Ketua Komisi D DPRD Pontianak Sesalkan Ada Pungutan Iuran Kurban

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1006

Ketua Komisi D DPRD Pontianak Sesalkan Ada Pungutan Iuran Kurban
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, M Yuli Armansyah, menyesalkan pihak sekolah yang memungut iuran kurban kepada para murid baru saat pelaksanaan pendaftaran ulang masuk sekolah SMA/SMK/MA di Kota Pontianak.

  
"Kami saat ini banyak menerima keluhan dari orangtua yang anaknya sekolah di SMK Negeri 5 Pontianak, terkait adanya iuran untuk kurban," kata M Yuli Armansyah di Pontianak, Jumat (22/7).

Ia menyesalkan, kenapa pihak sekolah harus memungut biaya kurban bagi para murid baru, karena hanya akan memberatkan para orangtua murid saja.

"Saya sudah melihat bukti pembayaran dari sekolah SMK Negeri 5 Pontianak, dan ditemukan beberapa item yang harus dibayarkan oleh orangtua siswa yang sangat memberatkan, salah satunya biaya kurban. Kurban itukan perkara sunnah, bukan wajib sehingga aneh kalau sekolah mengurus kurban. Seharusnya mereka mengurus pendidikan saja," ujarnya dengan nada kesal.

Yuli menambahkan, pihaknya akan memanggil kepala sekolah SMK Negeri 5 Pontianak dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terkait temuan di lapangan yang dinilai sangat memberatkan orangtua tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji juga mengancam akan mencopot kepala sekolah (Kepsek) yang melakukan pungutan uang daftar ulang murid baru dengan rincian mengada-ada.

 Uang komputer, asuransi dan tabungan, menurutnya adalah komponen yang sebetulnya tak perlu. Hal itu ditegaskan Sutarmidji saat menanggapi adanya sejumlah SMK Negeri di Kota Pontianak yang menarik pungutan uang berkisar antara Rp 1,5 hingga Rp 2,2 Juta saat pelaksanaan daftar ulang.

Sutarmidji yang dihubungi melalui aplikasi WhatsUp, Rabu (20/7) menerangkan, sejumlah komponen  yang tercantum di dalam rincian pembayaran daftar ulang tak semestinya ada. Dia mencontohkan, seperti uang komputer, asuransi dan tabungan, adalah komponen yang mengada-ada.

“Uang komputer untuk apa, bahkan di sekolah tak perlu lagi uang komputer. Asuransi, tabungan itu kan mengada-ada. Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan untuk evaluasi jenis iuran, dan kepala sekolah yang ngeyel copot aja,” jawabnya.

Masalah uang pendaftaran disebut Sutarmidji muncul tiap tahunnya. Hanya saja peruntukannya sebagian besar untuk pakaian seragam. Pakaian seragam putih merah, biru dan abu-abu yang tak mampu disiapkan pemerintah daerah dikatakannya tinggal dikomunikasikan saja dengan pihak terkait.

“Minta bayar beberapa kali juga bisa, bahkan kalau tak ada uang pun, tidak akan membatalkan anak diterima di sekolah tersebut. Kalau pelajar lama pakaiannya masih ada, tak perlu diwajibkan. Intinya bicarakan saja dengan sekolah,” ujarnya.

Menanggapi uang pendaftaran yang mesti dibayar lunas tanpa dicicil. “OSIS biar aja bayar bulanan. Kecuali bagi yang mampu. Nanti semua akan kita audit. Sekolah yang menyimpang akan kita tindak bahkan pencopotan,” pungkasnya. (bls/ynt/ant/ind/sut)

Komentar