Polresta Pontianak Tetapkan Oknum Kepsek MAN, di Ngabang, Kabupaten Landak sebagai Tersangka Bocornya UN 2016

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1592

Polresta Pontianak Tetapkan Oknum Kepsek MAN, di Ngabang, Kabupaten Landak sebagai Tersangka Bocornya UN 2016
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat (tengah) didampingi Kasatreskrim serta jajarannya di Mapolresta, Jumat (8/4). FOTO SUARA PEMRED/ YOLANDA
PONTIANAK, SP – Oknum Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ngabang, Muhamad Sabirin, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus bocornya soal ujian nasional (UN) 2016.

Sabirin ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kepolisian serta berdasarkan keterangan dari saksi dan barang bukti yang ada.


Kepala Polresta Pontianak, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, dari hasil pengembangan terhadap tiga tersangka sebelumnya, yakni Saimin, Karang Yudi dan Febi, mereka mengakui bahwa kunci jawaban UN yang dijual berasal dari Sabirin.

 "Dari pengakuan tiga tersangka sebelumnya dan diperkuat dengan adanya bukti transfer bank uang sebesar Rp 10 juta yang ditujukan kepada Sabirin," kata Tubagus, Jumat (8/4).

 Dari pengakuan, kunci jawaban UN mereka beli dari Sabirin senilai Rp 25 juta. Pembayaran dilakukan dengan dua tahap. Pertama, Rp 15 juta saat mengambil kunci jawaban ke Kota Ngabang.

Kemudian sisanya Rp 10 juta, dibayar melalui transfer bank. Pengakuan tersebut diperkuat dengan adanya bukti berupa slip transfer uang Rp 10 juta ke rekening milik Sabirin.

 "Mereka membeli kunci jawaban tersebut dari SB seharga Rp 25 juta. Rp 15 juta cash. Rp 10 juta transfer. Ini yang menguatkan dugaan kita atas keterlibatan dia," kata Tubagus.

Selain itu, Sabirin yang merupakan kepala sekolah, juga menjabat sebagai ketua subrayon. Oleh karena itu, soal ujian nasional ataupun kunci jawaban UN disimpan di ruang kerjanya. "Kondisi itu tentu menguatkan dugaan kita atas keterlibatan dia. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh tim ahli yakni guru, jawaban UN yang dijual tersebut tingkat akurasinya mencapai 80 hingga 85 persen," kata Tubagus.

 Saat diperiksa, Sabirin membantah bahwa dia yang membocorkan kunci jawaban tersebut. Namun polisi tak perlu menunggu untuk menetapkannya sebagai tersangka. "Kami tidak perlu menunggu Sabirin mengaku untuk ditetapkan sebagai tersangka karena dengan bukti yang ada ditambah keterangan dari saksi, itu sudah cukup kuat," tegas Tubagus.

 Tubagus menegaskan, pihaknya terus melakukan pendalaman atas kasus ini, sebab tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di daerah lain selain Kota Pontianak. "Masih didalami beberapa nama. Namun kita tetap fokus untuk di wilayah hukum kita," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Unit Reskrim Polsek Pontianak Kota telah menangkap dua pelaku Saimin dan Karang Yudi saat tengah beraksi menjual kunci jawaban UN mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Geografi di SMKN 1, Jalan Danau Sentarum, Pontianak Kota, Senin (4/4).

Dari keterangan kedua tersangka, kunci jawaban yang diperjualbelikan didapat dari Kepala Sekolah MAN Ngabang. Kemudian kunci jawaban itu dijualnya pada tiga siswa SMA ternama di Pontianak. Kasus kemudian dilimpahkan ke Polresta Pontianak untuk proses selanjutnya.

Polresta Pontianak kemudian mengembangkan kasus ini dan akhirnya menangkap Febi yang menjadi saksi kunci dalam kasus jual beli kunci jawaban UN di kawasan Pontianak Kota, Kamis (7/4) dini hari.

Nama Sabirin sendiri memang sebelumnya telah disebut-sebut sebagai oknum dibalik kasus tindak pidana pencurian dokumen negara ini. Sabirin telah diperiksa pihak Polres Landak, Rabu (6/4) pukul 20.30 WIB hingga pukul 23.30 WIB dan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik di Polresta Pontianak.

Ditemui terpisah, Bupati Kabupaten Landak, Adrianus Asia Sidot mengungkapkan, dirinya baru mengetahui adanya kasus bocornya kunci jawaban UN melalui media sosial Facebook.
"Saya pun tahunya kasus bocor dan di jualnya kertas kunci jawaban UN itu dari Facebook. Bahwa ada oknum Kepsek menjual kunci jawaban UN," kata Adrianus, saat menghadiri pelantikan pengurus MADN periode 2015-2020 di Rumah Radakng, Pontianak, Kamis (7/4).

 
Dirinya masih menunggu laporan secara resmi dari Kadis Pendidikan Kabupaten Landak. "Karena memang biasanya yang menyimpan soal UN itu kan kepala sekolah. Jadi kalau guru yang membocorkan itu juga patut dipertanyakan keamanan dan sistem penyimpanan kunci jawaban dari pada soal UN tersebut," ujar Adrianus.

DPRD akan Evaluasi

Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Mujiono menyayangkan adanya pihak sekolah yang terlibat dalam jual beli kunci jawaban UN. "Ini luka bagi dunia pendidikan, disaat pemerintah pusat menetapkan bahwa UN bukan lagi patokan kelulusan, masih ada yang mencederai dengan berupaya membocorkan rahasia negara. Saya sangat prihatin," ujar Mujiono.

Terkait proses hukum, dia berharap dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. "Semoga menjadi hikmah bagi pelaku pendidikan dimanapun," katanya. Pihaknya akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk evaluasi terkait permasalahan ini. "Kita akan lihat kebocoran ini kenapa bisa terjadi? Apa karena tidak ada kesiapan dan sejenisnya," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPRD Kalbar yang membidangi pendidikan, Markus Amid. Dia menyayangkan atas ditetapkannya Sabirin sebagai tersangka pembocoran kunci jawaban UN. “Saya sangat menyayangkan pelakunya kepala sekolah,” uajrnya kepada Suara Pemred.

Kejadian ini, katanya, sama saja telah mencoreng dunia pendidikan terutama di Kabupaten Landak dan umumnya di Kalbar. “Jangan bangga kalau sekolah tingkat kelulusannya tinggi, tapi sesungguhnya itu dari hasil bocoran kunci jawaban,” ungkap anggoa dewan dari Fraksi Demokrat dapil Landak ini.

Amid mengimbau agar pejabat di dinas pendidikan setempat dan para pendidik, bisa mengedepankan kejujuran.

Pasalnya, akan sia-sia jika kelulusan siswa ternyata dari hasil mencontek kunci jawaban yang dibeli. “Harus mengedepankan kejujuran secara totalitas. Karena ini dampaknya untuk beberapa puluhan tahun ke depan bagi SDM (sumber daya manusia) kita,”terangnya.

Selain itu, ia meminta agar pihak penegak hukum dapat mengembangkan kasus lebih lanjut. Pasalnya, bisa jadi kasus ini tidak hanya berlaku pada oknum kepala MAN di Ngabang saja. “Mungkin di daerah lain terjadi hal serupa, karena baru terungkap sekarang,” katanya.

Seperti diketahui, distribusi soal UN ke sejumlah kabupaten dan kota di Kalbar berjalan lancar. Pendistribusian sudah dilakukan sejak 28 Maret 2016 lalu dengan lokasi tujuan Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi. Kemudian dilanjutkan 30 Maret 2016 dengan tujuan Kabupaten Mempawah, Sambas, Bengkayang, Landak dan Kota Singkawang.

 Sementara, Kabupaten Kubu Raya akan mulai disebar 1 April 2016. Kota Pontianak sendiri  menjadi yang terakhir, yakni tanggal 3 April 2016.
Ketua Panitia UN Kalbar tahun 2016, Syafrudin menjamin ketika pelaksanaan UN SMA serentak 4 April 2016, tidak akan ada masalah. Berdasarkan data per 27 Februari 2016, UN serentak ini akan diikuti 60.379 siswa, dengan 36.736 siswa SMA/MA, 16.372 siswa SMK dan 7.271 siswa Paket C. Apabila ada selisih, Syafrudin mengatakan jumlahnya hanya satu-dua orang. (yoo/umr/ind)