Wali Kota Pontianak Putuskan Sambungan PDAM Rumah Dinas Sekda Provinsi Kalbar

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1915

Wali Kota Pontianak Putuskan Sambungan PDAM Rumah Dinas Sekda Provinsi Kalbar
Harian SUARA PEMRED, halaman 9
PONTIANAK, SP - Wali Kota Sutarmidji benar-benar murka. Buntutnya, Midji -panggilan akrabnya- memutuskan saluran aliran air bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak di rumah dinas Sekda Provinsi Kalbar,  M Zeet Hamdy Assovie di Kota Pontianak, Kamis (19/5) sekitar pukul 14.00 WIB.  

Tindakan 'sadis' juga menimpa saluran air PDAM itu di kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar dan kantor Inspektorat Kalbar. Hal ini sebagai bentuk protes Midji terkait penilaian  Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pontianak 2014,.
   

Sebanyak   44 item pelayanan publik di antaranya mendapat nilai nol dari Kemendagri berdasarkan hasil penilaian Tim LPPD pimpinan M Zeet.  Di antaranya, pelayanan air bersih, tingkat  kelulusan pelajar SMP, jalan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  Rabu (18/5), Midji mengancam memutuskan aliran air PDAM itu ke rumah dinas M Zeeth dan juga dua instansi yang terkait pelayanan air bersih dari BUMD milik Pemkot Pontianak.

Kamis kemarin, Midji pun membuktikan ancamannya.   Berdasarkan pantauan  Suara Pemred,  pemutusan aliran air bersih di Kantor BPKP,  Jalan A Yani, terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Dua petugas PDAM tampak sedang menyumbat pipa yang mengarah ke kantor tersebut.

Dua titik pipa PDAM yang mengalirkan air bersih ke kantor itu, diputus sementara.
  Ditemui di lokasi, Kasubag Umum Kantor Perwakilan BPKP Kalbar, Khaerus Shaleh mengaku kaget atas pemutusan tersebut.  Penanggung jawab fasilitas rumah tangga kantor BPKP itu mengaku, Kamis pagi itu  pihak PDAM mendatanginya  untuk memberitahukan pemutusan aliran akan dilakukan siang hari itu juga.  

“Tahu-tahu kami didatangi petugas PDAM bahwa akan melakukan pemutusan air PDAM. Saya sempat tanya dasarnya apa. Pemutusan PDAM kan harus ada dasarnya. Tapi, kami ia saja,  karena kami menjaga hubungan baik dengan kota, provinsi dan PDAM. Itu saja,” terangnya.
 

Menurut Khaerus, ikhwal rencana pemutusan itu sempat diketahuinya  dari media. Ketika didatangi petugas PDAM pun, alasan yang mereka berikan adalah menjalankan tugas dari atasan. Sementara untuk keperluan air ke depan, pihaknya hanya berharap dari kolam tadah hujan yang dimiliki.
 

Mengenai hasil penilaian LPPD tim daerah yang melibatkan Kepala BPKP Arman Sahri, Khaerus tak bisa berkomentar.  “Kebetulan pimpinan kami sedang mengikuti pelatihan di Jakarta,” jelasnya.
 

Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Afandi, ketika ditemui di kantornya, membenarkan pemutusan aliran air bersih ke tiga lokasi tersebut. Menurutnya, pemutusan sementara ini dilakukan atas perintah langsung owner PDAM, yakni Wali Kota Pontianak.
  “Beliau selaku owner, pemilik dari perusahaan ini, makanya  kami menindaklanjutinya. Tapi,  komunikasi dengan beberapa orang (yang diputus sementara) tetap kita jalin. Tapi,  kita harus tetap mendukung keputusan yang diambil,” katanya.  

Afandi berkilah, Midji tentu memiliki kebijakan tersendiri. Karenanya Afandi yakin,  tindakan tersebut tidak akan memberatkan pihak yang diputus dan ke depan akan ada solusi yang diambil.
  “Sebagai langkah awal,  kami hanya menindaklanjuti apa yang diperintahkan. Ini jadi pembelajaran kepada kita semua, termasuk kami, bagaimana pemerintah kota Pontianak juga harus dijunjung wibawanya,”   Afandi memastikan,  pemutusan ini bersifat sementara. Perihal jangka waktu sampai kapan, ia mengaku masih menunggu perintah lebih lanjut dari Sutarmidji.   

Tentang Nilai Nol Nilai 'nol besar' terhadap 44 item pelayanan publik Pemkot Pontianak ditengarai sudah mengarah pada buruknya kinerja Midji sebagai Wali Kota Pontianak. Berbagai kalangan di Pontianak pun berharap agar LPPD 2014 yang 44 item di antaranya bernilai nol, merupakan hasil penilaian yang sangat valid.   Sangat disayangkan jika penilaian oleh Tim LPPD yang diketuai M Zeet, dilakukan atas dasar kepentingan politis. Apalagi Midji -panggilan akrabnya- digadang-gadang oleh sejumlah kalangan untuk maju di ajang  Pilgub Kalbar 2018.

  Katib Syuriah PC NU Kota Pontianak, Andi Nuradi misalnya, menyatakan bahwa penilaian tersebut janggal. "Tentu saja, saya sebagai warga Pontianak mempertanyakan proses penilaian yang hasilnya sama sekali mengecewakan," ujarnya kepada Suara Pemred di Pontianak, Kamis (19/5).  

Beberapa item yang dinilai nol itu antara lain pelayanan air bersih, izin mendirikan bangunan (IMB), perpustakaan, jalan, dan tingkat kelulusan SMP. Menurut Andi, pelayanan air bersih dan kondisi jalan sudah cukup bagus.   "Hampir semua jalan yang sebelumnya kondisinya jelek, sudah diperbarui dan diperbaiki hingga jalan lingkungan warga. Itu menandakan bahwa kinerja pemkot sudah snagat baik dalam pemenuhan fasilitas publik," katanya.

Di sektor pendidikan, lanjutnya, juga sudah cukup memuaskan. Hal ini dinilainya sudah ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta angka kelulusan yang cukup tinggi baik  SD, SMP dan SMA.
  "Maka dari itu, kita menjadi sangat heran dengan penilaian Pak M Zeet yang memberikan angka nol pada beberapa item tersebut," ucapnya.  

Menurut Andi,   ketika suatu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dianggap tidak berbuat apa-apa alias nihil kinerja, maka dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada kualitas kinerja ke depan.
"Wah, bahaya kalau pemerintah sudah bekerja sebagaimana mestinya, malah dianggap tak bekerja sama sekali. Ini bisa berdampak buruk bagi kualitas kinerja ke depannya. Ini akan mempengaruhi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Pontianak," ujarnya.

Atas penilaian tersebut, Andi mempertanyakan proses EPPD  oleh Tim LPPD. Sebab,  Andi menilai penilaiannya terkesan mengedepankan subjektivitas. Padahal, prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh tim tersebut antara lain mengedapankan objektivitas dalam mengukur kinerja dan melakukan analisis tentang seluruh item yang menjadi penilaian.

"Kita inginkan adanya transparansi metode yang digunakan dalam penilaian. Jika ini merupakan aturan yang dibuat oleh Kemendagri, maka sistem yang digunakan tentu sudah baku. Jangan sampai penilaian dilakukan secara subjektif dan politis," katanya.

Andi berharap Pemkot Pontianak dalam hal ini wali kota, bisa mempertanyakan langsung kepada BPKP Pusat dan Kemendagri terkait proses dan hasil kinerja Tim LPPD Kalbar. "Kita dorong Pemkot mempertanyakan itu, langsung ke pusat," tuturnya. 
 

Namun, sejumlah kalangan menilai, hasil penilaian tersebut  cukup objektif. Seorang pengusaha di Kompleks Pasar Madani, Kecamatan Pontianak Selatan, menyarankan supaya pihak Pemkot Pontianak tidak main gusur di kawasan tersebut. Kawasan itu sejak awal Mei Lalu termasuk ruko satu lantainya digusur untuk digantikan kompleks rusunawa.
 

Padahal, pengusaha itu bersama sebagian dari ratusan warga di kompleks itu mengaku mengantungi Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih berlaku dan dikeluarkan sejak era wali kota sebelum Midji. "Kompleks kami ini ada ratusan bangunan kios, toko dan ruko,disuruh mengosongkan lahan seminggu sebelum penggusuran. Sebelumnya tanpa ada surat  pemberitahuan sama sekali," katanya.(bls/umr/pat/sut)