KPU Kalbar: Jaga Stabilitas, Belum Ada yang Mendaftar

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 988

KPU Kalbar: Jaga Stabilitas, Belum Ada yang Mendaftar
Kalender (ist)

PONTIANAK, SP- Terkait simbol palu arit di kalender aksara China yang sempat menyebar di Kota Singkawang, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar Umi Rifdiyawati mengimbau masyarakat tidak terlalu mudah mengaitkan hal ini dengan urusan pilkada.  Sebab dalam proses pelaksanaan pilkada, semuanya memiliki  aturan.
 

"Saat ini (di Singkawang) memang masih belum ada pasangan calon. Tentu semuanya harus menjaga agar daerah tetap kondusif. Semuanya harus punya peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, supaya jangan sampai daerah menjadi tidak kondusif," ujarnya kepada Suara Pemred di kantornya di Pontianak, Selasa (12/7).
 

Menurut Umi, masalah simbol palu arit di kalender itu bukan wewenang pihaknya untuk menanggapi. "Ada pihak yang lebih  Kami sih sebaiknya mengimbau agar semua pihak tetap menjaga agar daerahnya  tetap kondusif. Saat ini kan memang  masing-masing masih dalam konteks menyosialisasikan diri. Belum ada pasangan calon,  karena belum ada yang mendaftar," imbaunya.
 

Presiden Joko Widodo sendiri menaruh perhatian serius sejak menyebarnya isu kebangkitan komunisme lewat simbol-simbol palu arit.   Presiden lalu menelepon Kapolri dan Panglima TNI, memerintahkan penanganan isu komunisme jangan kebablasan.

"Jadi gini, saya ingin menceritakan kronologi tadi yang disampaikan oleh Presiden. Sebelumnya Presiden itu hanya mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat kemudian juga dari tokoh-tokoh agama, kemudian menyampaikan ada kekhawatiran bahwa PKI itu akan bangkit, awalnya dari situ," kata Jubir Presiden Johan Budi di komplek Istana Kepresidenan, Jalan  Veteran, Jakarta Pusat, 12 Mei lalu.
 

Berdasarkan informasi itu, Presiden kemudian memanggil Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kepala BIN. Saat itu, Jokowi meminta agar isu penyebaran paham komunisme ditangani secara serius.

"Kalau kita melihat TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang kemudian diperbaharui menjadi TAP MPR Nomor 1 2003, itu kan jelas bahwa penyebaran paham-paham komunis, PKI itu kan masih dilarang sampai saat ini. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu, Presiden memang memerintahkan kepada Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, juga BIN yang isinya adalah segera diatasi keresahan masyarakat ini kalau ada upaya-upaya untuk membangkitkan PKI, itu asalnya," jelas Johan.

Namun, seiring berjalannya waktu, Presiden mendapatkan laporan bahwa upaya-upaya yang dilakukan aparat hukum diprotes sebagian masyarakat. Jokowi lalu menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, meminta agar penanganan terhadap isu komunisme tidak kebablasan.

"Kemudian beberapa waktu yang lalu ada masukan juga kepada Presiden yang kemudian seolah-olah apa yang dilakukan tingkat bawah aparat ini dianggap kebablasan oleh sekelompok pihak yang lain. Masuk juga ke Presiden," tutur Johan.

"Karena itu Presiden telah memerintahkan ke Kapolri dan Panglima TNI dalam rangka untuk menghentikan atau upaya untuk membangkitkan PKI itu harus tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti yang disampaian dalam TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003. Tadi sudah disampaikan itu, karena itu aparat yang dianggap kebablasan oleh sebagian pihak itu harus dihentikan. Itu perintahnya Presiden," tegasnya.
     

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mewanti-wanti agar semua pihak jangan reaktif menyikapi hal ini. "Jangan terlalu reaktif, di Eropa Timur saja palu arit menjadi asesoris anak muda," katanya.  
Zulkifli mengajak semua pihak memikirkan persoalan bangsa yang lebih besar. "Masih banyak hal-hal penting yang harus dipikirkan, kemiskinan, narkoba, korupsi, pemerkosaan. Jadi kita jangan habis energi untuk hal seperti ini," katanya.

Namun demikian kalau sampai ada yang ingin membangkitkan ajaran komunis, memang harus dilawan. Namun tentu saja setelah ada bukti kuat dan valid bahwa ada yang mencoba membangkitkan ideologi komunis.

"Kalau memang ada yang mendesain atau bahwa ingin membangkitkan, ya harus dilarang secara tegas. Ideologi itu kan memang terlarang di negara ini. Tap MPRS (tentang pelarangan ideologi komunis) juga belum dicabut. Karena itulah menurut saya perlu dilihat dulu secara tuntas motif dan latar belakangnya. Jangan terlalu reaktif dulu sebelum tahu persoalannya. Jangan sampai salah penanganan, nanti malah tidak mengena pada sasaran," pungkasnya.(umr/det/pat/sut)