Dana Bos, Pemprov Kalbar Tongkrongi Kemendagri

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1183

Dana Bos, Pemprov Kalbar Tongkrongi Kemendagri
GRAFIS DANA BOS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim menyatakan, belum disalurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),  disebabkan karena tidak adanya payung hukum yang jelas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar tidak sedikitpun berniat menghambat penyaluran dana BOS.

“Kita tidak bermaksud untuk menghambat. Kita memang sangat prihatin dengan perkembangan sampai hari ini, terutama kepada sekolah sudah tertunda penyaluran dana BOS-nya,” ujarnya kepada wartawan, usai rapat bersama Komisi V Bidang Pendidikan, di Kantor DPRD Kalbar, Rabu (20/7).

Akim menjelaskan, masalah belum disalurkannya dana BOS hingga saat ini lantaran tidak adanya payung hukum yang jelas. Prosesnya, dana BOS disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, dan itu harus menggunakan Peraturan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dari rekening kas umum daerah (provinsi) ke rekening satuan pendidikan, menggunakan payung hukum Kemendagri Nomor 62 Tahun 2011.

Sementara, peraturan itu sudah dicabut pada Maret 2016 lalu. “Ini yang membuat kita galau. Jangan sampai kita menyalurkan uang yang kurang lebih hampir satu triliun, tidak menggunakan payung hukum yang jelas. Maka kita bolak balik minta masukan dengan Kementerian Dalam Negeri sampai kemarin,” terangnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam mendapatkan payung hukum, Akim mengungkapkan bahwa sebagian stafnya diminta untuk menunggu di kementerian guna mendapatkan kepastian penandatangan aturan penyaluran dana BOS.

“Sebagian kawan-kawan masih berada di Jakarta untuk menunggu. Hasil rapat kemarin memang diperlukan surat (payung hukum) itu. Mendagri harus tandatangan, kalau tidak Mendagri, minimal Dirjen. Dirjen yang menyatakan bahwa BOS segera disalurkan karena aturan Permendagri sudah dicabut,” ungkap Akim.

Meski belum bisa dipastikan waktu penetapan payung hukumnya, Akim menyebut bahwa sudah ada penjelasan dari Dirjen yang siap menandatangani jika Mendagri berhalangan mengesahkan aturan. “Karena Pak Dirjen yang langsung bicara, kalau Pak Mendagri berhalangan tandatangan, saya yang akan tandatangan. Ini saya harus percaya dengan Pak Dirjen,” terangnya.

Akim melanjutkan, seandainya Mendagri maupun Dirjen berhalangan menandatangani payung hukum tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dengan menerbitkan aturan daerah. “Harus Pergub keluar, salah satunya itu jawabannya. Kalau Pergub itu, paling dua hari (atau) tiga hati gitulah,” katanya.

Menanggapi keterangan Kadis Pendidikan Kalbar, Ketua Komisi V Bidang Pendidikan DPRD Kalbar, Markus Amid mengatakan, jika hingga pada waktunya keputusan resmi dari Mendagri belum juga ditandatangani, Pemprov mesti mencari solusi lain agar penyaluran dana BOS bisa terealisasi.

“Kalau perlu kita siap tanggungjawab, DPRD dan dinas, demi masyarakat,” tegasnya.

Amid mengatakan, dalam aksi ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kalbar beberapa waktu lalu, para guru menuntut agar dana BOS segera disalurkan. “Harapan kita dana ini cepat dicairkan, karena dari 13 item tuntutan para guru dan sekolah, dana BOS itu sangat perlu untuk kepentingan sekolah di antaranya untuk honor guru honorer dan lain sebagainya,” tuturnya.

Sebelumnya pada Senin (27/6) lalu, ribuan guru yang berasal dari utusan 14 kabupaten/kota yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sempat berunjuk rasa menuntut pemerintah Provinsi Kalbar melalui gubernur untuk segera mencairkan dana BOS.
(umr/ind/sut)