Rabu, 20 November 2019


Satukan Parpol, Tugas Berat Tim Kampanye Jokowi di Kalbar

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 529
Satukan Parpol, Tugas Berat Tim Kampanye Jokowi di Kalbar

Laporan jurnalis Suara Pemred, Shella Angellia Rimang

Pontianak, SP – Pengamat politik FISIP Universitas Tanjung Pura, Ireng Maulana menilai, tidak mudah menyatukan kerja partai politik di daerah dalam pilpres 2019. Rivalitas politik selama pilkada bakal mempengaruhi keharmonisan kerja partai pendukung capres.

Menurut Ireng Maulana, tidak mudah untuk mengupas peta pemenangan kedua pasangan calon presiden, sementara waktu kampanye baru saja dimulai. Reaksi dukungan sebagai respons dari efektivitas kerja politik tim kampanye, belum banyak menunjukkan dampak.

Secara umum publik masih menunggu, dan belum menunjukkan signal arah dukungan yang kuat. Di Kalimantan Barat sendiri, baik pemilih, parpol dan pelaku politik arus utama masih kelelahan pasca pilkada serentak 2018.

Psikologi dan energi semua pihak yang berkepentingan dengan suksesi pemilihan bupati dan gubernur dan baru saja akan pulih dari keberpihakan, akan kembali berseberangan menghadapi pemilu 2019.

Selain hasil survei yang terpercaya, peta pemenangan kubu pilpres di Kalimantan Barat dapat dikupas melalui komposisi tim kampanye daerah. Sebagaimana publik ketahui, parpol di Kalimantan Barat perlu waktu untuk saling bekerja sama ulang pada pemenangan pilpres.

Misalkan PKS harus beradaptasi bersama PAN dan Gerindra yang sebelumnya bekerja sama  pada pilgub karena mengusung calon gubernur yang sama.

Barangkali proses adaptasi PKS akan cepat mengingat koalisi pilpres cukup ramping. Sehingga dapat dikatakan, konsolidasi PKS, PAN, dan Gerindra Kalimantan Barat akan berjalan lebih cepat. Kita ingat, beban psikologis antara ketiga partai ini tidak terlalu mendalam karena gesekan perbedaan pasangan pada pilgub dalam kategori ringan. Ketiganya akan lebih plong memulai kerja sama baru dalam pilpres untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berbeda dengan tim kampanye kubu calon presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin di Kalimanatan Barat. Hildi Hamid sebagai ketua tim pemenangan daerah akan lebih “berkeringat” untuk menggauli faksi parpol garis keras pendukung Sutarmidji (Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, PPP) dan faksi parpol garis keras pendukung Karolin (PDI-P, Demokrat, dan PKPI).

Semua parpol ini saling bergesekan tajam selama pemilihan gubernur Kalbar kemarin. Waktu itu, hampir tidak mungkin untuk mendamaikan api persaingan kedua belah kubu karena perangkap politik identitas.

Sekarang semua dari mereka yang pernah berseberangan begitu dasyat harus menurunkan tensi pasca politik menang-kalah di pilgub lalu. Konsolidasi mereka sangat penting. Karena tanpa keleluasaan bekerja sama akan menyebabkan parpol bekerja sendiri-sendiri tanpa mengikuti skenario pemenangan yang digariskan tim kampanye daerah. Tugas besar di depan adalah membuat akur para parpol ini. 

Sedangkan keterlibatan Gubernur Kalbar, Sutarmidji -terlepas boleh atau tidaknya mengarahkan calon pemilih- dalam proses pemilihan presiden, barangkali tidak akan memberikan efek besar bagi arah dukungan masyarakat kepada capres Joko Widodo. Sebab saat ini publik pemilih sudah sangat independen dalam menentukan pilihan.

Efek ikutan bahwa pemilih Sutarmidji akan memilih Joko Widodo bukan sesuatu yang mudah diwujudkan. Sutarmidji sendiri tetaplah seorang individu yang tidak mampu memenangkan diri sendiri di pilgub lalu.

Sedangkan kelompok di luar parpol yang ikut dalam kerja pemenangan Sutarmidji akan memiliki sikap politiknya sendiri untuk pilpres, dan mungkin saja berbeda pilihan dengan Sutarmidji. Pengaruh dukungan Sutarmidji kepada Joko Widodo barangkali tidak akan terlalu memberikan efek perubahan pada arus dukungan publik pemilih. Afiliasi politik masyarakat akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ketokohan. (*)