Pembangunan JPO di Ayani, Pontianak Mangkrak

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1785

Pembangunan JPO di Ayani, Pontianak Mangkrak
JPO ramai diperbincangkan masyarakat Jakarta pasca kasus pemerkosaan yang menimpa seorang karyawati di JPO depan ruko Pondok Indah, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (21/11) tahun lalu. (news.okezone.com)
PONTIANAK, SP – Pembangunan Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) di Jalan A Yani Pontianak, mangkrak karena terkendala masalah lahan. Padahal, pengerjaan proyek telah diresmikan dan tiang pertamanya telah dipancang.

“Untuk tiang Jembatan penyeberangan orang yang akan dibangun di depan A Yani Mega Mall Pontianak itu, sekarang kita masih bicarakan masalah pengunaan lahan ke pihak yang memiliki batas lahan. Terutama yang di seberang A Yani Mega Mall,” kata Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Jumat (13/5).

Rencananya, JPO itu akan dibangun di lahan antara Kantor Indosat dan tanah kosong di kirinya. Meski hampir setahun pembicaraan dilakukan, namun masih belum menemui titik terang.

Sementara untuk wilayah seberang di A Yani Mega Mall tak ada kendala.
“Ini kan untuk kepentingan mereka juga di sana, jika sejengkal pun tidak mau lahannya dipakai, ya sudah. Nanti jika dia mau bangun, garis sempadan sungai kita tetapkan 10 meter. Dia mau lahan dipakai atau tidak, terserah dia,” kesalnya.

Menurut Sutarmidji, jika pihak pemilik lahan kosong tersebut mengiyakan, pembangunan sudah bisa dikerjakan.

Namun demikian, ia mengaku masih punya cara lain. Jika tidak juga ditemui kata sepakat, JPO akan dibangun miring sedikit sebagai solusinya. Akan tetapi agaknya solusi itu merupakan pilihan terakhir.


Sebenarnya, tiang pembangunan bisa saja dibikin di pinggir bahu jalan. Hanya saja jika ke depan ada pelebaran Jalan A Yani, tentu jadi masalah kembali.

Ada alternatif lain yang disebut Sutarmidji, yakni jembatan dibangun meniru model halte Bus Way. “Dari mal lurus kita ambil lagi dari sisi belok ke kanan lagi,  kemudian dia langsung lurus ke Jalan Media. Ada seperti itu, jika itu tidak ada masalah,” tuturnya.

Tak hanya terkendala masalah lahan, masalah lain juga muncul, yakni adanya gardu listrik di wilayah itu. Uang yang tak sedikit harus dikeluarkan hanya untuk memindahkan gardu listrik tersebut. “Jangankan memindahkan gardu, pindahkan tiang listrik saja,  PLN tidak mampu. Ini jadi masalah kita juga harus mengeluarkan anggaran besar,” imbuhnya.

Untuk lebar jembatan itu sendiri, dikatakannya asalkan dua orang bisa saling lewat, itu sudah cukup. Anggarannya berasal dari pihak ketiga, tanpa pemerintah mengeluarkan dana sedikitpun. Sebagai gantinya pihak tersebut bebas memang iklan di badan jembatan.

Seperti diketahui, pihak swasta turut berpartisipasi dalam membangun tiga JPO di tiga titik Kota Pontianak. Yakni, dua titik di Jalan Ahmad Yani, depan A Yani Mega Mall, dan di depan Jalan Ahmad Marzuki-Jalan S Parman (Masjid Raya Mujahiddin).

Kemudian, satu titik lainnya di depan Bank Kalbar-Jalan Nusa Indah II. Gembar-gembor pembangunan JPO ini sebelumnya santer terdengar.

Bahkan Pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak, Hendra Bahtiar, pernah mengatakan, pemkot telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta guna membangun fasilitas JPO tersebut.

Lokasinya, di depan Mega Mall A Yani, dan satu lagi tidak jauh dari Masjid Raya Mujahidin.
"Kayaknya sudah mulai (bangun). Mungkin sekarang sudah bangun pondasi. Tapi, mereka (developer) bertahap membangunnya," ujar Hendra di Hotel Kapuas Dharma, usai menghadiri lokakarya Mengintegrasikan Parit dalam Perencanaan Kota, beberapa waktu lalu.

Hendra juga mengungkapkan, pembangunan dua fasilitas JPO yang merupakan investasi dari pihak swasta itu, dimungkinkan selesai pengerjaannya dalam waktu 12 bulan. "Dalam 12 bulan ke depan, mudah-mudahan sudah selesai," ucapnya.

Pemancangan tiang pertama pembangunan JPO ini sempat diresmikan oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji  di halaman A Yani Mega Mall, Minggu, 7 Juni 2015 silam.
Usai meresmikan pemancangan tiang pertama, Sutarmidji mengatakan, pembangunan JPO tersebut untuk melengkapi fasilitas infrastruktur dan memberikan keamanan serta kenyamanan kepada para pengguna lalu lintas terutama para pejalan kaki.

Kota Pontianak dikatakannya terus berbenah dengan menambah berbagai fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat. Pembangunannya murni dibangun oleh pihak swasta, yakni PD Makmur dengan kompensasi berupa pemasangan billboard atau reklame gratis di jembatan yang dibangun.
"Target pembangunannya empat hingga lima bulan ke depan ketiga titik tersebut sudah selesai dan bisa digunakan," ujarnya saat itu.

Sutarmidji menambahkan, untuk menentukan titik-titik lokasi pembangunan jembatan penyeberangan itu bukan kewenangan Pemerintah Kota Pontianak, melainkan Balai Besar Jalan di Balikpapan. "Izin pembangunan jalan maupun fasilitas apapun mulai dari Bandara Supadio hingga di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dikeluarkan oleh Balai Besar Jalan," katanya.

Namun demikian, untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetap dikeluarkan oleh Pemkot Pontianak. "Izinnya tidak gampang dan itu dua tahun baru turun. Titik-titiknya juga ditentukan oleh mereka, bukan pada kapasitas saya sebagai wali kota," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin mempertanyakan penundaan pembangunan fasilitas jembatan penyeberangan tersebut. Padahal, sudah ada pihak ketiga yang memenangkan tender proyek tersebut.

Pembangunan jembatan penyeberangan, lanjut Heri, saat ini sangat dibutuhkan. Mengingat adanya fasilitas umum dan pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, tentu masyarakat sangat membutuhkannya demi keselamatan.

Selain fasilitas trotoar, keberadaan jembatan penyeberangan orang sangatlah penting bagi publik, terutama masyarakat pejalan kaki. Apalagi, di Jalan Ahmad Yani berdiri sejumlah kantor pelayanan masyarakat dan pusat perbelanjaan.

Tentu hal ini menjadi alasan pentingnya pembangunan jembatan penyeberangan guna memenuhi hak pejalan kaki.
"Tikungan jalan di Jalan Ahmad Yani banyak yang ditutup. Kita harus mementingkan keselamatan masyarakat saat menyeberang, maka kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kepentingan masyarakat," tuturnya.

Heri menegaskan, DPRD akan menanyakan hal ini kepada pihak pemkot, lantaran kebutuhan penyebarengan bagi masyarakat termasuk sesuatu yang mendesak.


Koordinator Bidang Kebijakan Publik, Sahabat Institute, Muammar menyebut, pembangunan fasilitas publik di Jalan Ahmad Yani sudah seharusnya dapat segera direalisasikan. Melihat kondisi dimana jalan tersebut terdapat kantor, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadah yakni masjid dan gereja, maka fasilitas umun (fasum) ini mesti diadakan.

"Hampir para pejalan kaki, kesulitan menyeberang di Jalan Ahmad Yani," katanya. (bls/umr/ind
/sut)