BPMPAKB Pontianak Belum Pernah Tangani Kasus Prostitusi Online

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1226

BPMPAKB Pontianak Belum Pernah Tangani Kasus Prostitusi Online
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan,  Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB)  Kota Pontianak, Darmanelly terkejut mendengar adanya kasus prostitusi online. Ia mengatakan selama ini kasus serupa belum pernah ditanganinya. “Mungkin mereka tidak mengadu ke kita.  karena mereka tidak merasa dirugikan,” ujarnya kepada Suara Pemred, Jumat (9/9) siang.

Darmanelly mengungkapkan prostitusi online bentuknya sindikat sehingga sulit diendus. Namun, tahun lalu pernah terjadi kasus yang dulunya korban, malah bertindak sebagai pelaku. Perempuan yang “dijual” kemudian menjual rekannya sendiri.Pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada remaja dan masyarakat terkait hal tersebut. 

Demikian pula dengan sosialisasi kesehatan alat reproduksi remaja,  agar lebih bertanggungjawab dalam menggunakannya. Termasuk dalam penggunaan internet. 

“Di Kota Pontianak ada Komisi Perlindungan Aids, salah satu penyumbang HIV/Aids itu kan dari prostitusi, mereka punya penjangkau mencegah terjadinya hubungan seksual seperti itu.  Kemudian juga Satpol-PP rutin merazia rumah kos dan penginapan yang disalahfungsikan,” pungkasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak, Desy Khairani Adnan menerangkan, banyak faktor penyebab seseorang terlibat dalam lubang prostitusi. Mulai dari lemahnya tingkat keimanan, jeratan kemiskinan, sifat konsumerisme dan materialistik, krisis moral hingga, lemahnya penegakan hukum. 

“Dampaknya dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan narkotika dan, rentan tertular HIV/Aids,” ujar Desy. 

Perkembangan teknologi yang makin canggih nyatanya disalahgunakan untuk melakukan bisnis prostitusi. Mulai dari “memajang” diri hingga proses tawar-menawar dilakukan di media sosial yang lebih praktis. Pelanggan pun diuntungkan karena aksesnya lebih mudah dan efisien. 

“Kebijakan tentang penyelenggaraan prostitusi khususnya prostitusi online harus sudah dipikirkan oleh pemerintah secara serius. Sosialisasi dan edukasi internet sehat mesti dilakukan secara meluas,” tambahnya. 

Desy pun mengatakan, perlu dibentuk badan atau tim koordinasi dari semua lapisan masyarakat untuk penanggulangan praktek prostitusi. Pelibatan secara langsung masyarakat akan membantu banyak. Sebab pemantauan lingkungan sekitar lebih intensif dilakukan. 

“Pemblokiran situs-situs internet yang menyediakan semua hal yg berbau pornografi maupun bisnis prostitusi juga harus. Selain itu juga dengan merazia dan menyita buku-buku, poster, film serta sarana lain yang berbau pornografi,” tutupnya. (bls/ ind/sut)