Tersangka Dulhadi: Demi Allah, Saya Tidak Pernah Terima Uang

Ponticity

Editor sutan Dibaca : 1739

Tersangka Dulhadi: Demi Allah, Saya Tidak Pernah Terima Uang
Rusunawa IAIN Pontianak
PONTIANAK, SP – Dulhadi, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan meubeler Rusunawa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, membantah terlibat. "Demi Allah, saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dalam pengadaan meubeler tersebut, dan dalam kasus ini saya hanya korban," kata Dulhadi di Pontianak.

Dulhadi mengungkapkan proyek tahun 2012 tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Setelah proyek selesai awal tahun 2013, BPK dan Inspektorat Jenderal memeriksa dan menemukan ketidakcocokan antara barang dengan yang ada dikontrak, sehingga direkomendasikan agar temuan tersebut segera diganti sesuai kontrak.

Atas temuan itu, pihaknya telah melayangkan surat berkali-kali pada pihak ke tiga untuk segera mengganti yang menjadi temuan BPK, dengan muebeler yang sesuai. Dari 31 item, ada lima item yang direkomendasi BPK harus diganti oleh pihak ketiga. "Sudah berkali-kali pihak ketiga itu agar mengganti lima item temuan BPK, tetapi hanya satu item yang diganti oleh mereka, sedangkan empat item lainnya tidak disanggupi," ungkapnya.

Dulhadi menambahkan, satu item, yakni kursi yang diganti pihak ketiga juga bermasalah, karena kursi yang ditarik justru didatangkan lagi dengan kursi yang sama,  hanya merknya yang diganti. "Di sinilah kami tidak mengetahui kalau sudah 'diakali' oleh pihak ketiga, karena saat itu kami tidak melakukan pengecekan lagi pada kualitas barang, yang dicek hanya jumlah saja," katanya.

Kemudian, keempat item lainnya oleh Inspektorat Jenderal, secara lisan memerintahkan untuk mencari selisih semua barang yang tidak sesuai hasil temuan BPK tersebut. "Oleh panitia dicari selisih, maka ditemukan dari kelima item itu sebesar Rp34 juta, dan uang itu sudah disetorkan ke negara. Setelah itu tidak ada tindak lanjut dari BPK maupun Itjen, maka kami juga menganggap hal itu sudah selesai," ungkap Dulhadi.

Namun di kemudian hari, ada pengaduan dari masyarakat, sehingga pihaknya kemudian dipanggil dan diperiksa kembali oleh Polresta Pontianak.  "Kemudian Polresta meminta BPK untuk menilai kerugian negara dan ditemukan lagi kerugian negara sebesar Rp 522 Juta," ujarnya. (umr

Komentar