemerintah pusat memang belum membuka moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), oleh karena itu mengenai pemekaran masih kendala pada tingkat tersebut.

Namun Pemerintah Provinsi sekiranya mampu mengambil momentum adanya wacana Presiden dan Mendagri yang mewacanakan adanya pemekaran provinsi baru di Papua.

"Pemerintah dalam rangka pemekaran ini belum mempunyai peraturan pemerintahnya. Tetapi presiden dan Mendagri sudah buka wacana untuk Pemekaran. Maka kita di Kalbar jangan sampai ketinggalan," jelas dia.

Cornelis mendorong semua pihak di Kalbar untuk sama-sama mendesak pemerintah pusat merealisasikan pemekaran wilayah maupun daerah. Apalagi, kata Cornelis pemekaran di Kalbar sudah masuk ada grand desain semenjak dirinya masih menjabat sebagi Gubernur.

Menurut Cornelis agar pemekaran Kapuas Raya terealisasi segera, maka harus ada desakan dari tingkat bawah, dimana hal tersebut sebagai bentuk keseriusan untuk ditunjukan kepada pemerintah pusat.

"Saya sudah buat grand desain untuk tahun 2024. Panitia kita yang dibawah ini aktiflah, jangan sudah sekali, langsung tidak ada, lalu diam-diam dan menyalahkan gubernur. Ini kewenangan pemerintah pusat, maka kita harus rajin. Kita lihat orang Papua, Maluku, Sulewesi ngotot mereka minta pemekaran," kata Cornelis.

Cornelis berpendapat bahwa Kapuas Raya sudah layak dimekarkan, termasuk beberapa kabupaten di Kalbar. Karena ada beberapa kabupaten di luar Kalbar yang penduduknya hanya 500 ribu namun bisa menjadi kabupaten.

Pada tahun 2014 sewaktu Cornelis masih menjadi Gubernur Kalbar, pernah membahas Grand desain bersama Presiden SBY. Dimana dalam grand desain tersebut Kapuas Raya termasuk di dalam wilayah yang akan dimekarkan di Kalbar. 

Begitu juga DOB tingkat kabupaten, dimana Kalbar waktu itu mengusulkan Sekayam Raya, Badau, Tayan, Sambas Pesisir, dan Ketapang untuk menjadi kabupaten baru.

"Kalau lima yang itu mekar, maka yang menjadi kabupaten itu tiga. Orang saja wilayah besar, penduduknya kecil, bisa. Pemekaran ini Supaya kita dapat dana yang lebih besar," ungkapnya. 

"Lalu kabupaten/kota ini bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kalau Gubernur tidak langsung, kalau bupati/walikota langsung, gubernur itu lebih pada control," kata dia.

Jadi Penyangga

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengharapkan, proses pemekaran Kalbar bisa segera rampung sebelum ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. 

Kalimantan Barat sendiri rencananya akan dimekarkan, dan Provinsi Kapuas Raya direncanakan menjadi provinsi baru. Beberapa wilayah tingkat III pun juga direncanakan pemekaran, namun pemekaran provinsi dinilai menjadi urgensi. 

Menurut Sutarmidji, wilayah paling barat Pulau Kalimantan ini harus dimekarkan lebih dulu, sehingga bisa menjadi daerah penyangga calon ibu kota negara. 

"Harusnya (pemekaran Kalbar dulu baru pemindahan ibu kota), apalagi (ibu kota) berada di wilayah kalimantan, jangan sampai ibu kota di Kalimantan tapi (penduduk) di Kalbar miskin-miskin," ungkap Sutarmidji. 

Ibu kota negara yang baru menurutnya tentu tidak harus berdekatan dengan aktivitas industri. Kawasan industri bisa dikembangkan di Balikpapan atau Provinsi Kalbar. Dengan demikian, kegiatan ekspor, khususnya yang melalui jalur laut bisa melalui pelabuhan Internasional Tanjungpura (Kijing) di Kalbar. 

"Itu justru lebih dekat kemana-mana, lebih praktis dan ekonomis," katanya. 

Melihat Kalbar sebagai wilayah provinsi terluas nomor empat se-Indonesia, maka pemekaran menjadi solusi yang konkret. Termasuk juga Kalteng perlu untuk dimekarkan. 

"Nah Kalbar insyallah lebih siap (untuk dimekarkan), kami tahun ini sudah mulai membangun infrastruktur pemerintahan, kantor gubernur persiapan, kantor DPRD kami lakukan," terangnya. 

Sebelumnya, Sutarmidji mengatakan untuk syarat dan persiapan untuk pemekara  Provinsi Kapuas Raya semua sudah terpenuhi. Termasuk kesedian Kalbar menanggung anggaran pada saat provinsi Kapuas Raya menjadi provinsi persiapan. 

"Konsep Kapuas Raya sudah, persiapan sudah, pembiayaan siap. Semua sudah siap. Bahkan dengan Ketua DPRD dan Bupati yang baru sudah ada semua lengkap dan sudah disampaikan kepada semua," jelasnya.

Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya komitmen dengan mendukung adanya DOB di Kalbar. Sebagai Gubernur dirinya siap memfasilitasi apa saja kebutuhan untuk merealisasikan hal tersebut.

"Kalau saya sebagai gubernur sangat-sangat mendukung pemekaran Kapuas Raya, apapun yang perlu disiapkan kita siapkan. Kalau misalnya kita bisa nambah lima sampai 10 kabupaten sangat layak nanti dimekarkan kembali, jadilah kalbar ini tiga provinsi," katanya.

Midji menjelaskan bahwa Kalbar ini kalau dari sisi UU 23 tentang Pemerintahan Daerah, Kalbar yang paling layak dimekarkan. Karena disitu menyebutkan pemekaran itu prioritas utama adalah daerah perbatasan, dibandingkan papua. 

Perbatasan Papua sendiri hanya 777 km, sedangkan Kalbar 972 km. Artinya jauh panjang perbatasan Kalbar dari pada papua. Itu harusnya menjadi pemikiran pemerintah. 

Kemudian dari sisi luas, Papua memang luas, kabupaten banyak tapi penduduknya lebih sedikit dari Kalbar yaitu tiga jutaan, sedangkan Kalbar 5,6 jta. 

"Kalbar luas ke 4, saya berharap masa pemerintahan saya terwujud untuk Kapuas Raya. Kita sudah sampaikan kepada semua pemberi pertimbangan pemekaran Kapuas raya. Kita bekerja dengan mekanisme yang ada, nanti saya akan berikan data semua kepada pak Cornelis sebagai anggota komisi dua, kebetulan beliau juga dibanggar," jelasnya.

"Saya yakin koordinasi dengan beliau akan nyaman, kita beda partai politik, beda pemahaman tentang sesuatu ,tapi kita semua sama ketika berbicara pembangunan Kalbar," tutupnya. 

Beri Dukungan

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Syarif Muhammad Amin berharap rekannya sesama anggota dewan mendukung keinginan Gubernur Kalbar terkait dengan pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

"NasDem sebagai partai pengusung punya kewajiban untuk mewujudkan Provinsi Kapuas Raya," kata Syarif Muhammad Amin.

Syarif memandang perlu terbentuknya Provinsi Kapuas Raya, apalagi Kalbar luas wilayahnya lebih besar daripada Pulau Jawa.

Dengan luasnya wilayah ini, menurut  dia, perlu penyaluran dana pusat dalam membantu pembangunan.

"Bila Kalbar ini dapat dimekarkan menjadi dua provinsi, saya berharap dapat lebih menyejahterakan, baik provinsi yang lama maupun provinisi yang baru," katanya.

Selain itu, Syarif juga sangat mendukung program Gubernur Kalbar untuk membangun dan mewujudkan desa mandiri. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa pembangunan itu dimulai dari desa baru ke kota.

Ia menegaskan bahwa Partai Nasdem tetap akan komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Sebagai partai yang mendapat delapan kursi di DPRD Provinsi Kalbar, NasDem akan terus berjuang memajukan pembangunan masyarakat provinsi ini. (min/ant/iat)