Airin Rachmi: Peraturan Pusat Kerap Membingungkan

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 929

Airin Rachmi: Peraturan Pusat Kerap Membingungkan
Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Dainy bersama rombongan menikmati Kopi Asiang, di jalan Merapi, Kota Pontianak. (ist)
PONTIANAK, SP- Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Airin Rachmi Diany menerangkan untuk Wilayah V Regional Kalimantan ada beberapa hal yang menjadi catatan.   Suara itu pun sudah disampaikan dalam Munas Apeksi yang digelar di Jambi, bulan Juli 2016 lalu. Contohnya tentang dana bagi hasil yang terlambat ditransfer ke daerah.  

“Tentang infrastruktur yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat tetapi masyarakat mengeluhnya ke wali kota, ini tentunya akan jadi hal yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan dan masukan bagi kementerian terkait,” kata Airin.  

Menurut Airin, peraturan pusat juga kerap membingungkan. Misalnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di mana persoalan penyerahan pengelolaan SMA/SMK harus diserahkan ke Pemerintah Provinsi. Kepastiannya pun kini menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.  

Kebijakan itu digugat oleh Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Sukabumi. Pemerintah Daerah yang selama ini terus melakukan inovasi di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dikatakannya tidak masalah kewenangan diambilalih Pemprov.   Tapi kualitasnya harus minimal sama atau lebih baik dari ketika dipegang Pemda.

   “Untuk menjaga kepastian tersebut, bukan hanya menyampaikan ke Pemprov atau pusat lewat Mendagri, tapi kami melakukan yudisial review. Inilah konstitusi hukum Indonesia, ini untuk mempercepat kepastian apa yang bisa kami lakukan,” ujarnya.  

Demikian halnya dengan PP 18 Tahun 2016. Wali Kota Tangerang Selatan ini mengatakan tahun ini seperti kejar-kejaran. Pemda harus cepat-cepat menyusun anggaran perubahan, RPJMD dan OPD yang paling lambat berlaku 18 Desember.   Tiba-tiba setelah semuanya selesai, muncul surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Salah satunya menyebutkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus jadi badan. Sementara pihaknya sudah memasukkan ULP jadi bagian Sekretariat Daerah.  

“Ini yang kami sampaikan ke pusat pada Kemendagri dan LKPP apa yang harus dilakukan, bagaimana yang terbaik jika sudah seperti ini,” tutupnya. (bls/sut)