Kadis PU dan Kepala SDN 34 Pontianak Disidang Tipiring

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1345

Kadis PU dan Kepala SDN 34 Pontianak Disidang Tipiring
Sejumlah petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, sedang memangkas pohon-pohon penghijauan yang sudah tua, di salah satu ruas jalan di Kota Pontianak, belum lama ini. SUARA PEMRED/YODI RISMANA
PONTIANAK, SP - Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak dan Kepala SDN 34 Pontianak, dikenakan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring),  lantaran telah memangkas pohon tanpa izin Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.

Penebangan pohon sebelumnya dilakukan di Jalan Abdurrahman Saleh (BLKI) Pontianak atas perintah Dinas PU dan di lingkungan SDN 34, Jalan Prof M Yamin Pontianak Kota.

“Apapun alasannya, siapapun menebang pohon tanpa izin kepala daerah akan ditindak sesuai sanksi yang berlaku, " ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dengan nada kesal, Kamis (7/4).

Lebih lanjut dia mengungkapkan  yang memberikan perintah atas pemangkasan tersebut merupakan dua pejabat eselon di lingkungan Pemkot Pontianak dengan tidak meminta izin pada kepala daerah.

"Penebangan harus izin kepala daerah dengan disertai surat resmi. Tidak bisa main tebang-tebang begitu saja. Kita menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Para pejabat tersebut tidak dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat umum lainnya," tegas Sutarmidji.

Bahkan tambahnya, pemangkasan pohon bukan merupakan tugas Dinas PU maupun pihak sekolah, namun pihak yang ingin melakukan pemangkasan harus berkoordinasi kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pontianak.

Selain DKP, pihak manapun tidak berhak memangkas atau menebang pohon yang ada di wilayahnya. “Kalau Dinas Kebersihan yang memangkas, memang sudah tugasnya sehingga saya tidak berhak menjatuhkan Tipiring. Tetapi selain Dinas Kebersihan, tidak berhak memangkas tanaman atau pohon, meskipun pohon itu ditanam oleh Dinas PU,” kata Sutarmidji.

Selain pada jajaran Pemkot Pontianak dia juga meminta pihak BUMN yakni PT PLN untuk berkoordinasi melalui DKP Kota Pontianak jika pohon mana yang dahannya sudah menyentuh kabel listrik dan ditakitkan membahayakan.

“Nanti DKP yang akan memangkasnya, bukan PLN. Jangan seperti yang dilakukan PLN di Taman Akcaya dengan main tebang saja pohon di sana. Kita menanam pohon itu belinya dari Gunung Salak,” kesalnya.

Kasatpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana membenarkan jika dua pejabat eselon di lingkungan Pemkot telah dikenakan sanksi Tipiring akibat menebang pohon tanpa izin wali kota.

“Kepala SDN 34 sudah menjalani sidang di pengadilan dengan sanksi Tipiring sebesar Rp 250 ribu. Sedangkan Kadis PU Kota Pontianak, akan menjalani sidang Tipiring di pengadilan pada hari Rabu (13/4) mendatang. Keduanya telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2004 pasal 14a,” jelas Syarifah.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004, pasal 14 a, berbunyi, setiap orang atau badan dilarang mencabut, memindahkan, membakar, menguasai atau menebang pohon pelindung, taman, penghijauan, termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di taman atau di fasilitas umum, baik yang ditanam pemerintah daerah maupun yang ditanam oleh masyarakat kecuali atas izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. (yoo/ind)