Calon Sekda Kota Pontianak Tersangka Kasus Pengadaan Lahan Lapangan Sepakbola?

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1583

Calon Sekda Kota Pontianak Tersangka Kasus Pengadaan Lahan Lapangan Sepakbola?
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Kejaksaan Negeri Pontianak didesak segera menuntaskan penanganan dugaan korupsi pengadaan lahan lapangan sepakbola di Siantan bernilai Rp 2 miliar tahun anggaran 2008 dari APBD Kota Pontianak.  

Kasus yang terjadi cukup lama  ini bisa memunculkan opini ditelantarkan jika tak kunjung disidangkan.
  "Jika hasil pemeriksaan pihak kejaksaan ternyata benar ada penyimpangan, mengapa sampai hari ini tidak disidangkan ke pengadilan?" tegas Ibrahim MYH, Koordinator Nusantara Corruption Watch (NCW) Investigator Kalbar kepada Suara Pemred di Pontianak, Rabu (14/9).  

Seorang sumber Suara Pemred di Kota Pontianak mengungkapkan kasus ini sangat kental dengan seleksi Sekda Kota Pontianak dalam waktu dekat. Sebab Rudi Enggano adalah salah seorang kandidiat terbai. "Itu sebabnya ada yang mendorong kuat agar kasus ini diungkap kembali," kata sumber itu.

Dua calon sekda lainnya, yakni Mulyadi, Kadis Pendidikan Kota Pontianak, adik kandung wali kota. Satunya lagi, Multi Junto Bhatarendro, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Mulyadi ketika akan dikonfirmasi Suara Pemred di ruang kerjanya,  terkait kentalnya perebutan kursi sekda dalam waktu dekat, sayangnya tidak berada di tempat.


Sebagaimana pernah diberitakan harian ini, perkara tersebut berpangkal dari proses pembayaran ganti rugi dari Pemkot Pontianak kepada warga, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD).

Pembayaran ini terkait pembebasan lahan di Jalan Sungai Maya Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak pada 2008. Belakangan, anggarannya  yang mencapai senilai Rp 2 miliar dinilai bermasalah oleh Kejari Pontianak.

Tim penyidik kejari menemukan adanya dugaan kerugian negara dari kegiatan tersebut setelah dilakukan penyelidikan sejak Maret 2015.
Setelah dilakukan gelar perkara untuk mengevaluasi hasil penyelidikan, perkara tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan tertanggal 18 Juni 2015.

Dalam tahap penyelidikan selama empat bulan, Kejari Pontianak  sudah memintai keterangan sedikitnya 15 orang. Mereka dianggap  paham tentang kegiatan pengadaan terkait pembebasan lahan tersebut.

Diketahui, awal mula pembebasan lahan tersebut bukanlah  untuk kepentingan umum
,  namun faktanya digunakan untuk membangun lapangan sepak bola dan gedung olah raga. Kini di lahan itu sudah  berdiri sebuah lapangan sepak bola berikut pagar.
 

Menurut Ibrahim, kasus tersebut harus dikebut oleh pihak Kejari Pontianak untuk segera dimejahijaukan. Adapun jika terjadi indikasi penelantaran kasus maka   pihaknya akan segera melapor ke Jaksa Pengawas (Jamwas) Kejagung RI dan Komisi Kejaksaan RI.
 

"Ada apa sampai menelantarkan proses penyidikan kasus ini? NCW Investigator Kalbar akan melaporkan hal ini agar tidak dibiarkan mengendap," tegasnya.

Pihak Kejari Pontianak sendiri mengklaim tak mendiamkan kasus itu. Perkara tersebut secara maraton terus disidik. "Sekarang memang benar telah dilakukan penyidikan terkait perkara itu," tegas Yanuar Reza, Kasipidsus Kejari Pontianak di ruang kerjanya.  

Hanya saja, Yanuar enggan berkomentar lebih jauh. Sebab, menurutnya, hal itu berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa perkara korupsi baru akan diekspos ketika sudah dalam tahap penuntutan.

"Jadi, siapa-siapa saksi yang diperiksa, siapa tersangkanya,  belum bisa kami ungkap sekarang," ucapnya.

Kendati demikian, tambah Yanuar, bukan berarti pihaknya akan diam atau mengulur-ngulur waktu dalam menangani perkara itu. Pihaknya bahkan menargetkan, perkara tersebut rampung pada Oktober mendatang. 

"Yang pasti, saya targetkan bulan Oktober perkara ini selesai, sekalian kita ekspos," tukasnya.  

Kasus dugaan korupsi ini melibatkan sejumlah orang penting di Pontianak baik sebagai saksi maupun sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Hanya saja, kepastian sebagai saksi atau sudah menjadi tersangka ini sulit dikonfirmasi. Nama-nama ini, antara lain Rudi Enggano, mantan Kepala BPKKAD Pontianak yang kini menjabat Asisten Bidang Kesra Pemkot Pontianak.  

Upaya  menemui Rudi tak menemui hasil.  Ketika hendak ditemui di ruang kerjanya kemarin, seorang staf di ruanga
nnya mengatakan bahwa Rudi sedang tidak ingin diwawancarai.
  “Bapak habis sakit, baru kemarin keluar dari rumah sakit. Belum mau diwawancara,” ujarnya, usai menemui Rudi dengan maksud meminta izin wawancara.  

Hal yang sama juga terjadi dengan  Heri Bustamin, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak. Lewat sambungan telpon, Heri menyatakan enggan diwawancarai.  “Nanti dululah,” jawabnya singkat.
 

Toni Heriyanto, mantan Sekda Kota Pontianak juga gagal ditemui. Tiga kali Suara Pemred mencoba mengkonfirmasi langsung dengan mengunjungi kediamannya di Jalan Selayar, Pontianak Selatan.
  Hasilnya nihil. Mesti tampak sebuah mobil terparkir di depan garasinya, tak satu pun orang yang keluar dari rumah.  

Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Pontianak, Endah ketika dikonfirmasi hanya menyatakan, pembangunan lapangan sepak bola tersebut sudah selesai. Lapangan ini bahkan sudah bisa dimanfaatkan.    “Menurut informasi yang saya terima, semua sudah dikerjakan sesuai kontrak. Tapi bukan kapasitas saya untuk memberi keterangan itu, karena terkait pejabat lama,” tandasnya.  

Sementara itu,  Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak Muhammad Yuli Armansyah menyatakan, seharusnya pembangunan tetap berjalan, seiring berjalannya proses hukum.
  “Kalau bisa,  proses hukum berjalan, pembangunan juga berjalan. Masalahnya, ini uang negara, fasilitas negara yang sudah lama dianggarkan, dan tidak terpakai,” katanya.  

Menurut Yuli, panggilan akrabnya, selain pembangunan sarana olahraga di Pontianak Utara, gedung pencak silat dan sarana voli di SMAN 8 pun seharusnya tetap dibangun. Kebutuhan pembangunan tersebut sangat mendesak karena atlet-atlet Pontianak selama ini menumpang di sarana milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  

Apalagi, tambahnya,  Pontianak merupakan barometer olahraga Kalbar.
“Sarana dan prasarana harus disiapkan. Selama ini, anak-anak kebut-kebutan di jalan, tapi fasilitas tidak disiapkan. Kan juga bisa menjadi PAD, lewat retribusi. Pertama, pemerintah menyiapkan tempat, kedua dapat keuntungan,” terangnya.  

Mustam Silindris, tokoh olahraga Pontianak  mengaku
tak tahu persis permasalahan pembangunan lapangan sepakbola di Siantan itu. Hanya saja, secara umum digambarkannya bahwa pembangunan sarana olahraga harus sesuai standar. Jika pun ada kendala maka mesti segera ditangani.
  “Jadi kita butuh pemerataan. Kalau tidak begitu, nanti prestasi tidak ada. Mau kita semua, di  semua wilayah kota ada sarana olahraga,” tutupnya.(tim sp/pat/hd/sut)