Tunggakan PBB Kota Pontianak Mencapai Rp 62 Miliar

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1127

Tunggakan PBB Kota Pontianak Mencapai Rp 62 Miliar
GRAFIS (SUARA PEMRED/ MEGA)
PONTIANAK, SP – Hingga akhir 2015, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum terbayarkan sebesar Rp62 miliar. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji dengan tegas mengatakan, tunggakan itu harus segera ditagih. Jika tidak, akan mempengaruhi penilaian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya berharap masyarakat menyadari itu dan kita hapus dendanya, tapi pokok harus dibayar,” ujar Sutarmidji, Selasa (20/9) siang.

PBB merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Masyarakat pun menikmati hasil pembangunan tersebut.

Sutarmidji menerangkan, boleh saja masyarakat tidak membayar, jika memang tak ada perbaikan dan pembangunan infrastruktur di kota. Namun, keadaan sekarang adalah sebaliknya. “Tapi sekarangkan pembangunan berjalan dengan baik. Masyarakat harus patuhi aturan bayar pajak, PBB itu kan tidak besar jadi jangan ditunda,” pintanya.

Sutarmidji mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan razia. Sejauh ini, dari angka tunggakan tersebut, baru Rp3-4 miliar yang berhasil ditagih. Penagihan penting dilakukan, sebab akan berpengaruh pada hasil audit BPK. Pontianak bisa-bisa tak lagi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah sendiri diterangkan Sutarmidji, memiliki hak istimewa untuk menagih pajak. Bahkan dalam kasus jual beli lahan pun, bila PBB belum dibayar, tunggakannya tetap harus ditagih. “Sanksi jika skala besar bisa sampai pada penyitaan aset. Biarpun dia jual itu untuk misalnya bayar utang bank atau apa. tapi pajak harus dinomorsatukan. Harus lunasi pajaknya dulu. Makanya biar 5-10 tahun pun harus dipotong, dibayar,” tegasnya.

Sementara itu,  Dinas Pendapatan Daerah Pontianak melakukan penempelan stiker tanda lokasi diawasi karena masih menunggak PBB. Sejumlah lahan dan bangunan jadi sasaran. Sedikitnya ada 30 lokasi yang masih menunggak PBB berdasarkan daftar Dispenda.

Sebelumnya, ada 40 lokasi, namun 10 diantaranya telah mengkonfirmasi. Dengan lima lokasi dari 10 terkonfirmasi itu telah melakukan pembayaran.

Kabid Pengawasan dan Pengembangan Dispenda Pontianak, Ruli Sudira menjelaskan, penindakan tidak dilakukan serta merta. Sebelumnya sudah dilayangkan surat peringatan. Di mana dalam surat itu disampaikan terhitung 14 hari sejak surat diterima, wajib pajak diharuskan mengkonfirmasi ke Dispenda.

“Kita tunggu selama 14 hari dan bahkan sudah lewat. Jadi ini adalah prosedur terakhir yang kita lakukan. Melakukan razia dan penempelan stiker penanda wajib pajak ini dalam pengawasan kita,” katanya.

Dijabarkan Ruli, dari daftar yang ada, besaran pajak tertunggak bervariasi. Paling lama sejak 2008 dengan kesamaan, semuanya di atas tiga tahun. “Dan bukan tidak mungkin nanti ke depan, setelah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2016, kita akan mulai tunggakkan tahun 2016, karena sudah jatuh tempo,” tambahnya.

Alasan penunggakan wajib pajak dikatakannya beragam. Mulai dari mengaku tak mendapat SPPT, pemilik tidak di tempat, dan lain sebagainya. Namun, menurut Ruli itu hanyalah cara mereka untuk menghindari dari kewajiban. Jika memang berniat baik, katanya, seharusnya wajib pajak bisa mengecek ke Dispenda sebelum September usai.

“Nilai tunggakkan yang paling besar berada diangka Rp185 Juta, tunggakkan dari 2010. Sanksinya selain sanksi moral dengan penempelan stiker, kita akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan agar wajib pajak yang tidak bayar pajak ini tidak akan dilayani masalah kependudukan, karena kita sudah mengeluarkan surat edaran,” katanya.

Pemerintah Kota dikatakannya sudah memberikan pelayanan baik, sudah seharusnya warga juga melakukan hal sama dengan membayar pajak tepat waktu.

Data Tak Sinkron

Indra Maulana, seorang pengelola operasional gudang rokok di kawasan Adi Sucipto yang turut ditempeli stiker tanda dalam pengawasan oleh Dispenda Pontianak, Selasa (20/9) pagi, mengeluhkan tidak tersingkronisasinya data.

 Dikatakannya, sebelumnya PBB gudang tersebut memang menjadi satu, namun kini dipecah. Tagihan PBB masing-masing pecahan gudang pun sudah ada dan telah dibayarkan. Tapi petugas Dispenda tetap mendatangi gudangnya dan menempelkan striker dalam pengawasan. Tanda gudang tersebut tidak membayar pajak.

“Yang kita bingungkan, kok tidak konek ya data tagihan pajak. Di sini sudah ada tagihan pajak masing-masing pecahan dan sudah dibayarkan. Tapi katanya di sana masih jadi satu dan belum dibayar,” tanyanya.

Dalam penjelasnya kepada wajib pajak tersebut, Ruli mengatakan wajib pajak harus mengkonfirmasi ke Dispenda karena sebelumnya telah diberikan surat pemberitahuan. Pihaknya tidak berani langsung mengatakan PBB dipecah, sebelum ada konfirmasi dari wajib pajak.

Atas dasar itu pun, wajib pajak tersebut langsung mengurusnya ke Dispenda. Diakui wajib pajak itu, pihaknya memang sudah mempersiapkan semua bukti pembayaran beserta sertifikat yang kelengkapan yang dibutuhkan.

Ditanya perihal ketidaksingkronisasian data tersebut, Sutarmidji mengatakan yang terjadi bukan demikian. Datanya bukan tidak tersingkronosasi.

“Jika sudah bayar tunjukan saja, kami kan menerima dari KPPBB jika sudah bayar tunjukan bahwa dia sudah bayar. Datanya bukan tidak tersinkronisasi. Yang jelas data ini dari KPBB bukti pembayaran jika sudah lunas pasti ada. Itu ditunjukan, jika hanya klaim tidak ada bukti tidak bisa,” tutupnya. (bls/ind/sut)