Jabatan Dua Anggota Satpol PP Kota Pontianak Dicopot

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1431

Jabatan Dua Anggota Satpol PP Kota Pontianak Dicopot
ILUSTRASI- Anggota Sat Pol PP (republika.co.id)
PONTIANAK, SP – Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pontianak dicopot dari jabatannya karena diduga hendak menerima suap dari warga yang melanggar aturan. Keputusan tersebut dikeluarkan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji setelah mendengar laporan dari masyarakat.

“Masih ditemukan satu-dua oknum Satpol-PP yang dilaporkan masyarakat karena mau menerima suap dari orang yang melanggar aturan. Tapi tidak banyak, dan sudah dicopot dari Satpol-PP,” kata Sutarmidji, kemarin.

Tindakan tegas segera diambil, seragam dan semua atribut kedua oknum petugas Satpol PP tersebut dipreteli. Adanya oknum ini disebut Sutarmidji mencoreng kerja bagus Satpol-PP selama ini. Karena, meski jumlah petugas hanya 40 hingga 50 orang di lapangan, kinerja mereka terbukti efektif.

“Ada dua orang yang dilaporkan dan kita ambil tindakan, akan disiapkan untuk mencopot mereka dari Satpol-PP jadi staf di dinas lain,” katanya.

Tak hanya masyarakat yang diminta melapor. Bila dalam menjalankan tugas, anggota Satpol-PP menemukan warga ingin menyuap mereka, Sutarmidji meminta tindakan tegas dengan penindakan, serta melaporkannya. Mereka yang menolak suap akan diberi penghargaan.

“Masyarakat kalau ada Satpol-PP mengajak damai untuk dihindari dari pelanggaran, laporkan langsung. Buat surat langsung karena aparatur pemerintah kota jadi baik kalau masyarakat kota berperan,” pintanya.

Ditemui terpisah, Kepala Satpol-PP Pontianak, Syarifah Adriana  mengatakan dalam menjalankan tugas, anggota Satpol-PP yang menegakkan aturan tidak selamanya sesuai dengan keinginan. Penegakan aturan selalu saja ada sisi dimana para pelanggar meminta untuk disederhanakan prosesnya.

“Kami di Satpol-PP maupun pegawai negeri lainnya memang tidak diperbolehkan menerima suap. Bukan hanya itu saja, untuk menerima THR saja kita tidak diperbolehkan,” jawabnya.

Diakui Adriana, petugasnya memang selalu berhadapan dengan kejadian seperti itu. Misalnya saja dalam razia rumah kos, ada yang terjaring dan mereka menyuap agar terbebas dari sangsi tindak pidana ringan (Tipiring). Hal itu tidak diperbolehkan. Jika sampai ada yang menjurus ke arah sana, mereka akan diproses tindakan indisipliner.

“Bukan hanya pindah, namun juga ada mekanisme disiplin. Artinya dia ada teguran, kemudian dia akan diperiksa oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kemudian tidak ditempatkan lagi di Satpol-PP. Walau pun belum terjadi suap-menyuap, baru negosiasi, tapi arahnya sudah ke sana,” tegasnya.

Untuk hal-hal seperti itu, petugas akan di-non job-kan lebih dahulu. Tidak langsung dipindah ke instansi lain. Mereka akan diperiksa secara internal dan proses lain. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera dan menjadi contoh petugas lainnya. (bls/ind/sut)