Masa Kejayaan Jeruk Sambas

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1223

Masa Kejayaan Jeruk Sambas
ILUSTRASI jeruk (ist)
PONTIANAK, SP- Tingginya kasus perdagangan manusia akibat keterpurukan perekonomian warga  persis di Sambas, persis dengan nasib sebagian besar warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), khususnya di wilayah-wilayah Suku Minahasa.
Baik Sambas maupun Sulut sama-sama menjadi bagian dari kesewenangan dua putera mantan Presiden Soeharto, yakni Bambang Triharmodjo dan Tommy Soeharto.    

Masa jaya jeruk Sambas hanya sebentar
,  menyusul masuknya perusahaan Bambang lewat SK Gubernur Kalimantan Barat, Pardjoko Suryokusumo, No 296/1991 yang menunjuk PT Bima Citra Mandiri (BCM) sebagai Koordinator Pelaksana Tata Niaga Jeruk Siam Kalimantan Barat. 
 

Walaupun perusahaan ini belakangan gulung tikar, namun perekonomian warga terlanjur hancur. Jeruk dibeli dengan harga yang sangat rendah, tak seperti  sebelumnya jika dijual ke mana saja oleh warga. Tak pelak lagi, banyak pohon jeruk yang ditebang oleh warga karena frustasi akibat rendahnya harga serta adanya serangan penyakit pohon jeruk. Perekonomian warga pun terpuruk.

Dampaknya, banyak anak dan perempuan yang terpaksa menjadi korban perdagangan manusia.
    Di kawasan-kawasan Minahasa, Sulut, 'banjir' wanita muda ke luar daerah bahkan luar negeri, tak terelakkan menyusul jatuhnya harga cengkeh.  Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang didirikan Hutomo Mandala, putera Presiden Soeharto kala itu,  menjadi pembeli tunggal cengkeh warga. Harga pun dipatok Rp 10 ribu kilogram per kilo.  

Pada 1992, Tommy, nama ngetop Hutomo Mandala Putera, menjadi momok bagi orang  Manado ketika memimpin BPPC, lewat Keputusan Presiden Soeharto Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri, dilanjutkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 1996 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.
  Harga pun ditekan.

Jika sebelumnya warga menjual cengkeh mencapai lebih Rp 100 ribu per kilo, hanya diharga ribuan rupiah, paling tinggi Rp 9.000 per kilogram oleh BPPC. Warga pun frustasi. Banyak orangtua banyak yang tak bisa menahan anak-anak perempuannya yang 'harus' melacur ke luar daerah.  

 Di Sambas, faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab maraknya kasus perdagangan manusia (human trafficking)  menyusul selesainya masa jaya jeruk. Kemiskinan membuat banyak orangtua tak mampu membiayai pendidikan anak, terutama untuk tingkat SMP dan SMA.
 

"Biaya melanjutkan pendidikan dari SMP ke SLTA masih belum mampu untuk dipenuhi semua orangtua. Akibatnya, banyak anak usia sekolah yang putus sekolah," tegas Wati.

 Koordinator Rumah Aman Sambas dan Perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia Sambas di ruang kerjanya, Kamis (11/8).   Menurut Wati, pangkal masalah dari tingginya kasus perdagangan  manusia dipicu oleh runtuhnya kejayaan jeruk Sambas disusul karet serta hasil perkebunan lainnya. Perekonomian warga pun anjlok drastis.

Kondisi dadakan ini membuat warga tersentak.
  Warga pun terpaksa harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Salah satu solusinya, terpaksa merelakan sang anak bekerja. "Namun,  semua ini tidak terlepas dari bujukan rayu para makelar atau sindikat perdagangan manusia, dengan cara mengiming-imingi pendapatan yang menjanjikan," terangnya.

Karena itu berharap supaya pemerintah dan pihak terkait lainnya agar aktif mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengalokasi subsidi yang lebih besar untuk dunia pendidikan. Sebab, kasus putus sekolah didominasi oleh ketidakmampuan orangtua untuk menyekolahkan anaknya.
 

Adapun omzet  dari 'bisnis lendir" ini  di seluruh dunia, sanggup menembus  angka 70 miliar dolar AS, atau setara Rp 91 ribu triliun per tahun.  
  Data terakhir, sindikat perdagangan manusia mengincar korban dari kalangan perempuan muda dan anak  di bawah umur yang jumlahnya sudah sebanyak 30 juta jiwa.
 

Itu sebabnya kewaspadaan ini sangat penting bagi warga Kalbar. Sebab, Bumi Khatulistiwa berhadapan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia.  Dengan transportasi darat yang semakin terbuka, Kalbar pun menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling marak terjadi praktik perdagangan.


Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis mengakui, omzet sebanyak itu dari pendapatan bisnis ini untuk seluruh dunia, sangat mencenangkan. Sebanyak 45 persen korbannya  adalah perempuan, 18 persen lelaki,  12 persen anak-anak, dan 21 persen khusus anak-anak perempuan.
"Indonesia salah satu dari 10 negara terbesar di Benua Asia yang paling marak terjadi praktik ini," katanya saat diskusi publik tentang perdagangan manusia terkait Rapat Pimpinan Nasional Ikadin di Pontianak, belum lama berselang.
 
Todung menambahkan, human trafficking cukup marak juga di Federasi Rusia, Uzbekistan dan juga di Pakistan. Kejahatan ini terus marak di kawasan konflik di Timur Tengah, seperti Irak dan Suriah.  
“Pelaku trafficking 62 persennya adalah laki-laki,  dan 38 persen perempuan. Human Trafficking merupakan bisnis paling menggiurkan, karena selalu mendapat keuntungan besar, sehingga dibutuhkan komitmen yang mengikat semua pihak untuk melakukan langkah antisipasi,” tegas Todung.  
   

Perdagangan manusia di Kalbar khususnya  korban eksploitasi seksual yang pernah diungkapkan  Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) pada 2011-2015,  sudah mencapai 128 orang.
Kepala Badan P3AKB Provinsi Kalbar, Anna Verdiana Iman Kalis menyatakan,  pihaknya  sangat memberikan perhatian serius terkait masalah tersebut.

 Sebab, bisa saja kasus perdagangan manusia meningkat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.
  "Barang dan orang akan bisa keluar masuk dengan mudah. Momen seperti ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi trafficking,  dan kita akan mengantisipasi hal itu," katanya di Pontianak.

Ia menjelaskan, semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual terhadap anak menjadi perhatian berbagai pihak.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjutnya, tentu akan memerlukan anggaran dan pihaknya telah mengusulkan anggaran pada APBD Kalbar.

"Kami sudah menyediakan Rumah Aman, kami anggarkan di situ, supaya mempermudah bagi yang membutuhkan bantuan psikologis, baik TKI yang bermasalah dan sebagainya," tuturnya.
(ant/noi/umr/jee/aju/pat/sut)