Langganan SP 2

Dinsosnaker Kota Pontianak Belum Miliki Aturan Masuknya TKA di era MEA

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 847

Dinsosnaker Kota Pontianak  Belum Miliki Aturan Masuknya TKA di era MEA
Tenaga Kerja Asing (antarafoto)
 PONTIANAK, SP - Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Pontianak, Affan mengatakan pihaknya belum mendapatkan petunjuk tertulis yang mengatur masuknya tenaga kerja asing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Kami belum menerima petunjuk secara tertulis, bahwa dengan MEA ini apakah pekerja asing bisa begitu saja masuk. Itu kita belum tahu. Tapi saya kira pasti ada, tidak mungkin orang sembarang masuk ke kita,” ujarnya belum lama ini.

 
Saat ini, di Pontianak, tercatat ada tujuh tenaga kerja asing dengan kelengkapan surat sesuai syarat. Artinya, mereka bekerja di Pontianak dilengkapi dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari perusahaannya. Sebagian besar tenaga kerja asing tersebut bekerja di sektor perkebunan. “Beberapa yang ada di kita itu bekerja di perkebunan sawit,” singkatnya.

Affan menambahkan, dengan dibukanya keran Masyarakat Ekonomi Asean, ada kemungkinan akan terjadi penambahan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Pontianak. Hanya saja pihaknya sampai saat ini belum menerima petunjuk tertulis, perihal tata cara pekerja asing masuk ke Indonesia.

Namun dijelaskannya, selama ini, para pekerja asing dapat masuk dan bekerja di perusahaan domisili Pontianak dengan menggunakan izin IMTA. Izin IMTA sendiri didapat dari Kementrian Tenaga Kerja, dengan izin menginap yang diurus di Kantor Imigrasi. Secara berkala, tenaga kerja asing yang bekerja di Pontianak, harus memperpanjang izin IMTA tersebut di Dinsosnaker Pontianak.
“Prosedur itu harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing. Izin IMTA itu berlaku lima tahun, cuma perpanjangannya berlaku di daerah. Tiap tahun diperpanjang. Pengurusan awalnya saja di pusat,” jelasnya. Izin IMTA tersebut juga memiliki banyak komponen yang harus dipenuhi, di antaranya jabatan di perusahaan.

Hal itu dikarenakan tidak semua posisi bisa ditempati oleh tenaga kerja asing. Ia pun mengatakan ada salah persepsi ketika beberapa waktu lalu, Indonesia sempat dihebohkan masuknya buruh-buruh asal Tiongkok.
 “Ada beberapa posisi tertentu yang boleh diisi tenaga kerja asing, lalu dalam rangka transfer ilmu, tiap tenaga kerja asing harus didampingi 10 tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, posisi yang mereka isi, adalah posisi yang tidak sembarangan, misalnya tenaga ahli,” paparnya.

 Pihak perusahaan pun tentu akan berpikir jika masih bisa dikerjakan pekerja lokal, kenapa harus mempekerjakan tenaga asing. Apalagi biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Perekrutan tenaga kerja asing lebih sering dilakukan dengan alasan keterampilan tenaga kerja lokal dinilai belum memenuhi kompetensi posisi di perusahaan.
“Para pekerja asing tersebut akan terus dipantau oleh Tim Pemantau Tenaga Kerja Asing dari keimigrasian yang bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk kita,” pungkasnya. (bls/ind)