Kota Pontianak Krisis Tenaga Pendidik

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 807

Kota Pontianak Krisis Tenaga Pendidik
PONTIANAK, SP – Kota Pontianak tersandung persoalan kekurangan tenaga pendidik di seluruh tingkatan sekolah. Meskipun angkanya tidak signifikan, namun dilihat secara bidang keahlian, seperti guru kesenian jumlahnya terbilang minim.

“Guru kesenian hampir tidak ada. Selain itu guru olahraga sangat kurang. Apalagi dengan kurikulum 2013, pelajaran olahraga 3 jam satu minggu. Berarti jumlah jam guru olahraga bertambah. Di sini hampir seluruh sekolah sudah melaksanakannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan setempat, Mulyadi, Selasa (4/10).  

Tak hanya dua mata pelajaran tersebut, guru berbasis khusus seperti mata pelajaran geografi dan sosiologi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlahnya kini mulai berkurang. Sementara di sisi lain, beberapa mata pelajaran seperti bahasa Inggris, justru kelebihan tenaga pengajar.  

 Mata pelajaran tersebut sebelumnya termasuk dalam mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD). Akan tetapi sekarang sudah dicabut. Alhasil sebagian pengajar dimutasi ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bagi guru bertitel strata-2 dengan bidang keahlian sesuai, kini mengajar di SMA.  

Kelebihan guru juga terdapat di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK). Mirisnya guru di bidang ini bernasib lebih malang, pasalnya pelajaran sudah tidak berlaku di kurikulum baru. Mau tak mau mereka harus meninggalkan keahlian mengajar, beralih menjadi tenaga administrasi atau operator di sekolah.
 

Mulyadi tak memungkiri banyak perubahan pada kurikulum 2013. Termasuk tingkatan kelas 4, 5, 6 SD kini dipegang guru kelas.
  “Kalau ada formasi, kita buka untuk menerima guru-guru yang kurang. Tapi sekarang belum ada. Kalau ada, kita minta guru kelas, olahraga dan kesenian,” katanya.  

 Lebih parahnya, kekurangan pendidik tersebut bahkan ditimpal dengan pensiunnya 191 orang guru sampai Desember ini. Jumlah itu merupakan total guru SD hingga SMA/SMK. Sebagian mereka sudah memasuki masa pension, sementara lainnya mengajukan pensiun dini. Mereka yang pensiun dini kebanyakan beralasan sakit.  

“Ada juga yang kena kasus dan diberhentikan satu-dua orang, sudah keluar SK oleh kementerian, diberhentikan dengan hormat, ada pula yang menjalani proses hukum,” terangnya.  

Menurut Mulyadi, pihaknya sementara waktu mengandalkan guru mutasi yang masuk, guna menutupi kekurangan tersebut melalui seleksi ketat, sebagaimana menyaring guru-guru yang mengajukan mutasi keluar dari Pontianak. Guru-guru yang masuk ini, juga harus melewati sejumlah tes, salah satunya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pontianak.

   “Kita tidak mau juga yang mutasi masuk malah bermasalah,” ujarnya.  

 Disinggung kemungkinan pengangkatan tenaga honorer, hal tersebut bukan wewenang pihaknya. Tenaga honorer, merupakan kebijakan pemerintah pusat tanpa dijamah pemerintah daerah.   Sampai saat ini, informasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Pontianak memang belum ada.

Meski demikian, Mulyadi meyakini dinasnya akan mendapatkan jatah dari BKD jika penerimaan tersebut dilakukan.   Menanggapi persoalan ini, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji tak menampik jika kekurangan tenaga guru bakal berimbas pada kualitas pendidikan. Akan tetapi, orang nomor satu di Pontianak ini, tampaknya tak terlalu mengambil pusing masalah ini.   

Jika memang benar-benar dibutuhkan tambahan guru sementara formasi penerimaan PNS tidak ada, menurutnya bisa diatasi dengan menghubungi IKIP Pontianak dan FKIP Untan.   “Kalau di Pontianak jangan takut kurang gurulah. Cari anak-anak Semester VII yang pintar-pintar, suruh mengajar. Masa anak Semester VII kalah sama anak kelas VII,” pungkasnya. (bls/and/sut)