Bursa Calon Sekda, Abang Adek Kuasai Kota Pontianak?

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1942

Bursa Calon Sekda, Abang Adek Kuasai Kota Pontianak?
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Nuansa politik dinasti sangat terasa menjelang Pilgub Kalbar 2018. Ini ditandai lewat seleksi Sekda Kota Pontianak. Sekda terpilih akan menjadi garda terdepan guna memenangkan pertarungan Pontianak Satu yang diklaim banyak kalangan akan ikut masuk arena Pilgub Kalbar.

  Dari tiga kandidat ini, Asisten Bidang Kesra Pemkot Pontianak Rudi Enggano diklaim sangat berpeluang. Dua nama lainnya,  yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup Pontianak Multi Junto dan Kepala Dinas Pendidikan Pontianak Mulyadi Sukir yang dikenal sebagai adik kandung Sutarmidji.  

Pengamat hukum tata negara Bistok Nadapdap menilai, masuknya nama Mulyadi di bursa itu menandai wujud politik dinasti. “Semua orang di Pontianak tahu kalau Mulyadi adik kandung Sutarmidji,” tegasnya di Pontianak, Senin (19/9).
 

Bistok mengaku sangat kenal secara pribadi Mulyadi yang diakuinya sama sekali tidak memiliki prestasi apapun selama menjadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak.

  Dari segi jaringan pun, Mulyadi dinilainya tidak memiliki hubungan kuat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun instansi lain di tingkat pusat yang bisa berkontribusi di bidang pendidikan.

  “Mulyadi jarang muncul di publik dalam meluncurkan kebijakan yang populis, Masalahnya, dia memang tidak punya kemampuan. Kalaupun nantinya Mulyadi dipilih menjadi Sekda  Pontianak, ini semata-mata lantaran dia adik kandung Sutarmidji," kata Bistok.  

"Sebenarnya banyak pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Pontianak yang memiliki prestasi," lanjut Bistok.  

  Bistok menilai, prestasi siswa di Pontianak selama ini masih datar-datar saja selama Mulyadi menahkodai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak.

Mulyadi pun dinilainya sama sekali tidak punya keberanian menolak tekanan dari pihak tertentu, semisal supayaanaknya diterima di sekolah tertentu.   "Banyak sekolah negeri yang cukup dikenal di Pontianak, siswanya adalah dari orangtua yang berpengaruh, tapi tidak punya kemampuan secara akademik," ujar Bistok.  

“Kami pernah memprotes masalah ini, tapi Mulyadi Sukir tidak berani ketemu kami. Malah sempat berhari-hari tidak berani masuk kantor, karena ditunggu para orangtua murid yang menilai penerimaan siswa baru, sarat praktik kolusi dan nepotisme. Ini fakta,” tambahnya.  

  Sementara itu, Sutarmidji memastikan hanya akan memilih sekda berdasarkan nilai tertinggi dari tim seleksi dari kalangan independen. Menurutnya, rekrutmen terhadap tim independen itu sendiri melalui tes di pusat.  

Dengan demikian, tegasnya, tak mungkin ada intervensi darinya terkait penentuan nilai Sekda Pontianak. Sebagaimana diberitakan, Rudi terbelit masalah hukum terkait dugaan korupsi dalam kasus pembebasan lahan di kawasan Selat panjang, Pontianak. Kasus itu sedang disidik pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar.    

Menurut Sutarmidji, dugaan keterlibatan Rudi dalam kasus tersebut bisa menghambat langkahnya dalam seleksi sekda tersebut.  Jika ditetapkan sebagai tersangka maka otomatis menggugurkan Rudi dari bursa pencalonan.
 

"Gugurlah, gimana mau angkat orang itu. Otomatis gugur kalau sudah jadi tersangka. Kan masih ada dua calon lain," ujar Sutarmidji.  

Hanya saja, Sutarmidji menepis tudingan bahwa seleksi sekda itu terkait dengan  hubungan kekerabatan. Proses pemilihan diklaimnya berjalan sesuai aturan. Semua peserta sudah melewati tes di Jakarta yang dilakukan oleh tim independen.
  
  “Saya juga tidak bisa melarang hak orang untuk menduduki jabatan. Tapi ya, aturan tetap kita kedepankan. Yang penting bagi saya, aturan. Itu saja,” tegas Sutarmidji.  

“Saya mau melantik Dirut PDAM lebih dulu, mungkin hari Senin atau Selasa. Setelah itu kita melantik sekda, dan bisa saja sekda itu nanti pemilihan ulang,” tutup Sutarmidji.  

Sementara itu, Mulyadi menyatakan sepenuhnya menyarahkan proses pemilihan sekda itu sesuai mekanisme.  Sebagai PNS, Mulyadi mengklaim bahwa apapun keputusan pimpinan, harus diterima. “Yang penting, seluruh mekanisme kita ikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, jangan terlalu mikir yang macam-macam,” katanya.
 

Mulyadi juga menyerahkan masyarakat untuk menilai sendiri opini publik mengenai hubungan kekerabatannya dengan Sutarmidji. Alasan Mulyadi, karirnya di pemerintahan selama ini dilakukan secara profesional.  

"Semua pegawai memiliki peluang untuk meningkatkan jenjang karir, asal memenuhi persyaratan. Saya tidak pernah memanfaatkan hubungan kekerabatan itu, karena dalam jenjang karir saya, mulai dari di lapangan dulu, semuanya saya kerjakan secara profesional," tambahnya.    

Mulyadi menegaskan, opini itu diserahkan kepada masyarakat. Sebab, tidak bijak jika dirinya yang menilai sendiri.  “Nanti subjektifnya lebih banyak,” pungkasnya.  
 

  Pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Usmulyadi menilai,  tidak ada yang salah dalam masuknya Mulyadi, yang notabene adik kandung Sutarmidji sebagai salah satu calon Sekda Pontianak.  

Menurutnya, sepanjang Mulyadi memiliki kapabilitas dan kemampuan menduduki posisi itu, maka sah saja. Masalahnya, menurut Usmulyadi,  terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintahan dapat terjadi kepada siapa saja.

  
"Siapa saja bisa. Maka dari itu, jika memang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu, ta tidak masalah. Jangan pandang dia adik wali kota, tapi pandang kemampuannya," tegas Usmulyadi.

   Usmulyadi juga menegaskan, seorang pejabat sekelas sekda haruslah  pribadi yang sangat bersih dari berbagai isu yang tidak baik. Misalnya yang paling marak yakni kasus korupsi.

Dijelaskan, pengangkatan pejabat yang terindikasi sebagai pelaku atau tersangka korupsi, dapat menyandera pemerintahan yang ada.

Selain itu juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ucapan ini merujuk kepada sosok Rudi, salah satu calon Sekda Pontianak yang dikabarkan menjadi tersangka kasus pembebasan lahan di Selat Panjang, Pontianak Utara pada 2008 silam dengan anggaran senilai Rp2 miliar.

"Orang-orang yang tersandung dengan perkara hukum sebaiknya tidak maju. Sebab akan menjadi beban bagi pemerintahan itu sendiri," tegasnya.(ang/bls/aju/pat/hd/sut)