JKPP Menduga Ada Skenario Besar Dibalik Perkara Hukum Tony Wong

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1322

JKPP Menduga Ada Skenario Besar Dibalik Perkara Hukum Tony Wong
Tony Wong (FOTO:ANTARA)
PONTIANAK, SP – Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) menduga ada skenario besar dibalik perkara hukum yang menjerat Tony Wong alias TW.
Kembalinya bos kayu Ketapang Tony Wong ke rumah tahanan, dinilai tidak wajar.

"Jelas ini ada skenario besar yang ditujukan kepada Pak Toni. Dari banyaknya perkara yang ada, saya melihat ada yang terbungkus skenario yang tujuannya adalah bagaimana menghabisi Toni Wong dari jalur hukum," kata Kepala Bidang Hukum JPKP, C Suhadi.

Indikasi adanya skenario dalam perkara Toni Wong , terlihat karena adanya kasasi dua kali. Pertama pada tahun 2004, Kejari Ketapang melakukan permohonan kasasi pada perkara 103/Pid.B/2004/PN. KTP yang ternyata diketahui tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung.

“Mendekamnya kembali Tony Wong ke dalam penjara, terindikasi ada yang mengatur dan memainkan skanario. Sehingga bagaimana Toni Wong 'dihabisi' lewat jalur hukum,” katanya.

Indikasi kedua, yakni pada 2012, setelah tujuh hari kebebasan Tony Wong dari Lapas Kelas II A Pontianak, Panitera Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan kasasi ulang. Kasasi atas perintah Kepala Pengadilan Negeri Ketapang pada 29 Juni 2012. "Kan ini aneh. Terjadi dua kali kasasi," katanya.

Puncaknya, kata Suhadi, pada Oktober 2015 lalu, Toni Wong kembali mendekam di penjara atas putusan Mahakamah Agung No. 1421.K/Pid.Sus/2012. “Hal itu terlalu dipaksakan. Ini dianggap Pak Tony sebagai putusan yang bermasalah. Putusan itu disinyalir tidak benar,“ ungkapnya.

Suhadi menilai ada kesalahan prosedur dalam penahanan yang dilakukan. Identitas yang tidak sesuai dengan identitas aslinya menurut Undang-undang batal demi hukum. 


"Kalau pun ada kesalahan dalam identitas, ya tidak bisa serta-merta direvisi atau diperbaiki. Mahkamah Agung tidak bisa melenggang seenaknya. Seharusnya putusan yang diberikan bersifat permanen dan mengikat. Bukan jika ada kesalahan terus langsung diperbaiki," jelasnya.

Suhadi menuding adanya indikasi mafia peradilan atas hal ini. Untuk itu pihaknya segera mungkin akan melapor ke Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Yudisial (KY), LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini akan kami laporkan, karena kami menduga ada mafia peradilan. Kenapa permohonan kasasi dilakukan dua kali tanpa disertai perintah dari MA, kemudian dikirim. Jelas ini ada keganjilan,” tukasnya.

Diketahui, pengusaha kayu asal Ketapang, Tony Wong sebelumnya kembali ditangkap jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, saat turun dari Pesawat Garuda di Bandara Supadio Pontianak, Kamis (22/10) lalu sekitar pukul 20.00.

“Penangkapan terhadap terpidana perkara illegal logging di Ketapang Tony Wong ini sudah ada putusannya. Sudah inkrah dari Mahkamah Agung (MA). Di mana Tony Wong dipidana penjara selama empat tahun,” kata Willy Ade Chaidir, Aspidum Kejati Kalbar, saat itu.

Penangkapan Tony Wong ini juga merupakan perintah langsung dari Wakajati, dalam rangka melakukan eksekusi putusan MA No 1421K/PID.SUS/2012.
Terkait terjadi kesalahan pada pemberkasan Tony Wong, Aspidum menuturkan, sudah diperbaiki. Makanya Kejati melakukan eksekusi.
Tony Wong sendiri mengaku keberatan. Dirinya mengaku akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. "Kita tetap akan melakukan perlawanan, dengan jalur hukum. Maka saya patuh terhadap hukum, tapi petugas juga hukum, karena ini melanggar Undang-undang," tegasnya. (yoo/ind)