BP3TKI Pontianak Pulangkan Sembilan TKI Bermasalah dari Malaysia

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 861

BP3TKI Pontianak Pulangkan Sembilan TKI Bermasalah dari Malaysia
Sembilan TKI bermasalah yang dipulangkan dari Sarawak, Malaysia melalui PPLB Entikong. (FOTO SUARA PEMRED/ YOLANDA)
 
PONTIANAK, SP - Tim Perlindungan BP3TKI Pontianak kembali memulangkan sembilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Sarawak, Malaysia melalui PPLB Entikong. Mereka dipulangkan setelah sempat melarikan diri karena harus bekerja selama 16 jam sehari.

Kepala BP3TKI Pontianak, Kombes Pol Aminudin mengatakan, sembilan TKI tersebut dipulangkan pada Senin (14/3) lalu lantaran dipaksa bekerja melebihi jam kerja resmi. Mereka yang dipulangkan merupakan TKI luar Kalbar, yakni lima orang dari Jawa Tengah, dua orang Nusa Tenggara Barat, satu orang Jawa Barat dan satu orang berasal dari Banten.

“Para TKI bekerja sebagai cleaning service dari rumah ke rumah, kantor ke kantor atau perusahaan yang ada di Kuching, Sarawak, Malaysia. Mereka bekerja rata-rata tiga hingga empat rumah dalam sehari dengan jam kerja selama empat jam untuk setiap rumah. Sehingga rata- rata mereka bekerja selama 16 jam sehari,” ungkap Aminudin, Rabu (16/3).


Pekerjaan tersebut lanjut dia digeluti selama beberapa bulan. Karena merasa tidak mampu menjalankan pekerjaan tersebut, para TKI melarikan diri guna mendapatkan bantuan perlindungan di KJRI Kuching.

Oleh pihak KJRI, para TKI tersebut kemudian diamankan di shelter. “Setelah kurang lebih dua bulan di shelter KJRI Kuching, difasilitiasi BP3TKI Pontianak akhirnya para TKI dipulangkan. Meraka diserahkan ke P4TKI Entikong kemudian dibawa menuju shelter BP3TKI Pontianak,” jelasnya.

Pihak BP3TKI Pontianak melakukan pendalaman terkait proses penempatan sembilan TKI bermasalah tersebut. Berdasarkan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) BNP2TKI, kesembilan TKI tersebut tidak terdata sebagai TKI yang berangkat sesuai prosedur.

Mereka ditempatkan dengan modus perekrutan dan melalui perseorangan. 
“Modus-modus penempatan TKI secara ilegal seperti ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi di Kalimantan Barat karena mudahnya akses masuk ke Malaysia,” ungkapnya.

Para TKI non prosedural ini juga tidak memiliki visa kerja atau Permit. Mereka masuk ke Malaysia hanya menggunakan paspor. “Jadi resiko bermasalah sangat mungkin menimpa para TKI Ilegal ini,” terangnya Sesuai Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, penempatan para TKI ini telah melanggar aturan tentang Penempatan dan Perlidungan TKI di luar negeri.

Jika pihaknya menemukan adanya oknum yang terlibat dalam pengiriman orang perseorangan di wilayah hukum Kalbar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Kalbar untuk mengusut tuntas kasus tersebut.      

“Mereka ditempatkan oleh orang perseorangan. Nah, orang perseorangan ini yang akan kita cari siapa-siapa yang terlibat didalamnya,” jelasnya.

Aminudin juga meminta masyarakat, khususnya bagi yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. “Supaya terhindar dari resiko bermasalah yang akan menimpa mereka karena berangkat dan bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan prosedur,” imbaunya. (yoo/ind)