KIP Kalbar Lanjutkan Sidang Sengketa antara YTL dengan BPN Kalbar dan LHK

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1434

KIP Kalbar Lanjutkan Sidang Sengketa  antara YTL dengan  BPN Kalbar dan LHK
Suasana sidang lanjutan digelar Ruang Sidang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto, Kilometer 19, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (29/6). SUARA PEMRED/Aju
PONTIANAK, SP-Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Barat memutuskan melanjutkan Sidang lanjutan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Yayasan Titian Lestari (YTL)  dengan Termohon I: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat dan Termohon II: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementrian Lingkungan Hidup (LHK) dan Kehutanan Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat.  

Sidang lanjutan digelar Ruang Sidang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Adisucipto, Kilometer 19, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (29/6/2016).   Keputusan melanjutkan persidangan, karena sidang perdana, Rabu, 8 Juni 2016, berupa tawaran mediasi, dimana Termohon I dan II, agar dapat mengabulkan gugatan Pemohon, terbukti tidak semuanya disanggupi.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn dan Anggota Majelis Hawad Sriyanto, dan Chatarina Pancer Istiyani.
  Terhadap Termohon I, Pemohon, Yayasan Titian Lestari meminta dua butir Informasi Publik berupa Rekapitulasi Izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit (nama perusahaan, nomor dan tanggal surat keputusan.    

Kemudian, luas dan lokasi) sampai dengan Desember 2015 dan foto copy surat keputusan persil izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat, beserta peta lampiran.
  Sedangkan terhadap Termohon II, Pemohon meminta empat butir Informasi Publik, berupa: salinan berita acara tata batas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat, salinan salinan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat.  

Kemudian diminta Rekapitulasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kalimantan Barat untuk perkebunan kelapa Sawit sampai dengan Desember 2015 dan salinan surat keputusan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sampai dengan Desember 2015.
 

Pada persidangan terdahulu, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu.
  Mediasi dengan pihak Termohon II berhasil mencapai kata sepakat antar kedua belah pihak dan BPKH Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bersedia untuk memberikan informasi publik yang diminta oleh pemohon, sehingga sidang dilanjutkan, Rabu (29/6) dengan pembacaan putusan mediasi.  

Sedangkan terhadap Termohon I, setelah melalui tiga kali proses mediasi atas permintaan pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, tidak juga ditemukan kata sepakat dan sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian.
  Pihak termohon hanya bersedia memberikan informasi berupa nama perusahaan dan titik koordinat yang di dalamnya sudah mencakup luasan dan lokasi sebagaimana yang diminta oleh termohon.  

Sedangkan menyangkut nomor dan tanggal surat keputusan HGU termohon menyatakan tidak dapat diberikan karena selain dokumen tersebut tidak berada di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat (adanya di kantor pertanahan masing-masing kabupaten).
 

Menurut BPN dokumen tersebut juga masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan kepala BPN-RI Nomor 6 tahun 2013, tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPN-RI.
  Sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda pemeriksaan setempat, dimana dewan majelis akan melakukan pemeriksaan langsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional direkomendasikan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.  

Yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya untuk memeriksa semua dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang diminta oleh pemohon apakah memenuhi unsur sebagai informasi yang dikecualikan.
  Di hari yang sama, Rabu (29/6/2016) digelar diadakan sidang pemeriksaan sengketa Informasi Publik dengan nomor register sidang 014/IV/KIKALBAR-PS/2016, antara pemohon Yayasan Titian Lestari terhadap termohon Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.  

Sidang diketuai Hawad Sriyanto dan beranggotakan Chatarina Pancer Instiyani serta Syarif Muhammad Herry.   Informasi yang diminta oleh pemohon adalah Rekapitulasi Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon, terjadi karena pihak Termohon tidak memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh pemohon.  

Kepada Badan Pertanahan Sekda  Kabupaten Sintang, ada 2 (dua) butir informasi yang dimintakan oleh pemohon, berupa: rekapitulasi izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit (nama perusahaan, nomor dan tanggal surat keputusan.
 

Kemudian, luas dan lokasi) sampai dengan Desember 2015 serta foto copy surat keputusan persil Bupati Sintang tentang Izin Lokasi (IL) perkebunan kelapa sawit di Sintang beserta peta lampiran.
  Alasan pengajuan permohonan informasi publik ini adalah dikarenakan Yayasan Titian Lestari saat ini sedang melakukan analisis terhadap izin-izin perkebunan sawit.   Dengan demikian informasi-informasi tersebut sangat diperlukan dalam proses analisis yang dilakukannya.  

Akibat tidak diberikannya informasi, Yayasan Titian Lestari menggunakan haknya untuk memperjuangkan keterbukaan informasi terhadap dokumen-dokumen yang diminta tersebut melalui penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.  

Yayasan Titian dengan Badan Pertanahan Sekda Kabupaten Sintang telah menempuh proses mediasi untuk penyelesaian sengketa tersebut.
  Terhadap point 1 informasi yang diminta oleh Pemohon, termohon menyatakan bersedia memberikan semua informasi yang diminta oleh Pemohon.  

Sedangkan untuk point 2 juga bersedia untuk dilihat, dianalisa, dan dicatat di tempat, hanya saja dokumen tidak boleh dibawa keluar dari Badan Pertanahan Sekda Kabupaten Sintang.
  Mediasi tidak mencapai kata sepakat sehingga sidang dilanjutkan dengan ajudikasi (pembuktian).  

Ketua Majelis Komisioner, Vici, menyayangkan Badan Publik yang masih terkesan enggan memberikan informasi Publik kepada masyarakat. 
  “Masyarakat mempunyai hak atas informasi Publik sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008,” kata Vici.  

Menurut Vici, akses masyarakat atas informasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi  dalam mengawasi penyelenggaraan negara, termasuk di bidang sumber daya alam.
  Oleh karena itu, kata Vici, sudah menjadi kewajiban bagi badan publik untuk membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. (Aju/sut)        

Komentar