Rabu, 23 Oktober 2019


Teladan 74 Tahun Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI)

Editor:

Shella Rimang

    |     Pembaca: 91
Teladan 74 Tahun Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI)

Ilustrasi

Oleh: Rikaz Prabowo | Pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Kalimantan Barat

Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 oleh Sukarno, telah menjadi catatan sejarah besar nusantara. Ibarat suatu lonceng pertanda, seluruh pelosok negeri menyambut dengan pekikan merdeka.

Di antara golongan-golongan yang paling bersemangat dalam menyambut momen itu ialah para pemuda. Dengan semangat yang tinggi dan nasionalisme di sanubari, tidak ada yang dapat menghalangi tekad mereka untuk mempertahankan kemerdekaan.

Termasuk di Pontianak, pada 15 September 1945 berdiri organisasi Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI) yang diketuai oleh Muzani A.Rani, dibantu Jayadi Saman, Sekretaris Ya’ Umar Yasin, Ya’ Ahmad Dundik, Bendahara Abu Hurairah Fattah, dan puluhan pemuda republiken lainnya sebagai anggota.

Dalam dokumen Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950, disebutkan bahwa PPRI terbentuk dengan prinsip dasar menyongsong Republik Indonesia serta menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia. PPRI berjuang dengan cara-cara politis dan antikooperasi. 

Sebagai organisasi perjuangan yang baru berdiri, PPRI telah dihadapkan dengan ancaman masuknya kembali penjajah Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Oleh sebab itu PPRI mengeluarkan mosi kepada residen agar Karasidenan Kalimantan Barat segera bergabung dalam Republik Indonesia. Saat itu belum semua wilayah di Nusantara bersedia menyatakan bagian dari Republik Indonesia.

Pada 20 September 1945, PPRI menduduki kantor karasidenan Kalimantan Barat dan menyatakan bahwa daerah ini menjadi wilayah RI sementara rakyatnya hanya akan patuh pada pemerintah pusat di Jakarta.

Aksi pendudukan kantor itu dilaksanakan karena Residen Asjikin Noor yang diangkat Jepang dianggap tidak tegas dan sengaja mengulur-ngulur waktu dalam proses integrasi. Sehingga PPRI dalam aksi pendudukan itu juga menyatakan mengangkat Asjikin Noor sebagai Residen Republik Indonesia, tidak lagi berstatus Residen Pemerintahan Militer Jepang.

PPRI lewat seksi keamanannya juga berperan dalam meredakan kerusuhan di masa awal kemerdekaan antara pejuang republic dengan Penjaga Keamanan Oemoem (PKO) yang identik dengan organisasi keamanan Tionghoa. 

Kerusuhan yang menyebabkan pengungsian orang-orang Tionghoa itu mencapai kata sepakat pada 14 Oktober 1945 dan berdampak pada kembali kondusifnya kondisi keamanan kota. Pada 15 Oktober 1945, PPRI mengadakan rapat umum di Lapangan Kebon Sajoek dengan agenda utama upacara pengibaran bendera merah putih.

Upacara ini dicatat sebagai upacara pengibaran bendera merah putih pertama di Pontianak dengan dihadiri oleh ribuan rakyat dan elemen. Peristiwa ini dipicu oleh tantangan Letnan Kolonel Bless dari tentara sekutu yang meragukan rakyat Pontianak berada di belakang RI. Dalam upacara itu juga dinyatakan sebuah mosi bahwa rakyat Pontianak menyatakan setia di belakang Pemerintah RI.

Pada 22 Oktober 1945, Residen Asjikin Noor menyerahkan kursi residennya kepada pejabat NICA dr. Van Der Zwall tanpa sepengetahuan rakyat dan PPRI. Peristiwa ini sangat mengecewakan para kadernya yang telah ikut berjuang dalam usaha mengintegrasikan wilayah ini ke dalam RI. Akan tetapi PPRI tetap tidak mengendurkan aktivitasnya dan bersemangat tinggi dengan melancarkan kecaman dan agitasi.

Sadar organisasi ini akan menjadi penghalang, pada 26 Oktober 1945 aparat Belanda mulai melakukan penangkapan anggota dan pimpinan PPRI dengan tuduhan akan mengacaukan Pemerintahan NICA

Tokoh-tokohnya dijebloskan dalam penjara tanpa proses pengadilan. PPRI secara de facto telah bubar karena sebagian besar tokohnya ditangkap, sisanya melarikan diri keluar Pontianak atau bersembunyi menghindari penangkapan oleh aparat Belanda.

Meskipun usia PPRI hanya sekitar 40 hari namun sejarah mencatat, peran PPRI di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Barat cukup signifikan. Sebagai organisasi perjuangan pertama yang berdiri di Kalimantan Barat setelah proklamasi, PPRI berhasil mengintegrasikan wilayah ini ke dalam Republik Indonesia pada 20 September 1945.

PPRI ikut andil dalam penyebaran berita kemerdekaan di seluruh pelosok karasidenan dan menginspirasi pemuda-pemuda di luar Pontianak mendirikan organisasi serupa. Organisasi itu antara lain Barisan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) di Singkawang, Persatuan Bangsa Indonesia (PERBIS) di Sambas, dan Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) di Ngabang.

Kaderisasi PPRI terhadap anggotanya juga berhasil menciptakan pemuda prorepublik yang sangat militant hingga ikut bergerilya dalam menentang hadirnya kembali Belanda. Beberapa tokoh pemuda yang bergerilya itu antara lain Uray Bawadi, Mohammad Alianyang, dan Bardan Nadi. 

Dengan keberanian dan keluhuran para pemuda/pejuang di atas, hendaknya menjadi suri tauladan bagi pemuda di masa kini dalam mengisi kemerdekaan melalui hal-hal positif.