Kejari Tangkap Dua Pejabat Pemkot Pontianak

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1082

Kejari Tangkap Dua Pejabat Pemkot Pontianak
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak didesak untuk menuntut hukuman seberat-beratnya terhadap dua pejabat utama Pemkot Pontianak yang ditahan sejak Jumat (23/9).  Keduanya, Asisten I Wali Kota Bidang Kesejahteraan Rakyat Rudi Enggano Kenang dan Kepala Bidang Humas Muhammad Sabirin.  

Rudi dan Sabirin, panggilan akrabnya,  ditetapkan pihak penyidik kejari sebagai tersangka tindak pidana korupsi pembebasan sebuah lahan di Jalan Sungai Maya Siantan, Kecamatan Pontianak Utara, Kota  Pontianak, tahun anggaran  2008 senilai Rp2 miliar. 
 

Pengamat hukum Tamsil Syukur menilai, langkah cepat pihak kejaksaan tersebut sangat tepat guna mengungkap berbagai kasus korupsi di Kota Pontianak. Jika terbukti merugikan uang negara maka para tersangka dinilainya harus dihukum berat.  

Sebab, keduanya adalah aparatur negara.  " Kayak Rudi Enggano itu kan sebenarnya dengan Hasan Rusbini yang juga terlibat," tegasnya secara terpisah di Pontianak.
"Sebagai pejabat, Rudi dan Sabirin seharusnya dapat memberikan contoh yang baik. Jadi, wajar mereka dituntut hukuman yang berat,"  tambah Tamsil.  

Penjemputan oleh Kejari Pontianak, lanjut Tamsil, bisa saja karena kedua  tersangka selama ini tidak kooperatif. Dalam arti, tidak mau hadir tiap kali dipanggil. "Jadi wajar pula mereka ditahan," terangnya.
 

Kepala Seksi Intelejen Kejari Pontianak Agussalim Nasution secara terpisah menyatakan, Rudi dan Sabirin ditahan setelah penyidik merampungkan berkas perkara dan alat bukti yang diperlukan untuk memejahijaukan perkara tipikor itu.   "Iya, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Kini berkasnya telah rampung dan sedang disiapkan untuk dibawa ke pengadilan," kata Nasution di Kejari Pontianak.

Rudi dan Sabirin ditahan di dua lokasi berbeda. Sabirin yang dalam kasus itu berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Pontianak. Sedangkan  Rudi yang berperan sebagai penanggungjawab anggaran, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalimantan Barat.

Menurut Nasution, perbedaan lokasi penahanan itu berdasarkan kepentingan penyidik terkait pengembangan perkara. "Kita pisahkan tahanannya. Ini untuk kepentingan penyidik dalam mengembangkan perkara itu nantinya," ujarnya.

Pantauan Suara Pemred, Sabirin tiba  di Rutan Pontianak sekitar pukul 13.30 WIB. Wajahnya terlihat pucat dan sedikit lemah. Ketika turun dari mobil operasional Kejari Pontianak, Sabirin enggan keluar karena 'dihadang' sejumlah wartawan yang ingin mengambil gambar.
Sabirin kemudian meminta  sejumlah wartawan untuk menjauh dan tidak mengambil gambar. "Jangan ya, jangan," ucapnya parau.

Setelah dikawal petugas kejaksaan, Sabirin pun digelandang dari mobil menuju pintu sel tahanan.  "Keduanya akan ditahan masing-masing selama 20 hari ke depan," sambung Nasution.


Pengamat hukum lainnya, Tobias Ranggie menilai langkah Kejari Pontianak itu sudah tepat. Tentu saja, hal itu dilakukan karena adanya dugaan tipikor.


"Tentu kejari sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Telah mengumpulkan alat-alat bukti sehingga terkumpul minimum dua alat bukti. Itu alasan Kejari Pontianak menerapkan keduanya sebagai tersangka," katanya.

Setiap tersangka, lanjut Tobias, bisa ditahan jika ancaman hukumannya lima tahun ke atas. Dengan ditahannya sejumlah tersangka kasus tersebut maka Kejari Pontianak dinilainya bisa saja mengembangkan kasus tersebut.

"Terlibatnya oknum pejabat pemkot ini dimungkinkan dan juga melibatkan pejabat lain atau pihak di luar pemkot. Kan ada tim pengadaan tanah. Bisa (yang terlibat) melalui tim itu atau tim pembebasan tanah. Kalau begitu, kejari bisa mengembangkan penyelidikan dan penyidikannya. Bisa berkembang ke beberapa tersangka lain," jelasnya.

Adapun mencuatnya kasus pembebasan lahan itu diduga 'disetel' pihak tertentu terkait seleksi Sekda Pontianak. Sebab, Rudi diklaim banyak pihak sebagai kandidat paling kuat di antara para kandidat lain.

Padahal, Wali Kota Pontianak  Sutarmidji diklaim ingin memberikan posisi itu kepala adiknya, Mulyadi  yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pontianak.
 

Jabatan Sekda Pontianak disebut-sebut penting bagi Sutarmidji untuk melangkah ke bursa PIlgub Kalbar 2018. Sekda yang 'sepaham' akan bisa membuka jalan bagi Sutarmidji untuk bertarung di pesta demokrasi itu. Misalnya, terkait pengerahan PNS Pemkot Pontianak.    

Sutarmidji sendiri menegaskan, dugaan keterlibatan Rudi dalam kasus tersebut bisa menghambat langkahnya  dalam seleksi Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Jika ditetapkan sebagai tersangka, otomatis Rudi digugurkan dari bursa pencalonan.


"Gugurlah, gimana mau angkat orang itu. Otomatis gugur kalau sudah jadi tersangka. Kan masih ada dua calon lain," ujarnya.  
 

Dengan demikian, mengerucut dua nama. Kepala Badan Lingkungan Hidup Pontianak, Multi Junto dan Mulyadi. Sutarmidji memastikan pemilihan sekda tak terkait hubungan kekerabatannya.  


  Menurut Sutarmidji, proses pemilihan berjalan sesuai aturan. Semua peserta telah melewati tes di Jakarta yang dilakukan oleh tim independen.  

“Saya juga tidak bisa melarang hak orang untuk menduduki jabatan. Tapi ya aturan tetap kita kedepankan. Yang penting bagi saya aturan, itu saja,” tegas Sutarmidji.(tim sp/pat/sut)