Berkas Kasus Penganiayaan Mahasiswi Kampus Widya Dharma Pontianak oleh Oknum PNS Masih 'Gantung' di Kejaksaan

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1120

Berkas Kasus Penganiayaan Mahasiswi Kampus Widya Dharma Pontianak  oleh Oknum PNS  Masih 'Gantung' di Kejaksaan
ILUSTRASI- (www.siaganews.co)
PONTIANAK, SP – Meski sudah dinyatakan  P21 oleh pihak kepolisian, kasus penganiayaan seorang Mahasiswi Widya Dharma, Veronica, oleh  RS, oknum PNS Pemkot Pontianak,  hingga kini belum ada kejelasan kapan kasus ini akan dimeja hijaukan.

“Saya diberi kuasa oleh korban, untuk mengawal kasus ini. Sudah saya tanyakan kepada kepolisian mengenai kelanjutan kasus klien kami. Dan mereka mengatakan kasus tersebut sudah P21 atau sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak.

Tiga Minggu yang lalu saya tanyakan kasus ini, dari kejaksaan pun belum ada memberikan kejelasan kapan sidangnya,” ucap Ketua Forum Relawan Kemanuasian Pontianak (FRKP), Stephanus Paiman OFM Cap, Jumat (12/2).

Menurutnya, Veronica hingga kini belum ada sama sekali dihubungi pihak kejaksaan, terkait perkembangan perkara dan jadwal persidangan. Untuk mengurus hal ini, tentu ia meminta kepada kuasa hukum korban, Andel, untuk mempertanyakan ini kepada Kasi Pidum Kejari Pontianak.
“Ini jelas harus dikawal, karena pelakunya adalah oknum PNS. Dimana dia seharusnya dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Bukan malah melakukan hal, layaknya seperti preman, menganiaya orang tidak bersalah, hingga korban luka dan menjadi trauma,” tukasnya.

Stephanus berharap, jangan sampai kasus ini ada yang berusaha untuk mengintervensi atau mencoba bermain. Jika itu terjadi, maka pihaknya memastikan dan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Karena keadilan harus ditegakkan.

Sementara itu, Kapolsek Pontianak Selatan, AKP, Kartyana membenarkan, bahwa kasus penganiayaan tersebut dilimpahkan ke Kejari Pontianak dan bahkan sudah tahap dua sejak Januari lalu. “Tapi terkait, kapan jadwal tersangka akan disidangkan, kami tidak tahu. Karena itu sudah menjadi kewenangan kejaksaan, untuk menentukan jadwal persidangannya,” terang Kartyana, Jumat (12/2). (jto/ind)